CIMAHI, Simaknews.id – Lengsernya Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai Pejabat (Pj.) Walikota Cimahi, ditanggapi banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Pepet Saiful Karim. Ia angkat bicara, terkait banyaknya pemberitaan dibeberapa media online.
Ia menjelaskan bahwa terkait pergantian atau pemberhentian Pejabat (Pj.) Walikota Cimahi itu ranahnya Mendagri. “Kalau pergantian atau pencopotan itu ranahnya Mendagri, saya no coment,” ucap Saiful Karim, Selasa, (10/10/23).
Sedikit meluruskan saja ujarnya. Menurutnya, Cimahi salah satu kota yang tidak menghitung tingkat inflasi. “Setau saya karena yang dipakai inflasi yaitu kota Bandung”, ujarnya.
“Coba saja cari berapa inflasi di Cimahi yang angkanya resmi dikeluarkan oleh BPS Cimahi, sejak awal pasti ada di BPS Cimahi, karena itu semuanya mengacu terhadap inflasi Kota Bandung”, lanjut Saiful.
Saiful berharap, jangan sampai pemberhentian Pj.Walikota Cimahi ada kaitan dengan unsur politik, karena kita memasuki tahun politik, tetapi murni untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi.
“Karena ini telah memasuki tahun politik bisa saja ada kaitannya, bahkan santer rumor yang dimasyarakat, bahwa Pj.mau mencalonkan diri jadi Walikota Cimahi pada Pilwalkot Cimahi mendatang,” ujarnya.
Menurut Saiful, bahwa Pj. itu birokrat yang menguasai ilmu pemerintahan, tentunya banyak lawan politik yang tidak menginginkan beliau memimpin Kota Cimahi.
Begitupun nanti di bulan November, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se Indonesia, kalau memang Mendagri benar berpihak kepada rakyat, seandainya ada Bupati/Walikota yang merekomendasikan kepada Gubernur se-Indonesia, terkait tidak menyetujui penerapan angka UMK untuk kebutuhan hidup layak bagi pekerja, atau masyarakat, mudah-mudahan Mendagri bisa lebih tegas lagi bisa mencopot Gubernur ataupun Bupati/Walikota yang statusnya sebagai Pj. karena tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Ketua DPC SPSI Kota Cimahi.
Baginya ini menjadi menjadi tolok ukur akan hal senada terhadap pejabat publik lain. Harapannya ini menjadi contoh, ketika Mendagri mencopot seorang Pj.Walikota dengan alasan tidak bisa menurunkan inflasi dan menurunkan harga beras, mudah-mudahan ini menjadi titik awal pemerintah pusat melalui Mendagri berpihak kepada masyarakat. *trisn
