GARUT, Simaknews.id – Bersama Kapolres Garut, AKBP Rio Wahyu Anggoro SH SIK, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman me-launching Program Polisi Rukun Warga (RW) yang diinisiasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Garut di Markas Polres Garut, Jalan Raya Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jum’at (12/5/2023).
Kapolres Garut, AKBP Rio Wahyu Anggoro SH SIK mengatakan tujuannya membentuk Polisi RW adalah untuk mendengar curhatan warga dan pemecah masalah di tingkat RW.
“Ini tujuannya adalah bagaimana Polri hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai pendengar setia menerima curhatan warga dan pemecah masalah di tingkat RW,” ujarnya.
Ia menuturkan kehadiran anggota polisi di pemerintah tingkat bawah untuk meminimalisir efek domino dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat ehingga nantinya jika warga mengalami permasalahan hukum, pihak kepolisian tidak akan serta merta melakukan penangkapan namun, terlebih dulu dilakukan upaya penyelesaian dan pencegahan oleh Polisi RW.
Sementara Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa program Polisi RW ini merupakan program yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan Polri.
“Jadi bagaimana mendekatkan antara Polri dengan masyarakat, masyarakat butuh keamanan, butuh kenyamanan. Polri juga butuh mengaplikasikan, merealisasikan program-program, kegiatan-kegiatan yang selama ini dikelola untuk mengamankan,” ucap Wabup Garut.
Wabup Garut menilai, bahwa keinginan masyarakat dan keinginan dari Polri itu klop. Helmi menerangkan, bahwa anggota Polri di Kabupaten Garut cukup banyak yaitu sekitar 1.300 personil.
“Ada 442 desa dan juga sekitar 4.000 RW, jadi memang kondisi RW itu kalau satu-satu itu tidak akan cukup, jadi satu (polisi) 3 (RW), jadi ada 2, ada 3, ada 4,” ucapnya.
Menjelang event besar, salah satunya yaitu pemilu, Wabup Garut menyampaikan bahwa program ini sangat diperlukan, mengingat masyarakat juga perlu keamanan dan kenyamanan.
Ia menambahkan, program ini lebih kepada komunikasi yang intens antara masyarakat dengan Polri, sehingga nantinya bisa langsung terdeteksi jika terjadi perubahan-perubahan di masyarakat yang tidak menguntungkan, sehingga dapat langsung menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
“Kita kan RW ini kan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, jadi ada koordinasi,” tandasnya.**
