SIMAKNEWS – Sampah di Kabupaten Bandung yang menumpuk di sejumlah wilayah akibat terkendala TPA Sarimukti.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, Asep Kusumah menuturkan, sampah di Kabupaten Bandung menumpuk seperti di Pasar Cileunyi, akibat terkendala armada dan juga infrastruktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
“Kondisinya sebetulnya kita ada keterlambatan di TPA Sarimukti. Memang di lokasi zona buang itu akses sedikit terganggu dengan licin, infrastruktur yang membuat terhambat dan jam operasional juga,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Kamis 18 mEI 2023.
Menurut Asep, beberapa kendala ini sangatlah terasa, terlebih masalah jam operasional yang biasa dibuka hingga malam hari hanya dibuka hingga pukul 17.00 WIB.
“Dulu kan bisa sampai malam. Disaat musim penghujan ada pengaturan jam operasional sampai jam 5 sore,” katanya.
Perubahan jam operasional ini, sangat menghambat pengangkutan sampah khususnya di beberapa wilayah Kabupaten Bandung.
Terlebih ,armada yang tadinya bisa sehari dua kali atau tidak kali melakukan Operasi Bersih otomatis kinerjanya berkurang.
“Ketika sore ditutup, otomatis armada yang sedang antri buang itu kan berhenti, dia tidak mungkin balik lagi, karena kan truknya masih berisi sampah,” tegasnya.
Menurutnya, ketika memasuki hari besok, otomatis armada tersebut tidak bisa langsung masuk karena sudah dalam antrian.
“Karena sudah dalam posisi antrian. Jadi bisa antri lagi setengah hari di sana untuk sekedar antri buang,” ungkapnya.
Dijelaskan Asep, dengan keterlambatan seperti itu, membuat beberapa sampah menjadi menumpuk akibat sampah yang terus berdatangan.
“Nah ini kan menjadi akumulasi, karena hampir seluruh armada kita termasuk bandung raya memiliki keterlambatan dari sisi durasi waktu,” tuturnya.
Kendala Sampah di Kabupaten Bandung
Sementara terkait proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Nagreg, yang akan menjadi pengganti TPA Sarimukti.
Namun pada tahun 2022 saat lelang investasi sudah ada pemenang lelang yaitu perusahaan dari Jepang.
“Sebenarnya itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Namun ada salah satu informasi pemenang lelangnya perusahaan Jepang. Cuma dilelang yang diakhir itu dibuka dua open teknologi. Jadi tidak hanya berbasi WTE, jadi diberikan keleluasaan kembali tentang teknologi yang akan diharapkan,” pungkasnya.
