BANDUNG BARAT,Simaknews.id – Penyelenggaraan pemerintahan di Pemda Kabupaten Bandung Barat dinilai sarat dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hal itu diperparah dengan kepemimpinan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang dianggap tidak mampu menyatukan birokrasi dan cenderung menjalankan roda pemerintahan dengan kendali di luar birokrasi.
Satu persatu permasalahan muncul bertubi-tubi yang membuat kegaduhan baik di birokrasi maupun di eksekutif. Mulai dari soal rotasi mutasi, aset kendaraan dinas, kisruh dengan KONI, bonus atlet, open bidding Sekda, Pokir, dan masih banyak lagi.
Saking banyaknya konflik of interest membuat sejumlah pejabat memilih pensiun dini seperti yang dilakukan Kepala BKPSDM Asep Ilyas dan Sekda KBB Asep Sodikin.
Terbaru soal oppen biding Sekda KBB yang juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan birokrasi. Namun Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan seperti tidak bergeming.
Dia pun dijadwalkan akan melakukan pelantikan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda), Rabu (12/2/2023). Berdasarkan informasi yang diperoleh, proses pelantikan bakal digelar di Hotel Masion Pine, Padalarang, sekitar pukul 13.00 WIB.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Andi Halim mengaku merasa terpanggil untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Tujuannya mengingatkan kepada Bupati Bandung Barat, dinas-dinas serta para Anggota DPRD yang mengemban amanah rakyat agar segera berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KBB, kami ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan kinerja pemerintahan KBB di bawah kepemimpinan Hengki Kurniawan,” tegasnya, Selasa (11/4/2023).
Dia menyoal soal polemik yang muncul di masyarakat mengenai proses open biding Sekda yang diduga ada konflik kepentingan dan upaya yang kurang sehat dalam proses tersebut. Kemudian jual beli jabatan dan kecurangan dalam proses mutasi, rotasi dan promosi.
Pengangkatan pejabat yang sebelumnya pelaksana menjadi Kepala Bidang, yang bersangkutan bahkan belum lama bekerja d Pemda KBB dan pindahan dari instansi lain. Kepangkatannya masih penata golongan III/c sedangkan PNS dengan pangkat Pembina Golongan IV/a di Pemda KBB masih banyak dan masih menduduki eselon IV.
Pegawai yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (Diklat. Pim IV) sebagai syarat menduduki eselon IV bisa langsung naik jabatan menjadi kepala Bidang pada salah satu Dinas di KBB. Ada juga PNS dengan jenjang Pangkat penata golongan eselon III/c promosi menjadi eselon III/b sebagai kepala bidang dan sekretaris camat.
Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengajukan beberapa tuntutan yang ingin disampaikan. Seperti menuntut agar Bupati Bandung Barat lebih mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam prosesí open biding pengangkatan Sekda maupun pejabat ASN lainnya.
Menuntut DPRD KBB tidak perlu terlibat dalam pelaksanaan proyek pokir, agar tetap fokus pada tupoksi sebagai pengemban amanah rakyat. Serta menuntut agar DPRD KBB melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap Pemda KBB.
“Banyaknya persoalan di KBB maka kami menuntut agar Hengki Kurniawan segera mundur dari jabatannya selaku Bupati Bandung Barat, karena kurang mampu dalam bekerja mengelola pemerintahan di KBB,” tegasnya. (*)
