SUMEDANG, Simaknews.id – Pemkab Sumedang menggelar rapar koordinasi Forkompimda untuk menangani konflik sosial di kalangan pelajar sekolah lanjutan tingkat atas di Gedung Negara, Senin (13/3/2023).
Rakor yang dipimpin Bupati H. Dony Ahmad Munir itu sebagai bentuk ikhtiar stakeholder bersama lintas sektor mencari solusi terkait fenomena gunung es yakni konnflik dan perselisihan pelajar yang berujung tawuran. “Tentunya kondisi ini menjadi sebuah keprihatinan bersama,” kata Bupati Dony.
Menurutnya, perlu ditangani bersama-sama agar konflik tidak meluas.
“Ini adalah kewajiban bersama untuk mengantisipasinya sehingga tidak terjadi lagi ke depan. Harus serius dan extra effort,” ujarnya.
Dikatakan bupati, berbagai masukan dari para peserta Rakor terkait upaya preventif, kuratif dan komprehensif nantinya akan dituangkan dalam rencana aksi untuk jangka pendek hingga jangka panjang.
“Beberapa rencana aksi disiapkan. Diantaranya pembentukan Satgas Pelajar, razia dan patroli yang intensif, pembinaan ketiap sekolah, rekonsiliasi antara sekolah yang dianggap bermusuhan, pertemuan dengan para guru BK, deklarasi damai, sosialisasi pesan pesan kepada masyarakat dan patroli siber,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya ikhtiar sudah banyak dilakukan dan sekarang akan ditingkatkan lagi.
Cuma yang terjadi ini adalah musibah yang tidak kita kehendaki. Kami apresiasi ikhtiar guru, kepala sekolah, guru BK, MKKS yang semaksimal mungkin dalam mendidik anak untuk mencegah pertikaian,” katanya.
Kapolres AKBP Indra Setiawan menilai bahwa tawuran pelajar yang mengakibatkan adanya korban meninggal tempo hari adalah fenomena gunung es yang tidak muncul ke permukaan. “Ini fenomena gunung es. Banyak kejadian yang muncul, tapi tidak diketahui. Ada aliansi kelompok sekolah yang patut kita waspadai yang dikhawatirkan ada aksi susulan saling membalas,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam Rakor tersebut.
“Tadi sangat bagus sekali, beberapa usulan antisipasi penyebaran berita lewat Medsos, assesment terhadap siswa-siswa yang selama ini bermasalah,” katanya
Dalam waktu dekat, kata Indra, pihaknya sendiri sepakat untuk langkah antisipasi jangka pendek hingga nantinya akan ada deklarasi damai bersama seluruh stakeholder terkait dan para pelaku di dunia pendidikan termasuk para pelajar.
“Akan ada peningkatan patroli dan pemetaan daerah yang rawan dijadikan sebagai tempat untuk nongkrong, serta razia dan pemeriksaan ke sekolah akan diintensifkan,” ujarnya.
Ia juga akan melakukan pembinaan seperti menjadi pembina upacara atau imbauan ke tiap sekolah. “Aksi lainnya ialah terkait larangan kegiatan yang ada potensi konflik sosial,” katanya. (ar])
