-
Lokasi Parkir di Sekitar Braga Free Vehicle, ini Daftarnya
KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kota Bandung bakal menggelar Program Braga Free Vehicle (Braga Bebas Kendaraan) pada 4-5 Mei 2024.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang program Braga Free Vehicle ialah menyediakan Kantong Parkir.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara menyampaikan, terdapat dua alternatif kantong parkir.
“Kami menyediakan dua opsi yaitu parkir on street dan kantong parkir di aset pemerintah dan swasta,” jelasnya
Asep menjelaskan, khusus untuk kantong parkir di aset pemerintah tidak dipungut biaya.
Sedangkan parkir on street, tarif parkirnya berdasarkan aturan yang ada dan harus menyediakan karcis.
Daftar Lokasi Parkir On Street Pengunjung Braga Free Vehicle:
1. Jl. Braga Pendek
2. Jl. Cikapundung
3. Jl. ABC
4. Jl. Terusan Naripan
5. Jl. Braga (Setelah Rel)
6. Jl. ViaductDaftar Lokasi Parkir di Aset Pemerintah dan Swasta:
1. Area parkir Balai Kota Bandung Jl. Wastukancana Area parkir Taman Dewi Sartika
2. Area parkir Dinas SDA Jabar Jl. Braga
3. Area parkir Bank BJB Pusat Jl. Naripan
4. Area parkir Bank Bandung Kota Bandung
5. Area parkir Dinas Bina Marga Jabar Jl. Asia Afrika
6. Area parkir Gd. Keuangan Negara Jl. Asia Afrika
7. Basement alun-alun
8. Area parkir kantor pos belakang
9. Area parkir Jl. Cikapundung
10. Area parkir Eks MatahariAsep juga menyampaikan bahwa khusus untuk penghuni dan pelaku usaha di kawasan Braga boleh parkir di Area parkir Dinas Bina Marga Jabar Jalan Asia Afrika.
“Seizin Pj Wali Kota, khusus untuk pelaku usaha (termasuk karyawan) di Braga boleh parkir di Dinas Bina Marga,” pungkasnya.***
-
Uji Coba Braga Free Vehicle Mulai Sabtu Dini Hari Ini
KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan Uji Coba Braga Free Vehicle akan dilaksanakan mulai Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 00.00 WIB.
Hal tersebut dikemukakan Bambang pada saat rapat persiapan penyelenggaraan uji coba Braga Free Vehicle di Hotel Arion Suites Hotel, Jumat, 3 Mei 2024.
“Bismillah, besok akan kita mulai uji coba Braga Free Vehicle,” ungkap Bambang.
Braga Free Vehicle ini yaitu Jalan Braga bebas dari kendaraan. Jalan yang akan ditutup adalah Jalan Braga Panjang. Sedangkan penutupan jalannya dilaksanakan petugas pada Sabtu, 4 Mei 2023 tepat pukul 00.00 WIB.
Khusus untuk penghuni Braga, kata Bambang, baik warga ataupun pelaku usaha di wilayah tersebut mendapatkan keringanan.
“Khusus penghuni Braga baik itu warga ataupun pelaku usaha di kawasan tersebut mendapat keringanan boleh masuk dari Pukul 00.00 – 05.00 WIB,” jelas Bambang.
Sekali lagi, Bambang mengingatkan, Kota Bandung memiliki banyak spot yang layak “jual”.
“Tujuan pemerintah yang sejalan dengan pelaku usaha ingin menarik sebanyak-banyaknya wisatawan ke Kota Bandung,” tegasnya.
Selain itu, kata Bambang, Pemkkt Bandung ingin menghidupkan kembali ikon Kota Bandung yang kali ini adalah Jalan Braga.
“Mungkin ini juga merupakan keresahan bersama. Braga ini kok makin hari terasa tidak nyaman, oleh karenanya mari kita kembalikan legenda Braga,” ajaknya.
Menurutnya program Braga Free Vehicle ini tidak akan langsung sempurna namun dengan usaha dan konsistensi perlahan akan menjadi sempurna.
“Uji coba ini tidak akan langsung sempurna kita akan terus evaluasi. Jika belum, mari kita sempurnakan untuk hari Minggu. Nanti kita sempurnakan terus hingga lebih sempurna,” katanya. **
-
Kang DS Dorong Penguatan Bahasa Ibu untuk Persiapan Indonesia Emas 2045
KAB.BANDUNG, Simaknews.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan pentingnya bahasa daerah sebagai bahasa ibu menjadi bagian integral dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, melalui Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Jumat (03/05/2024) ini bukan sekadar acara biasa, melainkan sebuah kewajiban untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
“Berkaitan dengan FTBIN ini, saya sangat mendukung segala upayanya. Hanya saya minta nomenklaturnya seperti apa agar bisa diterapkan di daerah sehingga nanti kepala bidang yang berwenang membidangi hal tersebut bisa menyampaikannya dalam suatu program,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya peran orang tua, khususnya ibu dalam mendidik anak sejak lahir hingga dewasa menggunakan bahasa daerahnya. Meskipun peran ini sudah berjalan secara alamiah, namun belum ada klausul yang mengkhususkan pemerintah daerah untuk mendukung hal tersebut.
“Peran ibu dalam pendidikan anak merupakan bagian yang perlu kita dukung, terutama dalam konteks pelestarian bahasa daerah dan persiapan Indonesia Emas 2045. Bahasa menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan,” tambah Bupati Bandung.
Dalam upaya meningkatkan penggunaan bahasa ibu di daerahnya, Kang DS telah mengambil langkah konkret dengan menggulirkan program muatan lokal, yakni pendidikan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan budaya dan Bahasa Sunda, serta mengaji dan menghapal Al-Quran. Artinya, sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung sudah diwajibkan untuk mengajarkan ketiga muatan lokal tersebut kepada peserta didiknya.
Selain itu, secara pribadi Kang DS mengaku dirinya telah menggali seluk-beluk Bahasa Sunda yang hasilnya akan dia luncurkan menjadi sebuah buku pada Agustus 2024 mendatang.
“Buku ini saya harap dapat menjadi referensi yang berharga untuk pengembangan bahasa ibu, khususnya Bahasa Sunda di masa depan,” jelasnya.
FTBIN menurut Kang DS bukan hanya acara seremonial belaka, melainkan bagian dari riset dan pembangunan untuk menentukan arah kebijakan daerah selanjutnya. Meskipun membutuhkan pengeluaran awal yang besar, namun hal ini dianggap sebagai investasi untuk masa depan.
Dengan adanya FTBIN dan upaya penguatan penggunaan bahasa ibu ini, pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan demi Indonesia Emas 2045.**
-
KADES WAILEBE JADI TERSANGKA
FLORES TIMUR, simaknews.id– Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Cyprianus Roni Apollo Kapitan (54), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2022.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, menetapkan Kades Wailebe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,” ujar Kacabjari Waiwerang I Gede Indra Hari, Jumat (3/5/2024), di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang.
Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan masyarakat Desa Wailebe terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa tahun 2018-2022.
Dalam pengaduan, warga melaporkan sejumlah item kegiatan yang tidak terlaksana. Tim penyidik kemudian melakukan pendalaman dan memanggil Cyprianus guna meminta keterangan.
Setelah pemeriksaan saksi, penyidik melakukan ekspose perkara kasus tersebut. Penyidik, berkesimpulan telah mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Kades Wailebe sebagai tersangka.
Hal tersebut didukung dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi pengelolaan keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado TA 2018 s/d 2022 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor ITDA.3/35.A/LHA/INVESTIGASI/2023 tanggal 11 Desember 2023.
“Hasil perhitungan yang diperoleh dari tim audit, didapat total pagu anggaran APBDes tahun anggaran 2018-2022 tersebut senilai Rp 5.645.544.850. Dari dana tersebut ditemukan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp 670.441.464,” ungkap Indra.
Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) juntco Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsider Pasal 3 juntco Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. *(SN)
-
Samsul Ma’arif Jabat Ketua KADIN KBB Periode 2024-2029
BANDUNGBARAT, simaknews.id, – Samsul Ma’arif resmi menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2024-2029.
Samsul Ma’arif bertekad wadah pengusaha ini memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi bapak angkat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di KBB.
“Potensi perekonomian Bandung Barat sangat luar biasa, contohnya sektor pariwisata, peternakan, dan pertanian. Ketiga sektor itu saja mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, belum sektor lainnya,” kata Samsul Ma’arif di Padalarang, Kamis (2/5/2024).
Menurutnya, ketiga sektor itu jika terintegrasi akan lebih menggerakkan roda perekonomian. Dimana sektor peternakan dan pertanian akan memiliki nilai plus apabila terintegrasi dengan pariwisata.
“Pariwisata KBB sudah lama dikenal, begitupun dengan peternakan sapi perah menjadi andalan Bandung Barat. Hanya saja sampai sekarang seperti masih jalan masing-masing,” tandasnya.
Selama ini, seperti peternak sapi perah Lembang terpaku rutinitas memerah susu. Padahal jika lokasi peternakan sapi perah dijadikan destinasi pariwisata akan memberikan nilai lebih.
“Yang selama ini hanya mendapat penghasilan dari memerah susu sapi, tapi jika dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi bakal menarik wisatawan untuk melihat secara langsung aktivis sehari-hari peternak salah satunya memerah susu sapi. Dengan demikian memiliki tambahan penghasilan,” tuturnya.
Begitupun dengan pertanian sayuran dan padi bisa dikembangkan menjadi agrowisata. Dimana komoditas sayuran ada di bagian utara Bandung Barat.
“Sedangkan hamparan sawah padi di wilayah selatan bila dikelola dengan baik bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi petani. Oleh karena itulah, sektor pertanian dan peternakan harus berintegrasi dengan pariwisata,” ujarnya.
Samsul juga bertekad membawa Kadin sebagai mitra strategis Pemkab Bandung Barat. Dimana akan mendukung serta berkontribusi langsung bagi perekonomian Bandung Barat.
“Organisasi Kadin merupakan wadah bagi pengusaha. Maka dari itu kita ajak para pengusaha untuk berperan aktif dalam perekonomian KBB,” tandasnya.
Apalagi, lanjutnya, saat ini KBB tengah “sakit” dengan beban utang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp 166 miliar. Terkait berbagai persoalan tersebut sudah menjadi keharusan Kadin KBB untuk ikut membantu memulihkan perekonomian.*
-
DUKUNGAN KIAN MENGUAT, Dikdik S.Nugrahawan “Fight” di Pilwalkot Cimahi
CIMAHI, Simaknews.id -Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengindikasikan totalitasnya dalam mengikuti kontestasi pilkada di Cimahi. dirinya telah mempersiapkan dengan matang. Dikdik dipastikan akan maju dalam pemilihan Walikota Cimahi periode 2024 -2029.
Figurnya dibutuhkan. “Saya siap akan mencalonkan walikota Cimahi, itupun bila masyarakat Kota Cimahi benar-benar membutuhkan saya untuk membangun kota Cimahi lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya, kemarin kepada awak media.
Dikdik juga akui dirinya sudah dilamar oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menjadi Cimahi Satu, Ia juga berterimakasih kepada pimpinan Golkar yang mengajukan dirinya menjadi Calon Walikota Cimahi.
“Saya mengucapkan rasa terimakasih kepada Pimpinan Golkar Jawa Barat Bapak TB Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Golkar Kota Cimahi, Mang Ali, yang menunjuk saya sebagai calon walikota Cimahi, In Syaa Allah amanah tersebut akan saya laksanakan dengan sepenuh hati,” jelasnya.
Diakuinya selama menjabat Pj.Walikota Cimahi dan Sekda, masih banyak tugas yang belum terselesaikan. “Masih banyak tugas-tugas saya dan rencana-rencana pembangunan Kota Cimahi yang belum terselesaikan, maka dari itu saya siap maju menjadi Walikota Cimahi atas dukungan masyarakat, saya ingin mengabdi agar Kota Cimahi lebih baik lagi kedepannya,” tegas Didik.
Kini harapan masyarakat Cimahi tertumpu kepadanya. Sebagai seorang ASN, tentunya posisi Dikdik akan berbeda dalam mengikuti tahapan-tahapan pilkada, sebagaimana para calon lain yang notabene berasal dari kalangan non ASN. Dikdik telah mematuhinya. .
Kini kesempatan dan peluang ada di depan mata. Tinggal kita (masyarakat Cimahi) bagaimana harus menyikapinya dengan cerdas dan dewasa baik secara politik maupun dalam nuasa demokrasi. *(SN.Rent/#3)
-
Ada apa dengan OTT oleh KPK ?
CIMAHI, Simaknews.id – Indikasi terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah jelas berdasarkan penelusuran data dugaan keterlibatan oknum pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.
Teradang hal ini berdampak pada laju dan dinamika pelayanan publik bagi masyarakat, tak jarang ini dapat berpengaruh pada stabilitas pelayanan dan berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri.
Ketentuan dan aturan pemerintah sudah diatur termasuk pejabat negara mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden semua bekerja melayani masyarakat.
Sering kali kita dikagetkan melihat dan mendengar para kepala daerah hingga pejabat negara dikagetkan terkena OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Biasanya menjelang pemilihan kepala daerah atau pasca pemerintahan defenitip yang sedang berjalan. Kondisi seperti ini harus diwaspadai oleh pejabat pemerintahan kita, terlebih saat menjelang pemilihan kepala daerah.
Tak sedikit kalangan pengamat berasumsi, bahwa sebagian OTT ini terjadi pada saat jelang suksesi pilkada. Ini tak bisa dihindari karena sejak dibukanya proses pencalonan kepala daerah, setiap calon sudah pasti melakukan loby politik dengan partai politik yang mengusungnya. Tahapan ini hampir disemua partai menentukan cost politik yang tak sedikit.
Kondisi seperti ini membuat calon kepala daerah harus berpikir pasti sebelum melangkah lebih jauh. Yang maju dalam ajang kontestasi pilkada dimanapun, si bakal calon atau calon kepala daerah sudah pasti menyiapkan “amunisi” politiknya.
Sebagai apatatur penegak hukum tentu punya gambaran dan perhitungan siapa pejabat dan masyarakat yang akan maju menjadi calon kepala daerah. Mungkin pertama bakal muncul adalah pejabat daerah atau mantan pejabat. Dan yang kedua masyarakat yang diusung melalui partai politik dan ketiga mereka yang datang dari pimpinan atau pengurus partai.
Siapapun mereka tentu tidak masalah selama mereka punya kesempatan. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah calon kepala daerah latar belakang latar belakang sebagai pejabat negara atau incumbent.
Ini seringkali terlibat KKN dan berakhir denga OTT oleh KPK. Ini terbukti di Kota Cimahi, sejak berdirinya menjadi kota otonomi yang dipimpin oleh walikota terdahulu, tragis dan ironisnya semuanya berakhir hattrick OTT.
Bagaimana dengan menjelang pilkada 2024 ini, kita tinggal menyimak saja. Siapa pejabat daerah atau para politikus yang bakal maju menjadi kepala daerah 2024-2029 mendatang.
Tentu masyarakat Cimahi tak ingin “peristiwa lama” akan terulang. Siapapun yang maju sebagai walikota di Cimahi, janganlah mencari kesalahan lawan. Bersainglah dengan politik yang sehat dan santun untuk membawa masyarakat Cimahi yang maju dan lebih baik.
Kota Cimahi yang berjuluk “kota militer” seyogyanya identik dengan kedisipilinan. Seiring dalam perjalannya, Pemkot Cimahi telah berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan dalam berbagai bidang, ini yang harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
Bahan evaluasi terhadap kekurangannya, menjadi cerminan dan instropeksi semua pihak, utamanya para pemangku kebijakan dan pengelola keuangan negara yang berasal dari rakyat, sehingga tak ada lagi kesengsaraan dan melukai masyarakat. Ingat, !! APH selalu mengintai …. *(SN.Rent).
-
PKS Cimahi Usung Bagja Setiawan di Pilwalkot 2024
CIMAHI, simaknews.id,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi mengusulkan Bagja Setiawan untuk mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi bakal calon walikota Cimahi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Hal itu termuat dalam Surat PKS Cimahi perihal Nama Kandidat Bakal Calon Kepala Daerah nomor 006/D/AJ13-PKS/III/2024 diterbitkan 21 Maret 2024 dan ditanda tangan Ketua DPD PKS Kota Cimahi, Wahyu Widyamoko dan Sekretaris, Reza Mahdi.
Surat itu menerangkan, dari lima nama hasil pengajuan nama bakal calon Walikota Cimahi dari PKS telah mengerucut dua nama diantaranya Bagja Setiawan. PKS Cimahi akan melanjutkan proses pengajuan usulan nama bakal calon kepala daerah ke DPP PKS.
“Memberitahukan bahwa proses seleksi nama dari 5 usulan nama menjadi 2 usulan nama yang akan diajukan ke DPP PKS telah dilakukan dalam rapat DPTD PKS Kota Cimahi dengan DPTW PKS Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 2024 lalu,” kutipan isi surat tersebut.
Selain itu, dengan demikian, PKS Cimahi berharap Bagja Setiawan dapat segera
memulai kegiatan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat kota Cimahi.Saat dikonfirmasi di Kota Cimahi, Kamis (2/4/2024), Bagja yang kini menjabat Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat membenarkan adanya surat tersebut. Intinya sebagai kader partai dirinya mengaku harus siap menjalankan amanah dan tugas partai.
“Meski selama ini karir politik saya lebih dominan di Kabupaten Bandung Barat, jika partai sudah menugaskan dimanapun saya harus siap. Saya memahami betul partai memiliki perhitungan dan pertimbangan matang,”ucap Bagja.
Menurutnya, DPD PKS Cimahi mungkin mengusung dirinya dengan pertimbangan bahwa Bagja Setiawan putra asli Kota Cimahi, selain itu juga perolehan tinggi suara istrinya pada pileg 2024 Kota Cimahi menjadi pertimbangan lain.
“Mungkin partai menilai pituin Cimahi, saya lahir, sekolah hingga kuliah masih tinggal di Kota Cimahi. Ya meskipun karir politik lebih banyak di KBB,”sebutnya.
Bagja memaparkan, dalam mekanisme di internal PKS dalam tahapan Pilkada 2024 diawali dengan pengajuan bakal calon internal dahulu, baru kemudian pada tahapan berikutnya memutuskan arah koalisi dan pasangan calon kepala daerah.
“Saya fatsun pada keputusan final partai, jika saat ini saya harus melakukan kerja politik di Kota Cimahi wajib dilakukan. Meski jumlah 9 kursi PKS Cimahi sudah bisa mengusung pasangan sendiri namun saya juga harus tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga menggalang komunikasi dengan calon partai koalisi,”pungkasnya.
-
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat
SUMBAWA BARAT, Simaknews.id – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Bendungan tersebut menjadi salah satu bendungan terbesar dari tujuh bendungan yang ada di Provinsi NTB.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden meyakini keberadaan infrastruktur yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini dapat mendukung produktivitas pertanian, suplai air baku, sekaligus mereduksi banjir di sekitar Sumbawa Barat.Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (02/05/2024).
“Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik, akan menampung air sebanyak itu, besar sekali, dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat,” kata Presiden.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa air sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Sekali lagi air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita utamanya di NTB, baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, salah satunya melalui pembangunan bendungan yang dilakukan di berbagai kawasan di tanah air.
“Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun tujuh bendungan di NTB, hanya di NTB paling banyak. Dan, Bendungan Tiu Suntuk ini menjadi salah satu bendungan besar,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (KS/UN)
-
Bencana Banjir di Jawa Barat Akibatkan Kerusakan Struktural Infrastruktur Publik
KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Bencana banjir melanda sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menuturkan, berdasarkan data yang dihimpun Bidang Statistik, sejak Januari-Mei 2024 telah terjadi bencana banjir dengan jumlah 94 kejadian, yang terjadi di 25 kota dan kabupaten di Jabar. Ada dua daerah, yakni Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar yang tidak mengalami banjir.
“Kabupaten/kota dengan kejadian banjir terbanyak adalah Kabupaten Bandung dengan 10 kejadian, Kabupaten Bogor 9 kejadian, Kabupaten Sukabumi 8 kejadian, Kota Sukabumi 7 kejadian, lalu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka 5 kejadian,” ucap Ika pada acara Statistika Webinar Series #3 Tahun 2024 dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Mitigasi Bancana di Jawa Barat” di Kota Bandung, Kamis (2/5/2024).
Menurut Ika, banjir di Jabar menyebabkan kerusakan struktural pada infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, sistem drainase serta kerusakan pada tanaman, perabot luar ruangan, atau pun kendaraan yang terendam.
“Banjir menyebabkan kerusakan struktural pada 21 kabupaten kota di Jabar. Terdapat empat daerah yang mengalami kejadian banjir tanpa mengalami kerusakan struktural, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Tasikmalaya, dan Kota Bogor,” tutur Ika.
“Kerusakan akibat banjir sebanyak 70 rumah rusak ringan, 15 rumah rusak sedang, dan 141 rumah rusak berat. Kemudian 137.153 jiwa terdampak, 4 jiwa meninggal dunia, 33 bangunan lainnya dan 60 fasilitas umum terdampak,” imbuhnya.
Sementara untuk cuaca ekstrem, jelas Ika, terjadi 202 peristiwa yang tercatat di Jabar sejak awal tahun hingga 1 Mei, yang dialami 23 kabupaten/kota.
Daerah yang mengalami peristiwa cuaca ekstrem terbanyak adalah Kabupaten Bogor dengan 69 kejadian, Kabupaten Sukabumi 21 kejadian, dan Kota Bogor 20 kejadian. Kemudian Kabupaten Ciamis 15 kejadian, Kabupaten Bandung 12 kejadian, dan Kabupaten Bandung Barat serta Kabupaten Kuningan 10 kejadian.
Ika memaparkan bahwa cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan struktural pada 22 kabupaten/kota. Kabupaten Cianjur merupakan wilayah di Jabar yang mengalami cuaca ekstrem tetapi tidak terjadi kerusakan struktural.
“Terdapat empat daerah tidak mengalami cuaca ekstrem, yakni Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi,” ujarnya.
Dampak cuaca ekstrem
Berdasarakan data, kerusakan akibat cuaca ekstrem sebanyak 995 rumah rusak ringan, 557 rumah rusak sedang, dan 352 rumah rusak berat. Selain itu, 6.015 jiwa terdampak, 5 jiwa meninggal, 20 sarana pendidikan terdampak, 55 bangunan lainnya dan 54 fasilitas umum terdampak.
Penyebab banjir ada yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Dari faktor alam antara lain karena curah hujan lebat dapat menyebabkan air sungai, danau, atau saluran drainase meluap yang memicu banjir.
Sedangkan sumber dan penyebab banjir karena faktor manusia, di antaranya pembangunan perkotaan yang tidak terencana yang dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, juga pembangunan infrastruktur yang buruk, saluran drainase yang rusak atau tidak memadai yang bisa menyebabkan genangan air, terutama saat hujan deras.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jabar Rachmat Prasetya menuturkan, salah satu faktor yang mempengaruhi iklim di Jabar, yaitu anomali permukaan laut di Pasifik yang menjadi penyebab terjadinya El Nino dan La Nina.
Sementara itu Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti menyatakan bahwa bencana banjir yang terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi dapat membawa limbah dan kotoran sehingga perlu pengelolaan dan penanganan air limbah dengan baik.
“Karena sebagian air yang ada di sungai sebagai bahan baku untuk kita konsumsi untuk air minum,” kata Diana.
Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Edwin Zulkarnain mengimbau masyarakat tetap waspada kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis baik banjir, tanah longsor maupun kekeringan.
“Dari 14 ancaman bencana yang terjadi di Jabar, hidrometeorologis merupakan yang terbesar mengakibatkan bencana di sebagian besar wilayah Jawa Barat,” pungkas Edwin.
Breaking News
Pemkab Sumedang Luncurkan Pegawai Naik Angkutan Umum ke Kantor
PWI vs Dewan Pers: M. Noeh Hatumena Sebut Penyegelan Kantor Sebagai Tindakan Sepihak
Tinjau Longsor dan Jalan Rusak di Sukajadi, Erwin: Segera Diperbaiki
Di Kota Bandung Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
Hari Kesadaran Nasional, Wali Kota Cimahi Ingatkan ASN Kota Cimahi Tingkatkan Pelayanan Publik