Home

KAB.PANGKAJENE, Simaknews.id  – Presiden Joko Widodo meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), pada Kamis, 22 Februari 2024.

“Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Presiden, dikutip Kamis 22 Februari 2024.

Presiden mengatakan bahwa pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai,” ungkap Presiden.

Presiden menyebut anggaran tersebut akan terus ditingkatkan. Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan tersebut akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

“Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi,” ucap Presiden.

Sementara itu, Indriyani, salah seorang warga sekitar mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

“Alhamdulillah sudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan,” tutur Indriyani.

Senada, Syahrir, warga lainnya turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi,” ucap Syahrir.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.**

JAKARTA, POTENSINETWORK.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pihaknya secara intensif mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga tata kelola pemerintahan. Hingga Desember 2024, sebanyak kurang lebih 12 ribu pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana dari 38 kementerian/lembaga (K/L) secara bertahap akan dipindahkan ke IKN.

“Penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” ujar Menteri PANRB, dikutip dari laman Kementerian PANRB, Rabu (21/02/2024).

Anas menyampaikan, terdapat beberapa tahapan dalam menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Pertama, Kementerian PANRB telah melakukan analisis untuk menapis K/L dan unit kerja yang prioritas untuk pemindahan tahap pertama.

“Hal tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan, tentunya didukung dengan digitalisasi sistem pemerintahan,” kata Anas.

Kedua, masing-masing K/L memilah secara mandiri jabatan dan ASN yang akan dipindahkan dengan berbasis pola penapisan dari Kementerian PANRB. Menteri PANRB menekankan, sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pegawai ASN yaitu menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Terkait hunian, Menteri PANRB mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan, dan tidak perlu membayar sewa.

Untuk kloter pertama pemindahan pada bulan Juli 2024 mendatang, Anas mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir sebagai bentuk apresiasi, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.

“Pada dasarnya pegawai ASN siap untuk dipindahkan ke IKN. Adapun yang menjadi satu hal yang penting yang saat kita terus koordinasikan dan matangkan dengan Otorita IKN dan Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] adalah ketersediaan hunian bagi ASN yang akan pindah. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN dan efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih ada di Jakarta,” tandas Anas.

Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. Di IKN, Anas menjelaskan bahwa penerapan shared services berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang efektif dilakukan melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif didukung penerapan shared office, shared system, serta fasilitas pendukung kerja dan mobilitas yang memadai. Penerapan shared office, yaitu pengelolaan fasilitas gedung dan bangunan secara terpadu, dengan pemanfaatan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu. (HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN)

CIMAHI, Simaknews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi lakukan percepatan transformasi digital inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Kota Cimahi. Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Gunawan, Kepala Diskominfo Kota Cimahi pada Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024, di The Green Forest Resort, Bandung pada Selasa (20/02).

“Diskominfo Kota Cimahi mendorong percepatan terwujudnya smart city termasuk peningkatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar pelayanan publik dapat terlaksana lebih efisien dan efektif,” tutur Hendra.

Apa yang disampaikan Hendra sejalan dengan pesan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Dicky Saromi yang mengharapkan percepatan peningkatkan pelayanan publik sekaligus transformasi sosial, ekonomi, serta transformasi tata kelola pemerintahan, “Dalam 20 tahun ke depan Kota Cimahi bercita-cita untuk menjadi Cimahi Campernik, menjadi kota penyangga ibukota Jawa Barat. Menjadi kota yang aman, dengan sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter, ditunjang digitalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi,” pesannya.

Hal tersebut juga tentunya sejalan dengan tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 yakni “Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Lebih lanjut Hendra menyampaikan Indeks Smart City Kota Cimahi pada tahun 2023 naik dari 3,48 di tahun 2022 menjadi 3,51 yang menjadikan Cimahi berada di peringkat 4 secara nasional pada kategori regular dan peringkat 2 di tingkat Provinsi. Sedangkan Indeks SPBE mencapai 4,02 (sangat baik) dengan peringkat ke-4 se-Jawa Barat dan peringkat ke-24 nasional untuk kategori kabupaten/kota/provinsi.

Hendra juga menjelaskan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, pihaknya tengah mempersiapkan sinergitas layanan-layanan publik agar lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Seluruh layanan publik akan diintegrasikan ke dalam Sistem Masuk Tunggal atau Single Sign On (SSO) berbasis smartphone agar dapat diakses dimana saja melalui gawai. Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.

“Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah meluncurkan 141 inovasi pelayanan publik yang berbasis website, dan kedepannya akan disederhanakan dengan satu aplikasi berbasis smartphone, termasuk layanan kegawatdaruratan 112. Melalui layanan 112 ini masyarakat dapat melaporkan apabila ada keadaan darurat, dan untuk mengaksesnya tidak diperlukan biaya,” ungkapnya.

Selain itu, Hendra juga menyampaikan pihaknya juga mendorong peningkatan Indeks Keamanan Informasi, percepatan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Kesemuanya itu diperlukan percepatan menuju lebih baik lagi, sehingga dalam forum perangkat daerah ini perlu direncanakan agar indeks-indeks tersebut berdampak dan harus menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk saling berkolaborasi. Sehingga untuk mencapai itu semua, Diskominfo Kota Cimahi berupaya menjaring sebanyak mungkin saran dan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Forum Perangkat Daerah digelar guna mensinergikan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam hal perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah agar berdampak besar bagi masyarakat.

Dengan diadakannya Forum Perangkat Daerah ini maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo akan selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Selain itu diharapkan dapat mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Adapun isu strategis Diskominfo Kota Cimahi tahun 2025 meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta peningkatan kualitas statistik yang terintegrasi. Berdasarkan isu strategis tersebut, maka prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. (Rent)

BANDUNG, POTENSINETWORK.COM – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung bakal memiliki gedung Rehabilitasi Narkotika di Jalan Ciung Wanara, Kecamatan Coblong. Rencananya, pusat rehabilitasi ini beroperasi mulai November 2024 mendatang.

Bangunan tersebut rencananya memiliki 7 lantai sebagai peningkatan akses layanan bagi warga Bandung.

“Kita targetkan bulan November selesai. Ini khusus tempat kegiatan rehabilitasi. Di samping terdapat juga kantor BNN Kota Bandung akan hadir di tempat tersebut,” ungkap Kasubag Umum BNN Kota Bandung, Gilang Fajar Shadiq.

“Ini sebagai proyek percontohan seluruh Indonesia pertama, bahwa tingkat kota memiliki layanan rehabilitasi mandiri,” tambahnya.

Rencananya, tempat rehabilitasi tersebut membuka layanan setiap hari hingga melayani rawat inap.

“Tiap hari buka. Karena melayani rawat inap juga. Selain itu, ada layanan konseling untuk masyarakat,” katanya.

Menurut Gilang, BNN Kota Bandung terus meningkatkan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Pada tahun 2023 lalu, kita bekerja sama dengan lingkungan pendidikan, perkantoran, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini sebagai ketahana diri dan keluarga untuk menolak adanya narkoba, ” katanya.

Ia menambahkan, tahun 2023, BNN Kota Bandung pun melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urine kepada ASN di Kota Bandung, dengan jumlah 2.446 peserta.

“Ini sebagai salah satu dektesi di lingkup pekerjaan. Selain itu juga kami laksanakan di beberapa persyaratan swasta,” ungkapnya.

Sebagai kegiatan tahunan, BNN Kota Bandung bakal melaksanakan Hari Anti Narkotika Internasional dengan kegiatan Hani Run.

Hal tersebut, sebagai kegiatan informasi dan edukasi melalui peringatan tersebut dalam bentuk fun run 5K yang bertempat di Summarecon Bandung.

“Ini mengajak masyarakat untuk memiliki gaya hidup lebih sehat tanpa narkoba,” tuturnya.

Ia sampaikan, hal tersebut untuk tahun 2024 terus dilakukan sebagai kegiatan utama untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.

“Beberapa kegiatan tahun lalu, pada tahun 2024 ini kita terus lakukan,” tuturnya. **

CIMAHI, Simaknews.id –  Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi meminta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang berhubungan langsung masyarakat.

“Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak dengan 5S Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun, yang harus dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,” ujar Dicky pada Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, di Alam Wisata Cimahi (AWC), pada Jumat 16 Februari 2024.

Menurutnya pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

“Ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan mengedepankan sisi-sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir, sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak garang dan yang lebih penting adalah benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” tegas Dicky.

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan Satpol PP – Damkar Cimahi termasuk di dalam urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan  termasuk juga sarana dan prasarana standar minimal juga harus dicukupi sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundangundangan.

“Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial on line,” Dicky mengingatkan.

Dicky juga mengingatkan penempatan aparatur di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran agar dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki, “Harus kita pahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena kinerjanya yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak akan mungkin wibawa pemerintahan akan tetap terbangun apabila aparatur penegak regulasinya tidak berkompeten,” tegasnya.

Melalui Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh 184 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Perangkat Daerah Kota Cimahi, instansi terkait Kota Cimahi, unsur pendidikan Kota Cimahi, dan unsur masyarakat Kota Cimahi ini dapat terjaring berbagai masukan dari semua stakeholder sebagai bahan rancangan awal Renja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi agar kualitas layanan Satpol PP – Damkar Kota Cimahi dapat lebih baik lagi. (Rent)

JAKARTA, Simaknews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). Kedatangan Presiden untuk memastikan secara langsung bahwa stok beras tersedia dengan jumlah yang mencukupi, untuk kemudian didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, hingga pasar-pasar di daerah.

“Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen serta terganggunya jalur distribusi.

“Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi,” ujarnya.

Kendala ini, imbuh Presiden, dapat diatasi dengan suplai pasokan beras dari Perum Bulog.

“Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

“Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada,” ucapnya.

Presiden Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.**