Home

KAB. GARUT, Simaknews.id – Pemdakab Garut bersama perwakilan organisasi penyandang disabilitas menggelar diskusi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia serta United Nations Population Fund (UNFPA).

Diskusi ini dilaksanakan untuk menguji coba draft buku panduan prosedur standar operasional pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (PSO PEKS-PS) bagi tenaga layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA/P2TP2A.

Acara ini berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (25/4/2024).

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Rahmat Wibawa, mengapresiasi langkah Kemen PPPA dan UNFPA yang memilih Garut sebagai lokasi uji coba Buku Panduan Inklusi Disabilitas bagi Layanan UPTD PPA/P2TP2A.

Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, sehingga kehadiran buku panduan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka.

“Makanya sekarang Kementerian PPA bekerja sama dengan UNFPA itu bagus, bikin satu buku panduan yang nantinya dijadikan acuan bagi kabupaten/kota atau daerah-daerah lainnya dalam layanan UPTD PPA terhadap masyarakat,” ujar Rahmat.

Rahmat berharap dengan adanya buku panduan ini menjadi pedoman dan memberikan pengetahuan cara yang tepat ketika memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.

“Karena selama ini pendamping itu belum paham bagaimana cara melayani orang-orang disabilitas, jadi dengan ada buku panduan ini mudah-mudahan insya Allah jadi ada gambaran harus seperti apa,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA Republik Indonesia, Ratih Rachmawati, menjelaskan dipilihnya Garut sebagai salah satu dari empat lokasi uji coba buku panduan ini karena penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Garut dinilai cukup baik.

Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas kepada petugas layanan UPTD dalam menangani penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Ia mengatakan latar belakang hadirnya buku panduan ini karena pihaknya melihat masih banyaknya penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan, namun belum banyak petugas layanan yang memahami cara melayani para penyandang disabilitas tadi.

Selain itu, Ratih juga menggarisbawahi pentingnya pengetahuan tentang cara melayani penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki keterbatasan komunikasi seperti disabilitas wicara. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari petugas layanan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kita lihat misalnya ada yang penyandang disabilitas wicara, ini kan butuh sekali adanya juru isyarat, karena tadi mereka kadang-kadang tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dialaminya,” tutur Ratih.

Di tempat yang sama, perwakilan UNFPA, Ria Ulina, mengatakan, UNFPA adalah salah satu agensi PBB, yang bekerja untuk mewujudkan tiga hal yaitu di setiap kehamilan itu diinginkan, setiap kelahiran itu aman, dan setiap potensi anak muda terpenuhi.

Selain itu, imbuh Ria, UNFPA berupaya mewujudkan three zeros atau tiga yaitu nol kematian ibu, nol kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan nol kekerasan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan.atau tiga yaitu nol kematian ibu, nol kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan nol kekerasan praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Di country program ini bekerja pada 4 tema utama, yaitu mendukung ketersediaan data, kemudian pencegahan segala bentuk KBG dan praktik berbahaya, penanganan KBG melalui penguatan layanan, dan penyusunan kebijakan nasional dan daerah,” imbuhnya.program ini bekerja di empat tema utama, yaitu mendukung ketersediaan data, kemudian pencegahan segala bentuk KBG dan praktik berbahaya, penanganan KBG melalui penguatan layanan, dan penyusunan kebijakan nasional dan daerah,” imbuhnya.

Ria menjelaskan bahwa fokus penguatan layanan UPTD bersama Kemen PPPA adalah penguatan sistem manajemen kekerasan terhadap perempuan dan anak, tenaga layanan, dan pekerja sosial di bawah Dinas Sosial. Program ini juga mencakup intervensi ke komunitas untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan UPTD PPA serta meningkatkan perspektif gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.**

TANGSEL, Simaknews.id – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Silaturrahmi Halal Bihalal 1445 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah berlangsung di Gedung Cendekia Lantai dasar, auditorium KH. A. Azhar Basyir, M.A., Universitas Muhammaiyah Jakarta (UMJ),  Jalan  KH. Ahmad Dahlan, Cirendeun, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2024).

Dalam sambutannya Ketum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., mengatakan

“Silaturrahmi bukan sekedar menyambung yang telah biasa kita sambung, tetapi menyambung yang mungkin sempat terputus, dan kami atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan Taqobballah minal wa minkum, sekaligus juga Mohon maaf lahir dan bathin atas salah dan khilaf,” ujar Haedar.

Panglima TNI berkesempatan memberikan sambutannya mengatakan, “Saya selaku Pimpinan TNI mengucapkan Selamat Hari Raya idul fitri 1445 H, mohon maaf lahir batin kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan para hadirin yang hadir saat ini. Apabila semua elemen masyarakat melaksanakan silaturrahmi baik itu TNI-POLRI,  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan semua elemen masyarakat bersatu mengangkat persatuan dan kesatuan bangsa ini, supaya bisa terjaga dengan baik, menuju kemakmuran, aman dan sejahtera,” pungkas Panglima TNI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, K. H Hidayat Nur Wahid (MPR), Prof.Dr.Ma’mun Murod, M.Si., (Rektor UMJ), Dr. Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes (PP. Aisyiyah), Duta besar Negara-negara sahabat dari Belanda, Ukraina, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Kenya, Maroko, Malaysia, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se Jabodetabek, Keluarga besar PP Muhammadiyah, dan Mitra Muhammadiyah lainnya.**

INDRAMAYU, Simaknews.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Bupati Indramayu atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28, Kamis (25/4/2024) di Balai Kota Surabaya.

Kabupaten Indramayu meraih skor 3,5426 dengan status kinerja ‘Tinggi’ dari 414 kabupaten se-Indonesia. Dengan skor tersebut menjadi Kabupaten Indramayu berada di peringkat 4 Nasional dan peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat.

Bupati Indramayu Nina Agustina seusai menerima penghargaan mengatakan, prestasi tersebut merupakan buah dari kerja sama super tim yang ada di Pemkab Indramayu dalam menerjemahkan visi Indramayu Bermartabat.

“Terima kasih banyak kepada semua ASN di Pemkab Indramayu atas kerja baik yang pada akhirnya menjadi kerja nyata. Terima kasih juga kepada masyarakat yang terus menginspirasi dan memberikan banyak masukan. Pertahankan prestasi ini untuk masa depan Kabupaten Indramayu,” kata Nina seusai menerima penghargaan.

Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian mengatakan, dengan semangat Otonomi Daerah saat ini pemerintah daerah dituntut untuk terus memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengembangan potensi lokal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(nuryasin)

TANGERANG, Simaknews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait presiden dan wapres terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

“Ya, ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya, MK sudah. Kita harus menghormati keputusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian, hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja,” ujar Presiden dalam keterangan persnya, Rabu (24/04/2024), di Tangerang, Banten.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa ia dan jajarannya tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan. Menurut Presiden, ia dan pemerintahan saat ini hanya membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik.

“Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau, kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya.

Diketahui, KPU pada Rabu (24/04/2024) telah menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wapres terpilih hasil Pilpres 2024.**

SURABAYA, Simaknews.id – Kabupaten Sumedang meraih dua penghargaan tingkat nasional pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 yang digelar di Surabaya, Kamis (25/4), Kedua penghargaan tersebut yaitu Peringkat ke-4 Penyelenggara Pemerintahan Terbaik hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri dan Satyalancana Karya Praja Nugraha dari Presiden RI untuk Bupati Sumedang periode 2018-2023 Dony Ahmad Munir.

Keduanya diberikan pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Surabaya yang dihadiri langsung oleh Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli. Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Secara Nasional Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sumedang  Tahun 2023 mencapai skor 3,53 atau menempati Peringkat Ke-5 dari 416 kabupaten se-Indonesia.

Pj Bupati Yudia Ramli  menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sumedang atas diraihnya prestasi tersebut. Yudia mengatakan, Pemkab Sumedang berkomitmen untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semakin baik ke depannya.

Prestasi tersebut menurutnya sebagai bentuk keberhasilan Sumedang yang fokus pada penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting dan pengangguran. Sementara itu, Satya Lancana Karya Praja Nugraha diberikan kepada Bupati Sumedang periode 2018-2023 H. Dony Ahmad Munir atas jasa besar atau prestasi kinerjanya yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penganugerahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. [*]

INDRAMAYU, Simaknews.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 tahun 2024 merupakan momentum menuju Otonomi Daerah yang berkelanjutan dengan kebijakan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 yang dipusatkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Tito menjelaskan, dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

Sementara dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

Tito menambahkan, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

“Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian secara keseluruhan,” kata Tito.

Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina, mengatakan Pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini masih memiliki tantangan yang harus menjadi perhatian semua pihak sebagai upaya bagian untuk mendorong percepatan pembangunan nasional yakni penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

“Berbagai tantangan tersebut saat ini terus dilakukan upaya kerja maskimal dengan melibatkan semua pihak agar bisa diselesaikan,” kata Nina disela-sela peringatan Hari Otonomi Daerah. (Nuryasin)

BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kota Melbourne, Australia, secara resmi menjalin kerja sama sister city. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Melbourne mengenai Kerja Sama Antarkota di Melbourne Townm Australia, Senin 22 April 2024.

Pendantanganan tersebut disaksikan langsung Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq bersama Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania, Kuncoro Giri Waseso dan Wali Kota Melbourne, Sally Capp AO.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, telah menandatangani dokumen tersebut secara terpisah di Kota Bandung.

Eric mengatakan, kedua kota, Bandung dan Melbourne, telah menyepakati serangkaian program kerja sama yang dirancang untuk memenuhi komitmen yang tercantum dalam MoU.

“Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa kolaborasi antara kedua kota berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata dia.

Memorandum tersebut bertujuan untuk membentuk kerja sama dan mengembangkan hubungan persahabatan yang efektif dan saling menguntungkan.

Terdapat lima bidang kerja sama yang disepakati, yaitu: kota pintar; ekonomi dan perdagangan; pendidikan tinggi, pelatihan dan peningkatan kapasitas; kota layak huni dan ketahanan kKota. Kesepakatan berlaku untuk empat tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu empat tahun berikutnya dengan persetujuan bersama secara tertulis.

Acara penandatanganan tersebut diikuti oleh pertemuan antara kedua pihak yang, antara lain, membahas terkait Melbourne dan Bandung memiliki sejumlah kemiripan yang terefleksikan dalam MSP yang ada dimana kedua kota menekankan pada arti penting sektor pendidikan, perkembangan inovasi dan perusahaan perintis, keberadaan masyarakat yang multikultur, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kota.

Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa MSP yang baru ditandatangani harus dapat memperkuat kerja sama yang telah ada selama ini.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Melbourne juga menyampaikan kesan yang baik dalam kunjungan ke Bandung pada tahun 2019, termasuk saat menyaksikan controle centre dengan state of the art yang dimiliki kota Bandung.

Sebelum MSP tersebut ditandatangani, kedua kota telah memiliki kerja sama yang aktif, antara lain melalui:

1. Bandung-Melbourne Innovation Event Social Impact tahun 2022;
2. Keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam kegiatan Victoria Cleantech Expo 2021;
3. Kolaborasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Pemerintah Negara Bagian Victoria, dan Pemerintah Kota Melbourne dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan E-Commerce and Cybersecurity for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) yang diikuti oleh 25 Pelaku UKM dan UMKM di Kota Bandung tahun 2020;
4. Webinar on Respective Responses to the COVID-19 Situation in West Java and Melbourne tahun 2020; Penandatanganan Letter of Intent (LoI) City to City Cooperation tahun 2019;
5. Pengiriman pemenang Bandung-Melbourne Datathon 2019 ke Melbourne untuk mengikuti inkubasi tahun 2019.

Ke depan, beberapa potensi kerja sama yang dapat dilakukan sebagai implementasi MSP, antara lain terkait tukar pengalaman dalam penyelenggaraan operasional harían kota, pitch competition, pertukaran pengetahuan, kerja sama seni budaya, pertukaran pelajar, serta promosi perdagangan dan investasi dua arah.

Sebelum penandatanganan tersebut, KJRI Melbourne juga telah memfasilitasi pertemuan antara Delegasi Pemerintah Kota Bandung dengan Indonesian Culinary Association of Victoria (ICAV), asosiasi pebisnis dan pegiat gastornomi Indonesia di Victoria.

Dalam pertemuan, kedua belah pihak membahas kolaborasi yang dapat dilakukan ke depan, seperti partisipasi Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan promosi gastronomi di Victoria, penjajakan peluang bisnis seperti ekspor rempah dan barang kerajinan asal Bandung, serta ekspansi restoran asal Bandung.**

KOTA CIMAHI, Simaknews.id- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi menyelenggarakan Seminar Hari Kartini Tingkat Kota Cimahi Tahun 2024 bertempat di Ball Room MPP Kota Cimahi,  Selasa (23/04/2024) dengan Tema “Bagaimana Memanfaatkan Grafologi Bagi Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga”. Dalam Seminar tersebut menghadirkan narasumber Syibly Avivy Achmad Mulachela, S.Psi., M.Psi., Direktur LKP Grafologi Indonesia dan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi Ir. Hj. Diah Utami Muhammad., M.T  yang menyampaikan Riwayat Singkat Raden Ajeng Kartini.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Cimahi Fitriani Manan dalam laporannya menyampaikan bahwa Seminar Hari Kartini yang membahas tentang Grafologi ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengenalan diri dan potensi pribadi melalui analisis tulisan tangan. 2)  Memberikan pemahaman tentang grafologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara karakter dan tulisan tangan seseorang, 3) Mengajarkan peserta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan diri, dan 4) Mendorong pemberdayaan diri. Menurut Fitriani seminar selain bertujuan mengedukasi tentang grafologi, juga untuk merayakan dan meneruskan warisan R.A. Kartini dalam memajukan peran serta kapasitas wanita dalam keluarga dan masyarakat.

Sementara itu dalam sambutannya penjabat (Pj.) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi ketika membuka seminar tersebut menyatakan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pejuang wanita  yang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan indonesia, yang sejatinya bisa maju dan berkembang, baik dari sisi pemikirannya maupun tindakannya, untuk memperjuangkan hak wanita dan memajukan bangsa.

“Perjuangan ibu Kartini membuka jalan bagi perempuan indonesia untuk mendapatkan kesetaraan atau kesempatan yang sama di semua bidang  baik pendidikan, kesempatan bekerja, politik dan lain-lain” jelasnya.

Dicky menyebutkan penting untuk memberikan pemahaman tentang mengapa kartini diperingati secara khusus, padahal banyak juga tokoh perempuan indonesia lainnya yang berjuang, baik secara fisik di medan perang maupun yang secara intelektual. Kartini dihadirkan sebagai fenomena kemanusiaan perempuan. Membaca kehidupan kartini melalui goresan tintanya, kita akan menemukan hal-hal istimewa.

Kartini adalah salah satu bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ia manusia kritis, pembelajar dan pribadi yang peka terhadap kondisi sosial ditengah keterbatasan ruang untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. beberapa pelajaran yang dapat diambil 1) Ketauhidan sebagai pondasi utama (tauhid as the main foundation). kartini adalah persona yang menjunjung tinggi nilai tauhid dan memiliki spiritual intelligenc. 2) Menjunjung tinggi nilai kesetaraan (equality, al-musawah, emansipasi) dan kemanusiaan, 3) Mengembangkan sikap ilmiah. melalui pikiran terbuka, pikiran kritis, kejujuran, mencari kebenaran, keingintahuan, pemikiran rasional.

“Sikap-sikap inilah yang dibutuhkan pada masa sekarang, pada era disruptif dimana terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat untuk kita sikapi bersama, terutama dari para para perempuan indonesia” tutupnya.

Turut hadir dalam seminar Hari Kartini Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cimahi Euis Hotimah Dikdik, Ketua Puspaga Maheswari Kota Cimahi, Ketua Organisasi Wanita,  Ketua TP PKK Kecamatan, Kelurahan, , dan kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. (dero)