JAKARTA, Simaknews.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, partainya telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini ditinggalkan.
“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi, Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis Minggu, 29 Oktober 2023.
Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.
“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia.
“Namun, apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata Hasto.
Hasto menambahkan apa yang terjadi saat ini di mana putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,”
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” pungkasnya.(*)
