SIMAKNEWS.ID – Ganjar tanggapi “banteng ketaton” . Ditengah badai retaknya hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan (Megawati), bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa pihaknya sudah ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hubungan yang terjadi, ujar Ganjar, sedih pasti ada tetapi PDIP tak akan larut dalam situasi tersebut, kita nggak akan cengeng, banteng nggak cengeng. Banteng ketaton (terluka) itu langsung bergerak,” ujarnya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jakarta, Minggu (29/10).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya saat ini dalam suasana yang sedih, serta berpasrah kepada Tuhan dan rakyat. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu sangat tidak percaya atas hubungan yang terjadi saat ini.
“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa hubungan yang kurang baik ini bisa terjadi,” ujar Hasto, (29/10).
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi,” sambungnya.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran menganalisa, fenomena pecah kongsi hubungan antara Jokowi dengan Megawati diindikasikan oleh perilaku politik orang nomor satu di Indonesia itu dalam meng-endorse Prabowo sebagai calon presiden.
Penjelasannya, kata Andi, pertama dari perspektif realis, yakni Jokowi memiliki kepentingan politik kekuasaan pasca dirinya lengser. Artinya, Jokowi perlu membangun dinasti dari trah-nya, melalui Gibran, Kaesang, dan Bobby.
“(Jokowi) perlu mendapat dukungan patron dari presiden baru. Dan itu paling mungkin Jokowi dapatkan pada diri Prabowo,” jelas Andi Yusran.
Faktor kedua, dari perspektif ekonomi politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi, keluarga dan kelompok kepentingan yang mengitarinya butuh kepastian akan keberlangsungan bisnisnya. Tujuannya, untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi-bisnis tersebut, melalui hubunganyang dibangun.
Untuk menjaga hubungan dan analisa kepentingan menurut pandangan Yusran,akan didapat pada sosok Prabowo.
“Jokowi tentu butuh capres yang akomodatif, dan itu paling mungkin dinegosiasikan dengan Prabowo dan tidak kepada Ganjar yang sudah terlanjur membuat ‘kontrak politik’ dengan PDIP,” pungkas Direktur Eksekutif Lanskap Politik Indonesia (LPI) itu.*tr
