-
Empat Ribu Lebih Mahasiswa Unjani Ikuti Pembukaan PPAK 2023/2024
CIMAHI,Simaknews.id – Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) menggelar kegiatan pembukaan Program Pembinaan Agama dan Karakter (PPAK) pada hari Kamis (21/03). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas kerohanian mahasiswa baru.
Kegiatan dengan tema ’mewujudkan mahasiswa Unjani yang smart secara intelektual, emosional, dan spiritual’ itu sebagai lanjutan dari Latihan Dasar Kepemimpinan dan Kedispilinan (LDKK).
Dalam kegiatan yang digelar secara during dan luring tersebut, Unjani menghadirkan tiga narasumber yakni, Dr. Yeni Rospiani, S.S.M.M. selaku author LLDIKTI Wilayah IV, Letkol CPM Yulius Amra, S.H. selaku Kepala BNN Kota Cimahi, dan Egi Primayogha sebagai perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Wakil Rektor III Universitas Jenderal A. Yani dr. Dewi Ratih Handayani, M.Kes. menyebutkan, sedikitnya ada 4.328 mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPAK 2024 tersebut.
”Program Pembinaan Agama dan Karakter (PPAK) ini diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Jenderal Achmad Yani,” kata dr. Dewi dalam sambutannya.
Usai sambutan dirinya langusung menyerahkan cinderamata kepada para narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Pada kegiatan itu, tampil pemateri pertama yakni Dr. Yeni Rospiani, S.S.M.M,. dalam pemaparannya, beliau membahas menganai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus dapat menjadi lingkungan dengan interaksi sosial yang berbudaya luhur dengan etika keilmuan.
Sementara untuk materi kedua disampaikan oleh Kepala BNN Kota Cimahi Letkol CPM Yulius Amra, S.H. Dalam materinya, Yulius menyinggung terkait kampus bersih dari narkoba untuk Indonesia bersinar (Bersih dari penyalahgunaan narkoba).
Dia mengungkapkan, pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan tiga sistem. Sistem pertama bisa denga cara macrosystem. ”Sistem ini diluncurkan dengan kebijakan pemerintahan dan public,” ungkapnya.
Sementara untuk sistem kedua bisa dengan mesosytem yang dilakukan oleh para komunitas atau organisasi dan lingkungan social yang sehat dan anti narkoba.
”Untuk sistem ketiga dengan microsystem dilakukan dengan lingkungan sekitar seperti keluarga, pertemanan,dan Lembaga Pendidikan,” bebernya.
Sedangkan Egi Primayogha yang merupakan pemateri terakhir menyampaikan mahasiswa yang anti korupsi, peran dan fungsi dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, pencegahan korupsi dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti mengadakan kajian strategi anti korupsi yang dilakukan oleh BEM atau Himpunan.
”Untuk mencegah tindakan korupsi, sebaiknya mahasiswa memahami Undang-Undang Dasar tentang korupsi,” ujarnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dari mahasiswa kepada narasumber. (as)
-
FRIDAY CAR FREE Gedung Sate Bebas Kendaraan Bermotor Tiap Jumat
KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan konsep Friday Car Free alias hari bebas kendaraan setiap Jumat di lingkungan Gedung Sate, Kota Bandung.
Program ini diterapkan mulai hari ini, Jumat (22/3/2024), dan berlaku untuk seluruh pegawai maupun pimpinan yang berkantor di Gedung Sate.
Penerapan Friday Car Free di Gedung Sate merupakan langkah awal dari konsep Bus Rapid Transit (BRT) atau penggunaan angkutan berbasis bus, yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ini di kawasan Bandung Raya.
“Kita mencoba bagi pegawai Gedung Sate untuk menggunakan bus agar merasakan moda transportasi ini,” ucap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada Rapat BRT di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/3).
Pegawai dapat menggunakan transportasi yang disediakan oleh Pemda Provinsi Jabar, di antaranya bus, microbus, shuttle hingga Bandung Tour On Bus (Bandros).
Ada empat titik keberangkatan/penjemputan sekaligus menjadi kantong parkir kendaraan pegawai yang berlokasi di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Provinsi Jabar.
Empat titik tersebut terbagi di antaranya wilayah timur di kantor Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar.
Wilayah barat di kantor Dinas Sosial Jabar, kemudian wilayah utara di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar, dan wilayah selatan di kantor Bapenda Jabar.
“Perlu diklasifikasi betul agar rute-rute ini benar-benar dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Ke depan, Bey Machmudin ingin konsep angkutan masal berbasis bus dapat lebih menarik minat masyarakat. Apalagi jika dapat lebih dipilih masyarakat karena efisiensi yang lebih baik dari pada penggunaan kendaraan pribadi. Maka mimpi ini harus segera diwujudkan selangkah demi selangkah.
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Jabar Taufiq Budi Santoso menuturkan bahwa tren saat ini pegawai Gedung Sate lebih banyak menggunakan angkutan pribadi baik kendaraan roda dua maupun empat.
“Nah sekarang bagaimana kita menggunakan angkutan massal. Kita mulai sejak hari Jumat, pekan ini,” ujar Taufiq pada apel pagi, tanggal 18 Maret 2024.
Skema penjemputan pegawai Gedung Sate menggunakan kendaraan berbasis bus pada Jumat ini, yakni pada jam masuk kerja, bus akan tersedia, sekitar pukul 05.30-06.30 WIB dengan rentang keberangkatan setiap 15 menit sekali.
Sementara jam pulang kerja, pukul 15.00-16.00 dengan rentang keberangkatan juga setiap 15 menit sekali.
“Empat titik dari utara, selatan, barat maupun timur. Nanti di masing-masing titik ini ada tempat untuk parkir bagi kendaraan pegawai kalau bawa kendaraan dari rumah atau drop off,” katanya.
“Jadi kita akan uji coba mulai Jumat ini. Mudah-mudahan untuk seluruh pegawai Gedung Sate, termasuk BPKAD mulai Jumat ini tidak menggunakan kendaraan pribadi,” pungkas Taufiq.
Program Friday Car Free di lingkungan Gedung Sate Bandung sementara diagendakan berjalan selama bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Diharapkan melalui konsep ini juga dapat berdampak pada penurunan traffic kendaraan.**
-
Kegiatan HUT ke-7 SMSI Memperoleh Penghargaan MURI
JAKARTA, Simaknews.id – Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kembali diraih organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kamis sore (21/3/2024) di Auditorium Ki Narto Sabdo, Gedung Jaya Suprana Institute (JSI), Jalan Gading Kirana Timur, Jakarta Utara.
Penghargaan MURI terkait penyelenggaraan donor darah serentak di 33 provinsi saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 SMSI pada 7 Maret 2024 itu diserahkan langsung oleh pendiri MURI Jaya Suprana kepad Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus.
Yang teristimewa, dalam penerimaan MURI untuk SMSI tersebut adalah penggunaan Gedung Jaya Suprana Institute (JSI) yang belum lama diresmikan. SMSI adalah yang pertama menerima penghargaan MURI di JSI. Sebelumnya penyerahan MURI dilaksanakan di Museum MURI di Mall of Indonesia (MOI) yang sekarang tidak digunakan.
Penghargaan MURI Ketiga
Penerimaan penghargaan MURI Kamis (21/3/2024) adalah yang ketiga sejak SMSI diketuai oleh Firdaus. Sebelumnya pada 28 Februari 2020 SMSI dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini bertema “Mendambakan Keadilan Sosial”.
Saat itu hanya dalam kurun waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggotanya sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Setelah itu penghargaan MURI diterima SMSI pada 18 Maret 2022, atas pencatatan jumlah anggotanya per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dan terbesar di dunia.
Penghargaan terakhir diterima ketika SMSI berulang tahun ke-7, pada 7 Maret 2024, dan anggotanya sudah bertambah menjadi sekitar 2.600 pengusaha pers.
Penghargaan rekor MURI kali ini diberikan bukan karena jumlah anggotanya yang banyak, melainkan kepedulian SMSI terhadap kemanusiaan melalui donor darah.
Donor darah diselenggarakan oleh anggota SMSI secara serentak 33 provinsi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yang tersebar di Tanah Air. Kegiatan itu diberitakan oleh 1.300 media pers online yang merupakan jaringan SMSI.
Diwawancarai Khusus
Sebelum menerima penghargaan rekor MURI, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir yang mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, diwawancarai secara khusus terlebih dulu oleh pendiri MURI Jaya Suprana. Wawancara yang direkam itu menggali rekor apa yang telah dicapai dalam kegiatan donor darah tersebut.
“Sebelum memberi penghargaan, kami harus tahu dulu pencapaian atau rekor apa yang telah dicapai SMSI. Jelaskan SMSI itu organisasi macam apa. Jelaskan itu,” kata Jaya Suprana kepada Nasir yang duduk bersebelahan di bangku khusus yang dirancang untuk semacam rekaman podcast.
Nasir dengan gayanya yang kalem menjelaskan, SMSI adalah organisasi perusahaan pers yang kini tempat bernaung sekitar 2.600 orang tersebar di seluruh Indonesia. Sesama organisasi pers, SMSI beda dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi profesi wartawan.
SMSI didirikan oleh beberapa orang pengurus PWI antara lain Firdaus yang sekarang menjadi ketua umum SMSI, Atal S Depari (mantan ketua umum PWI Pusat) dan Mirza Zulhadi (mantan Sekjen PWI).
Ketika SMSI ulang tahun ke-7, pada 7 Maret 2024, semua pengurus sepakat untuk mengisi acara tidak dengan hura-hura. Tetapi melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, kegiatan peduli kemanusiaan. Kegiatan yang dilakukan berupa donor darah serentak di seluruh provinsi.
“Ini penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah, untuk keluarga yang membutuhkan,” kata Nasir.
“Betul sekali, kita suatu saat juga butuh darah,” tambah Jaya Suprana.
“Lalu kaitannya dengan pemberitaan?” tanya Jaya Suprana.
Menurut Nasir kegiatan donor darah serentak itu kemudian diliput dan dipublikasikan oleh 1.300 media siber jaringan SMSI. Pemberitaan ini bertujuan supaya kegiatan kemanusiaan SMSI tercatat dan bisa diikuti oleh masyarakat luas.
“Pemberitaan donor darah juga memberi semangat para anggota SMSI dan masyarakat di daerah. Apalagi mendapat penghargaan MURI, ini luar biasa dan menambah semangat kami,” kata Nasir.
Setelah mendengar penjelasan Nasir, Jaya Suprana yang mengenakan selendang kain mengangkat piagam penghargaan MURI dan membaca ulang kata-kata yang tertulis dalam piagam, dan kemudian menyerahkannya kepada Nasir untuk SMSI.
Kehadiran Sekjen SMSI Nasir diantar oleh Ketua Panitia HUT ke-7 SMSI Tundra Meliala, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Dar Edi Yoga, dan pengurus lainnya, dr Nishal Dillon, dan Mulyawan.
“Kami ditemani kawan-kawan bukan karena saya takut tidak sampai tempat ini. Tapi kawan-kawan, ingin ikut merasakan getaran rasa syukur karena mendapat penghargaan rekor MURI,” kata Nasir yang disambut senyum Jaya Suprana. (*)
-
Disdukcapil Kota Cimahi Sosialisasikan Layanan Kependudukan
CIMAHI, Simaknews.id – Masih rendahnya tingkat aktivasi identitas kependudukan di Kota Cimahi menyebabkan belum tercapainya data kependudukan secara menyeluruh. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024 bertempat di Aula Kodim 0609 Cimahi, Kamis (21/03).
Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan keabsahan kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki, meningkatkan cakupan pelayanan kepemilikan dan validitas data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen kependudukan lainnya, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pelayanan, penyelenggaraan administrasi kependudukan diberikan dengan cepat, mudah dan gratis.
“Dokumen kependudukan masih dianggap banyak orang merupakan sesuatu yang dicari ketika diperlukan. padahal sejatinya dokumen kependudukan wajib dimiliki oleh setiap penduduk sejak yang bersangkutan lahir hingga akhir hayatnya,” tutur Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi saat membuka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Menurutnya masalah pokok yang dominan dalam penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang baik dan benar juga masih relatif rendah.
“Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk itu sosialisasi kependudukan kepada masyarakat dan upaya jemput bola langsung ke sasaran sangat penting,” pintanya.
Untuk meningkatkan kesadaran dalam pemutakhiran data kependudukan maka sosialisasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk menjadi sangat penting terkait dengan kepemilikian dokumen dasar antara lain Kartu Keluarga, KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA), begitu yang diutarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Ciimahi Ifah Latifah.
Ia menyebutkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah sebesar 424.375 jiwa, jumlah warga yang sudah memiliki KTP elektronik adalah sebanyak 422.047 jiwa atau sebesar 99,46 %. Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari berjumlah 150.776 jiwa, dari jumlah tersebut yang sudah memiliki KIA berjumlah 141.329 jiwa atau sebesar 93,73 %. Sedangkan untuk aktivasi identitas kependudukan dengan target 106.800 jiwa yang sudah melakukan aktivasi sebesar 12.194 jiwa atau sebesar 11,42 %.
Dengan diselenggarakannya Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ini diharapkan kesadaran Masyarakat untuk melaporkan, mengurus dan memutakhirkan data-data kependudukannya. (dero)
-
BPJS Kesehatan Pastikan Tetap Beri Layanan JKN Selama Libur Lebaran
CIMAHI,Simaknews.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Cimahi berkomitmen bakal tetap memberikan kemudahan pelayanan terhadap para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jaminan pelayanan itu bakal diberikan juga pada 8 hingga 15 April 2024 atau saat cuti bersama dan libur lebaran. Di mana pada waktu tersebut peserta JKN bakal mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan.
”Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan,” ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cecep Heri Suhendar saat konferensi pers, Rabu (20/3).
Cecep menjelaskan, prinsip portabilitas memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN. Sehingga, setiap peserta bisa mendapat akses pelayanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lain.
”Peserta JKN ini dapat akses pelayanan di FKTP lain paling banyak tiga kali kunjungan dalam waktu satu bulan,” jelasnya.
Selain itu, untuk memberikan kemudahan layanan saat cuti dan libur lebaran BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan. Salah satunya pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.
Sementara bagi yang mengakses layanan non tatap muka bisa melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA).
”Layanan ini mulai dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup layanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” bebernya.
Tak sampai disitu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran dengan menyiapkan Posko Mudik. Posko tersebut mulai beroperasi pada 5 hingga 9 April 2024. Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis.
Beberapa di antaranya berada di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar.
Menurut Cecep, posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan.
”Kami berharap dengan akses yang BPJS Kesehatan berikan, masyarakat khususnya peserta JKN dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, Mulyati memastikan jika kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dan BPJS Kesehatan sudah berjalan baik.
Sehingga, dia pun berkomitmen bakal mendorong rumah sakit dan klinik yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pasien peserta JKN. Termasuk saat cuti dan libur lebaran.
”Kita bisa pastikan untuk Puskesmas tetap buka kecuali pada hari Minggu dan hari H lebaran saja yang tutup,” terangnya.
Sementara untuk RSUD Cibabat, Mulyati menyebut jika untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap buka selama 24 jam. Termasuk, poliklinik yang juga dibuka untuk pasien umum untuk mencegah membludaknya pasien di IGD.
”Untuk Rumah Sakit swasta, seperti RS Mitra Kasih juga membuka beberapa poliklinik pada Hari Raya Lebaran. Tapi, untuk hari kedua dibuka secara full,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Asosiasi Klinik Kota Cimahi mencatat, dari 51 klinik yang ada di Cimahi, hanya 15 sampai 16 klinik yang melayani BPJS Kesehatan.
”Kebanyakan klinik tutup, sekitar lima hingga enam hari sesuai cuti bersama. Jadi, hanya dua klinik yang buka, yakni Klinik Kasih Bunda dan Klinik dr. Nur. Kalau yang lainnya tutup,” tandasnya. (*)
-
Kunjungi Subang, Menteri PPPA Resmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan
KAB. SUBANG, Simaknews.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, sekaligus meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di PT Evoluzione Tyres, Selasa (19/3/2024).
Menteri PPPA mengapresiasi pembentukkan dan Peresmian Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja di Indonesia.
Tidak hanya melakukan penerimaan pengaduan dan pendampingan, RP3 diharapkan dapat menjadi upaya kolaboratif dalam mencegah kekerasan terhadap pekerja perempuan.
Dalam kunjungannya, Bintang Puspayoga ingin mendengar langsung aspirasi dari masyarakat khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak.
“Apa yang menjadi harapan bapak ibu, akan kami dengarkan dan akan kami komunikasikan antar kementerian dan lembaga,” tuturnya.
Penjabat (Pj.) Bupati Subang Imran turut hadir dalam kunjungan tersebut. Imran menuturkan, pihaknya menaruh perhatian pada kasus bullying yang marak terjadi di dunia pendidikan.
Dirinya menggarisbawahi bahwa Subang telah memiliki Peraturan Bupati yang jelas terkait dengan perlindungan anak dan tak segan-segan menindak pelaku kekerasan di lingkungan sekolah.
Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, mendampingi kunjungan Menteri PPPA melanjutkan kunjungannya ke Sekretariat Serikat PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Subang, Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang.
Pada kesempatan tersebut, Bintang mengapresiasi kiprah PEKKA yang mampu memberdayakan perempuan dan mandiri dalam kegiatannya.
Di akhir kunjungan, Menteri PPPA menyerahan bantuan bagi anak anak dan perempuan terdampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Subang.
Penyerahan bantuan disaksikan pula oleh Asisten Daerah I Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. (Kementerian PPPA/Revo).**
-
Ingin Tukar Uang untuk Salam Tempel pada Hari Lebaran? Bank Indonesia Siapkan Kas Keliling
BANDUNG, Simaknews.id – Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024. Mulai 15 Maret hingga 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun syarat dan ketentuan penukaran uang sebagai berikut:
1. Uang Rupiah yang Dapat Ditukarkan:
– Pada saat melakukan pemesanan penukaran uang Rupiah melalui kas keliling, masyarakat dapat memilih jenis pecahan uang Rupiah sesuai ketersediaan di lokasi kas keliling yang dipilih.
– Jumlah penukaran uang Rupiah kertas maupun uang Rupiah logam yang dapat dipesan masyarakat mengikuti pengaturan alokasi ketersediaan jenis pecahan dan jumlah uang di lokasi kas keliling yang dipilih.
– Pengaturan jumlah penukaran uang Rupiah dipesan melalui kas keliling sebagai berikut:
a. Penukaran uang Rupiah logam dapat dilakukan dengan jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) keping untuk setiap pecahan uang Rupiah logam.
b. Penukaran uang Rupiah kertas dilakukan dalam kelipatan setiap 100 (seratus) lembar untuk setiap pecahan uang Rupiah kertas dengan jumlah uang Rupiah kertas yang dapat dipesan mengikuti alokasi yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
c. Bank Indonesia dapat memberikan penukaran uang Rupiah kepada masyarakat menggunakan uang Rupiah dalam berbagai jenis tahun emisi yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Syarat Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling:
– Penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.
– Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital/cetak.
– Penukar yang akan melakukan penukaran uang Rupiah melalui kas keliling harus membawa uang Rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan.
– Uang Rupiah yang akan ditukarkan telah dipilah dan dikemas dengan ketentuan:
– Uang Rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara uang Rupiah yang masih layak edar dengan uang Rupiah tidak layak edar.
– Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang Rupiah.
– Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang melakukan penukaran uang dengan nilai nominal sama dengan uang Rupiah yang ditukarkan. Penggantian dapat diberikan Bank Indonesia menggunakan uang Rupiah dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.
– Penggantian terhadap uang Rupiah diberikan sepanjang ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.
– Sebelum melakukan penukaran melalui kas keliling pada tanggal yang tertera pada bukti pemesanan, NIK-KTP tidak dapat digunakan untuk melakukan pemesanan baru layanan penukaran kas keliling. NIK-KTP dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran melalui kas keliling setelah tanggal yang tertera pada bukti pemesanan terlewati.
– Pada saat melakukan penukaran, penukar dalam keadaan sehat serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
Masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah melalui kas keliling dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui PINTAR (pintar.bi.go.id). Cari tahu mekanisme dan tata cara pemesanan penukaran melalui kas keliling pada menu “Bantuan dan Tanya Jawab”.**
-
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Cimahi Bakal Terdongkrak Sepanjang Ramadan
CIMAHI, Simaknews.id – Bulan Ramadan diprediksi bakal mendongkrak realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran di Kota Cimahi. Hal itu dikarenakan adanya adanya tradisi buka bersama yang berimbas terhadap meningkatkan kunjungan ke restoran dan sejenisnya.
Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi, Faisal mengatakan, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Cimahi sepanjang bulan Ramadan diperkirakan naik hingga 40 persen.
“Berdasarkan data penerimaan pajak Restoran tahun 2022 dan 2023 Kota Cimahi, pada saat memasuki bulan Ramadhan, penerimaan Pajak Resto mengalami kenaikan antara 25% sampai 40%,” kata, Faisal, Selasa (19/3/2024).
Dirinya mengatakan, peningkatan penerimaan pajak restoran di bulan Ramadan ini diprediksi akan terjadi karena aktivitas masyarakat untuk berkumpul dan mengadakan buka bersama atau bukber di restoran-restoran atau tempat makan lainnya.
“Kalau untuk Ramadan tahun ini belum kelihatan kenaikannya. Biasanya minggu ke-3 dan ke-4 baru kelihatan ada kenaikan. Dari aktivitas itu diharapkan bisa mendongkrak pajak restorannya,” jelas Faisal.
Pada bulan Ramadan tahun 2023, ungkap Faisal, penerimaan PAD dari pajak restoran di Kota Cimahi mencapai Rp2,66 miliar. Realisasi penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan biasanya yang rata-rata mencapai Rp2 miliar per bulan.
Kemudian realisasi penerimaan pajak restoran itu diprediksi kembali turun saat lebaran. Sebab, warga Kota Cimahi diprediksi akan mudik ke kampung halamannya masing-masing sehingga kunjungan ke restoran, rumah makan dan sebagainya kembali normal.
“Pada saat Hari Raya Lebaran, penerimaan mengalami penurunan menuju kondisi normal kembali sampai bulan-bulan berikutnya. Pada tahun 2024 inipun diprediksi kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Faisal.**