Home

CIMAHI, Simaknews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi lakukan percepatan transformasi digital inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Kota Cimahi. Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Gunawan, Kepala Diskominfo Kota Cimahi pada Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024, di The Green Forest Resort, Bandung pada Selasa (20/02).

“Diskominfo Kota Cimahi mendorong percepatan terwujudnya smart city termasuk peningkatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar pelayanan publik dapat terlaksana lebih efisien dan efektif,” tutur Hendra.

Apa yang disampaikan Hendra sejalan dengan pesan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Dicky Saromi yang mengharapkan percepatan peningkatkan pelayanan publik sekaligus transformasi sosial, ekonomi, serta transformasi tata kelola pemerintahan, “Dalam 20 tahun ke depan Kota Cimahi bercita-cita untuk menjadi Cimahi Campernik, menjadi kota penyangga ibukota Jawa Barat. Menjadi kota yang aman, dengan sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter, ditunjang digitalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi,” pesannya.

Hal tersebut juga tentunya sejalan dengan tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 yakni “Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Lebih lanjut Hendra menyampaikan Indeks Smart City Kota Cimahi pada tahun 2023 naik dari 3,48 di tahun 2022 menjadi 3,51 yang menjadikan Cimahi berada di peringkat 4 secara nasional pada kategori regular dan peringkat 2 di tingkat Provinsi. Sedangkan Indeks SPBE mencapai 4,02 (sangat baik) dengan peringkat ke-4 se-Jawa Barat dan peringkat ke-24 nasional untuk kategori kabupaten/kota/provinsi.

Hendra juga menjelaskan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, pihaknya tengah mempersiapkan sinergitas layanan-layanan publik agar lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Seluruh layanan publik akan diintegrasikan ke dalam Sistem Masuk Tunggal atau Single Sign On (SSO) berbasis smartphone agar dapat diakses dimana saja melalui gawai. Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.

“Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah meluncurkan 141 inovasi pelayanan publik yang berbasis website, dan kedepannya akan disederhanakan dengan satu aplikasi berbasis smartphone, termasuk layanan kegawatdaruratan 112. Melalui layanan 112 ini masyarakat dapat melaporkan apabila ada keadaan darurat, dan untuk mengaksesnya tidak diperlukan biaya,” ungkapnya.

Selain itu, Hendra juga menyampaikan pihaknya juga mendorong peningkatan Indeks Keamanan Informasi, percepatan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Kesemuanya itu diperlukan percepatan menuju lebih baik lagi, sehingga dalam forum perangkat daerah ini perlu direncanakan agar indeks-indeks tersebut berdampak dan harus menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk saling berkolaborasi. Sehingga untuk mencapai itu semua, Diskominfo Kota Cimahi berupaya menjaring sebanyak mungkin saran dan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Forum Perangkat Daerah digelar guna mensinergikan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam hal perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah agar berdampak besar bagi masyarakat.

Dengan diadakannya Forum Perangkat Daerah ini maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo akan selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Selain itu diharapkan dapat mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Adapun isu strategis Diskominfo Kota Cimahi tahun 2025 meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta peningkatan kualitas statistik yang terintegrasi. Berdasarkan isu strategis tersebut, maka prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. (Rent)

BANDUNG, POTENSINETWORK.COM – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung bakal memiliki gedung Rehabilitasi Narkotika di Jalan Ciung Wanara, Kecamatan Coblong. Rencananya, pusat rehabilitasi ini beroperasi mulai November 2024 mendatang.

Bangunan tersebut rencananya memiliki 7 lantai sebagai peningkatan akses layanan bagi warga Bandung.

“Kita targetkan bulan November selesai. Ini khusus tempat kegiatan rehabilitasi. Di samping terdapat juga kantor BNN Kota Bandung akan hadir di tempat tersebut,” ungkap Kasubag Umum BNN Kota Bandung, Gilang Fajar Shadiq.

“Ini sebagai proyek percontohan seluruh Indonesia pertama, bahwa tingkat kota memiliki layanan rehabilitasi mandiri,” tambahnya.

Rencananya, tempat rehabilitasi tersebut membuka layanan setiap hari hingga melayani rawat inap.

“Tiap hari buka. Karena melayani rawat inap juga. Selain itu, ada layanan konseling untuk masyarakat,” katanya.

Menurut Gilang, BNN Kota Bandung terus meningkatkan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Pada tahun 2023 lalu, kita bekerja sama dengan lingkungan pendidikan, perkantoran, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini sebagai ketahana diri dan keluarga untuk menolak adanya narkoba, ” katanya.

Ia menambahkan, tahun 2023, BNN Kota Bandung pun melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urine kepada ASN di Kota Bandung, dengan jumlah 2.446 peserta.

“Ini sebagai salah satu dektesi di lingkup pekerjaan. Selain itu juga kami laksanakan di beberapa persyaratan swasta,” ungkapnya.

Sebagai kegiatan tahunan, BNN Kota Bandung bakal melaksanakan Hari Anti Narkotika Internasional dengan kegiatan Hani Run.

Hal tersebut, sebagai kegiatan informasi dan edukasi melalui peringatan tersebut dalam bentuk fun run 5K yang bertempat di Summarecon Bandung.

“Ini mengajak masyarakat untuk memiliki gaya hidup lebih sehat tanpa narkoba,” tuturnya.

Ia sampaikan, hal tersebut untuk tahun 2024 terus dilakukan sebagai kegiatan utama untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.

“Beberapa kegiatan tahun lalu, pada tahun 2024 ini kita terus lakukan,” tuturnya. **

CIMAHI, Simaknews.id –  Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi meminta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang berhubungan langsung masyarakat.

“Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak dengan 5S Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun, yang harus dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,” ujar Dicky pada Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, di Alam Wisata Cimahi (AWC), pada Jumat 16 Februari 2024.

Menurutnya pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

“Ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan mengedepankan sisi-sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir, sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak garang dan yang lebih penting adalah benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” tegas Dicky.

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan Satpol PP – Damkar Cimahi termasuk di dalam urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan  termasuk juga sarana dan prasarana standar minimal juga harus dicukupi sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundangundangan.

“Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial on line,” Dicky mengingatkan.

Dicky juga mengingatkan penempatan aparatur di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran agar dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki, “Harus kita pahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena kinerjanya yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak akan mungkin wibawa pemerintahan akan tetap terbangun apabila aparatur penegak regulasinya tidak berkompeten,” tegasnya.

Melalui Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh 184 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Perangkat Daerah Kota Cimahi, instansi terkait Kota Cimahi, unsur pendidikan Kota Cimahi, dan unsur masyarakat Kota Cimahi ini dapat terjaring berbagai masukan dari semua stakeholder sebagai bahan rancangan awal Renja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi agar kualitas layanan Satpol PP – Damkar Kota Cimahi dapat lebih baik lagi. (Rent)

 

JAKARTA, Simaknews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). Kedatangan Presiden untuk memastikan secara langsung bahwa stok beras tersedia dengan jumlah yang mencukupi, untuk kemudian didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, hingga pasar-pasar di daerah.

“Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen serta terganggunya jalur distribusi.

“Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi,” ujarnya.

Kendala ini, imbuh Presiden, dapat diatasi dengan suplai pasokan beras dari Perum Bulog.

“Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

“Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada,” ucapnya.

Presiden Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.**

JAKARTA, Simaknews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pemahaman kepada para pegawainya mengenai aturan sekaligus bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang digelar Kemendagri. Langkah ini penting karena narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) merupakan bahaya laten di lingkungan masyarakat.

“Ini terbukti tidak pernah berhenti kasus narkotika ini terjadi, bahkan berkembang modus dan variannya,” ujar Evan di Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Kondisi tersebut membuat banyak pihak merasa prihatin. Ini mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang membahayakan bagi tubuh. Karena itu, penyalahgunaan tersebut perlu dicegah agar tidak berdampak terhadap kualitas generasi bangsa. “Apabila sudah dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan kecanduan, maka masa depannya akan suram,” ujarnya.

Lebih lanjut, Evan menegaskan, kegiatan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai. Dirinya berharap, para peserta yang hadir dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik. “Sehingga bahaya narkoba tidak menyentuh diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita bekerja demi masa depan kita, bangsa kita yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Klinik Pratama Kantor Pusat Kemendagri Christy Helvita Manalu dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi P4GN dan PN tersebut bertujuan agar para pegawai memperoleh informasi mengenai Napza. Melalui sosialisasi ini, para peserta juga diberikan pemahaman hukum terkait pelanggaran penyalahgunaan narkoba.

Guna memberikan pemahaman kepada para peserta, Kemendagri melibatkan sejumlah narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI). Mereka di antaranya Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wanda Ferdiana yang menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Narasumber lainnya yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wildah Djamaludin yang memaparkan materi mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba.**

KAB.BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kabupaten Bandung, kembali membuka program Beasiswa ti Bupati (Besti) gelombang I tahun 2024, untuk sebanyak 130 kuota calon mahasiswa yang menjadi warga Kabupaten Bandung.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Lilis Suryani mengungkapkan, pendaftaran program besti akan dimulai pada 4-8 Maret 2024 mendatang, melalui link website : https://besti.bandungkab.go.id, untuk informasi bisa langsung menghubungi nomor panitia seleksi : 08212007684 atau 081319437100.

“Pendaftaran akan dimulai 4-8 Maret 2024 secara online melalui link https://besti.bandungkab.go.id. Setelah itu akan dilakukan seleksi administrasi pada 12-17 Maret dan tes tertulis pada 19-20 Maret 2024,” ungkapnya usai menggelar rapat persiapan pembukaan Program Besti 2024, di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Selasa (13/2/ 2024).

Program Besti adalah program Bupati Bandung dalam bentuk bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2022. Program ini ditujukan dengan sasaran calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik dan yang tergolong sebagai keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

Lilis menerangkan, tahun 2024 Pemkab Bandung program Besti akan dibagi menjadi 2 gelombang dengan total sebanyak 250 orang kuota. “Besaran beasiswa yang diberikan adalah Rp 5.000.000 per semester atau paling besar Rp 40.000.000 selama 8 semester,” ujar Lilis.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, Program Besti ini dapat dijadikan sebagai upaya Pemkab Bandung, untuk terus melakukan akselerasi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang saat ini 9,10 tahun dan bupati berharap pada 2024 RLS bisa mencapai 10 tahun.

“Beasiswa ini merupakan upaya dan perhatian kami dalam mewujudkan salah satu visi Pemkab Bandung yakni menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, guna mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, saya harap tahun 2024 RLS kita bisa mencapai 10 tahun,” ujar Kang DS sapaan akrabnya, saat dihubungi via telepon selular.

Dirinya menjelaskan, beasiswa pendidikan tersebut diperuntukkan bagi 30 orang guru ngaji yang belum mengenyam pendidikan sarjana, dan sisanya untuk siswa yang berprestasi, khususnya bagi siswa penghafal Al-Quran minimal 1 juz dan siswa yang kurang mampu.

Dari program tersebut, Kang DS berharap selain meningkatnya RLS, Program Besti juga bisa menjadi instrumen dalam mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga ke depannya akan berdampak bagi pembangunan daerah, khususnya yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Selain siswa penghafal Al-Quran dan berprestasi yang bisa memanfaatkan program ini, guru ngaji di bawah usia 21 tahun yang belum S1 juga mendapatkan kuota sebanyak 30. Melalui besti, saya berharap akan lahir SDM yang hebat, berkualitas, memiliki daya saing, berintegritas dan profeional yang nantinya bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bandung yang Bedas (bangkit, edukatif dinamis agamis dan sejahtera) sesuai dengan RPJMD,” paparnya.

Dia melanjutkan, Besti adalah investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang, karena pendidikan merupakan aset besar untuk mempercepat pembangunan di masa depan. Menurutnya, dalam pembangunan tersebut tentu perlu dilakukan kolaborasi antara perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pemerintahan Kabupaten Bandung, sebagai cara yang paling tepat dalam upaya memajukan pencapaian Kabupaten Bandung yang BEDAS.

Calon mahasiswa atau mahasiswa yang akan menerima beasiswa dari Bupati Bandung harus memiliki 3 nilai yaitu, karakter, literasi dasar, dan kompetensi, yang secara bersama- sama membangun Kabupaten Bandung secara sinergi dan berkolaborasi untuk maju bersama.

Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ruli Haadiana Ekananta menjelaskan secara teknis mengenai pelaksanaan program Besti untuk masyarakat. “Beasiswa yang diberikan merupakan bantuan biaya kuliah selama delapan semester atau paling tinggi sekitar Rp. 5.000.000 per semesternya,”

Adapun sejumlah kriteria yang dipenuhi adalah penduduk Kabupaten Bandung yang dibuktikan dengan KTP, tengah menempuh pendidikan tinggi program studi S-1 dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan serupa lainnya.

“Selain kriteria, calon penerima beasiswa juga harus memenuhi persyaratan umum yaitu dengan mengajukan permohonan pemberian beasiswa kepada Bupati Bandung, lolos seleksi pemberian beasiswa pendidikan serta berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian),” urainya.

Ia juga menambahkan, penerima bantuan pendidikan juga harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain memiliki nilai rata-rata 8 (delapan) pada ujian nasional atau ujian sekolah, memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan 3,15 untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta.

“Selain Diskominfo, bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan umum serta khusus, bisa mengajukan juga permohonan beasiswa ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang – Bandung,” pungkas Ruli. (Sumber : Prokopim Kabupaten Bandung)