(CIMAHI), simaknews.id – Beberapa waktu lalu, setelah kata kuncinya viral di Twitter. Berikut lima fakta soal Kota Cimahi yang dihimpun dari berbagai sumber ;
1. Dijuluki Kota Tentara, dikutip dari cimahikota.go.id, nama Cimahi mulai dikenal tahun 1811. Bertepatan dengan Gubernur Jenderal Willem Daendels yang membuat jalan Anyer-Panarukan dengan dibuatnya pos penjagaan yang sekarang merupakan Alun-alun Cimahi. Pada tahun 1874-1893, dilaksanakan juga pembuatan jalur kereta api Bandung-Cianjur sekaligus kereta api Cimahi. Kota Cimahi juga terkenal dengan daerah militernya. Hal ini dimulai pada tahun 1886 adanya pembangunan pusat pendidikan militer termasuk fasilitas di dalamnya seperti rumah sakit Dustira hingga tahanan militer. Karena banyaknya pusat pendidikan dan fasilitas militer yang dibangun di sana, maka kota ini kerap dijuluki Kota Tentara.
2. Pernah jadi Bagian Kabupaten Bandung, Cimahi mulai jadi kecamatan tahun 1935. Tahun 1962, dibentuk setingkat kewedanan meliput empat kecamatan yakni Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif. Berselang waktu, tahun 2001 Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.
Cimahi sebelumnya memang bukan kota mandiri. Kota Cimahi masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Hingga akhirnya, Cimahi menjadi kota dengan dipimpin oleh Walikota.
3. Daerah dengan Jumlah Kecamatan Paling Sedikit di Jabar, setelah menjadi kota yang otonom, wilayah administratif Kota Cimahi dibagi ke dalam tiga kecamatan, yakni Kecamatan Cimahi Utara, Selatan dan Utara. Jumlah kecamatan ini membuat Kota Cimahi menjadi daerah dengan jumlah kecamatan paling sedikit, yang disusul oleh Kota Banjar dengan empat kecamatan.
4. Kota Terpadat di Indonesia, dikutip dari data BPS, Senin (28/2/2022), berdasarkan e-book Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020, menyebutkan penduduk Kota Cimahi mencapai 15.643 jiwa per kilometer persegi (km2). “Sebagian besar wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 27 kabupaten/kota, 16 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km2. Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia mencapai 15.443 jiwa/km2,”, tulisnya.
5. Memiliki Kampung Adat, walau hanya memiliki tiga kecamatan, tetapi Kota Cimahi kaya dengan keanekaragaman penduduknya. Disini terdapat Kampung Adat Cireundeu, masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat nenek moyangnya. Kampung ini kerap didatangi wisatawan yang ingin mengetahui sejarah, pola hidup masyarakatnya unik. Salah satunya soal cara masyarakat adat mengolah singkong menjadi bahan makanan pokok dan soal hutan larangan adat.
Cimahi yang berasal dari status kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.
Pada tahun 2001, Kota Cimahi statusnya diangkat menjadi kota otonom berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Kini Cimahi menjadi salah satu kawasan pertumbuhan Kota Bandung di sebelah barat. Jumlah penduduknya saat ini adalah sekitar 483.000 jiwa, meningkat dari 290.000 pada tahun 1990 dengan pertumbuhan rata-rata 2,12% per tahun.
Dan masih banyak lagi ditambah asrama militer yang jumlahnya sangat banyak. Dengan banyaknya pusat pendidikan tentara dan fasilitas kemiliteran lainnya maka sekitar 60% wilayah Kota Cimahi digunakan oleh tentara. Mungkin karena itulah, kota Cimahi juga mendapat julukan “Kota Hijau”, sesuai dengan warna seragam yang digunakan tentara khususnya dari angkatan darat (TNI-AD). Namun keadaan demikian juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota Cimahi. Ini disebabkan karena tanah dan bangunan yang digunakan oleh militer tersebut tidak membayar pajak bumi dan bangunannya (PBB), sehingga pemerintah kota tidak mendapat masukan dari sebagian besar wilayahnya.*sn
