KOTA BOGOR,Simaknews.id – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor mulai merumuskan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui seminar nasional pendidikan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sujatmiko Baliarto serta perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II.
Acara yang digelar di aula serbaguna gedung DPRD Kota Bogor, Sabtu, 11 Februari 2023.
Ketua BMPS Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengungkapkan, seminar dengan tema ‘Penerimaan Peserta Didik Baru yang Berkeadilan’ tersebut menjadi momentum pihaknya untuk menyamakan persepsi antara sekolah swasta dan negeri.
Sehingga, masyarakat lebih tahu bahwasannya sekolah negeri dan swasta sama-sama lembaga tempat mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Sebetulnya makna berkeadilan itu bisa kita pahami. Kita ingin dari seminar ini menghasilkan persepsi yang sama,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, dalam setiap pelaksanaan PPDB khususnya di Kota Bogor, kerap menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi bersama.
Dia mencontohkan, berdasarkan kondisi saat ini jumlah 20 SMP Negeri di Kota Bogor jelas belum cukup mewadahi calon peserta didik baru dari tingkat SD yang disetiap tahun jumlahnya mencapai 18 ribu.
Sementara, faktanya 20 SMP negeri yang ada itu hanya dapat menampung sekitar 5.750 peserta didik baru. Perhitungan itu didapat karena setiap sekolah memiliki Sembilan rombongan belajar (Rombe) dengan jumlah per rombel 32 orang.
”Artinya ada 13 ribu lebih anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Tentunya mereka harus melanjutkan di (sekolah) swasta,” ungkapnya.
Dia mengatakan, jika peserta didik itu tidak diterima di sekolah swasta, misalnya pada sekolah swasta yang disebut sekolah elit, itu atinya ada hak pendidikan seorang warga negara tidak terwadahi.
Dengan begitu, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor itu menyebut, pihaknya akan menyampaikan rumusan dari hasil pertemuan dalam seminar tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pusat.
”Saya minta untuk disampaikan juga rumusannya ke provinsi, dan ke nasional karena sudah dikomunikasikan dengan dirjen oleh panitia,” terangnya.
Dia berharap melalui seminar tersebut dapat menjadi bahan untuk kepentingan dalam rangka membuat regulasi yang ada keberpihakan kepada semua pihak.
”Semoga semua bisa melihat atau menempatkan sekolah swasta dan negeri sama saja,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sujatmiko Baliarto mengaku, dalam kesempatan itu BMPS memberikan sejumlah dorongan serta masukan dalam hal pelaksanaan PPDB.
Salah satunya, mendorong pemerintah mengeluarkan satu formulasi untuk membuka atau menambah jalur afirmasi. Khususnya bagi siswa kurang mampu. Sehingga dapat mewujudkan sistem yang berkeadilan.
”Hal itu dimaksudkan agar sekolah negeri lebih banyak menampung siswa kurang mampu. Tentu yang terpenting adalah PPDB akan digelar secara berkeadilan dan transparan tanpa adanya penyimpangan,” bebernya. (as)
