BANDUNG BARAT, SimakNews.id – Langkah Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi untuk memanggil Pj Bupati Bandung Barat dan Plt BKPSDM untuk mempertanyakan pelaksanaan open bidding atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mendapat banyak dukungan dari berbagai fraksi di legislatif.
Pasalnya, DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Komisi 1 tak mendapat pemberitahuan terkait pelaksanaan open bidding untuk mengisi lima jabatan eselon 2 tersebut. Sehingga, menuai beragam tanya dan kecurigaan publik, termasuk para anggota legilatif.
Teranyar, dukungan terhadap rencana pemanggilan tersebut datang dari Anggota Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat, Liwa Ulhamdi.
“Saya dari Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi dan sepakat mendukung langkah pemanggilan Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan BKPSDM terkait persoalan open bidding yang dinilai terlalu tergesa-gesa,” kata Liwa Ulhamdi saat dihubungi, Sabtu 21 Desember 2024.
Seharusnya, kata Liwa, mekanisme komunikasi atau proses yang substansial antara legislatif dan eksekutif itu ditempuh. Sebab, dalam membangun sinergitas komunikasi menjadi salah satu hal yang amat penting untuk menuju pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya.
“Dari Fraksi Partai Demokrat, khususnya saya sangat mendukung langkah yang dilakukan Komisi 1 untuk menjalin sinergitas dan komunikasi dengan Pemkab Bandung Barat,” katanya yang juga Anggota Komisi 1 DPRD KBB.
Liwa pun menekankan, pentingnya sebuah komunikasi antara legislatif dan eksekutif ke depan. Jangan sampai eksekutif memandang sebelah mata terhadap legislatif.
“Karena kita sama-sama pejabat publik dan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Liwa menegaskan, Fraksi Demokrat akan berjuang dan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan dan melaksanakan tugas fungsi sebagai anggota legilatif.
“Kami dari Komisi 1 siap hadir membangun sinergitas dan komunikasi insentif antara legislatif dan eksekutif untuk mempersiapkan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Tak cuma itu, tambah Liwa, sebagai penyambung dari Fraksi Partai Demokrat pihaknya juga siap mendukung pemerintahan baru yang akan dilantik.
“Kami siap untuk mendukung pemerintah dalam rangka memperbaiki tatanan birokrasi yang akuntabel dan transparan yang tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Senada, Anggota Fraksi Partai Golkar, Lili Suhaeli mengaku setuju dengan langkah-langkah yang diambil untuk memanggil dan meminta klarifikasi dari Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM terkait pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa.
“Ini upaya untuk perbaikan Pemerintahan KBB ke depan. Saya akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kalau kondisinya tidak baik-baik saja dan bikin rudet (rumit),” kata Lili.
Sebelumnya, tidak adanya komunikasi dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat terkait pelaksanaan open bidding untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) menuai sejumlah tanya di legislatif Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, belum tuntas polemik rotasi mutasi empat pejabat setingkat eselon 2, kini Pemda Bandung Barat kembali melaksanakan open bidding tanpa sepengetahuan dewan.
Alhasil, DPRD KBB berencana melakukan pemanggilan terhadap Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempertanyakan mekanisme pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa.
“Dari awal baik pihaknya maupun Pemkab Bandung Barat telah sepakat untuk melakukan perbaikan birokrasi,” kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, Jumat 20 Desember 2024.
Menurutnya, kesepakatan itu dilakukan agar permasalahan open bidding yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.
“Tapi ternyata tanpa sepengetahuan DPRD KBB, pihak Pemkab Bandung Barat tiba-tiba melaksanakan open bidding. Padahal, sudah sepakat,” kata Mahdi saat dihubungi, Jumat 20 Desember 2024.
“Ini enggak beres kalau gini, ini gimana. Kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, jika kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Apakah, pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo.
“Kan enggak mungkin, kita juga enggak semena-mena. Sebenarnya yang terpenting itu kan komunikasi, kalau sudah ada komunikasi kan enak,” tuturnya.***
