CIMAHI, Simaknews.id – “Saya mengamati masyarakat Kota Cimahi yang cerdas dan kritis jarang mau mengikuti Focus Discusion Group. Setiap permasalahan yang didiskusikan itu belum sesuai,”, kata pengamat kebijakan publik, Setiadi.
“Bahkan sulit untuk diterapkan apalagi konteksnya berbicara tentang stunting dan banjir”, imbuhnya.
“Dari tahun ketahun hingga sekarang tidak dapat diatasi dengan maksimal, bahkan terkesan makin parah”, lanjut Setiadi.
Setiadi, kepada simaknews.id. belum lama ini menuturkan.
Ia menilai, kehadiran anggota DPRD hanya pencitraan, bahkan secara tidak sadar merekalah yang membuat masyarakat terus susah hidup dibawa garis kemiskinan.
Kenapa saya katakan demikian ? katanya. Menurutnya, hal ini karena beberapa faktor, diantaranya;
- Anggaran APBD untuk kepentingan mereka (DPRD) lebih besar ketimbang anggaran yang ada di dinas untuk kegiatan dan pembangunan infrastruktur.
- Menjelang pemilihan legislatif (sisa waktu 3 bln ) saja DPRD meminta tambahan anggaran Rp. 12. Milyar. Nilai yang sangat fantastis ini sebaiknya dipakai untuk penanggulangan banjir dan stunting akan lebih bermanfaat.
- Dana bantuan Provinsi katanya Rp. 63 milyar. Untuk pembangunan disaat kondisi Covid, “mereka” dengan memberikan alasan recofusing, sehingga dana provinsi dikembalikan. Menurut saya ini hanya alasan membohongi masyarakat yang sedang membutuhkan.
- Banyak proyek saat Covid dibatalkan. Setelah saya dalami salah satu kegagalan tidak jadi kerjakan (tender) karena diduga ada kepentingan pengusaha.
Bila “mereka” bukan keluar sebagai pemenang, besar kemungkinan diduga (akan) ada intervensi ke panitia. Sehingga jika terjadi pembatalan (tender_red.), atau proyek, otomatis dana di kembalikan lagi ke Provinsi.
Karenanya, peran media dituntut untuk cerdas untuk mengkritisi secara profesional, tandasnya. *(SN.RENT)
