Home

Presiden Joko Widodo mengapresiasi peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati, Provinsi Jawa Barat, yang telah berjalan dengan baik.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung kegiatan dan fasilitas yang ada di bandara terbesar di Provinsi Jawa Barat tersebut pada Selasa, 11 Juli 2023.

“Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, bandara embarkasi haji untuk kurang lebih 8 ribu jemaah dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Selain untuk embarkasi haji, Presiden menyebut bahwa Bandara Internasional Kertajati juga telah melayani sejumlah penerbangan internasional. Di antaranya penerbangan umrah empat kali seminggu dan penerbangan rute Kuala Lumpur-Kertajati sebanyak dua kali seminggu.

“Nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh, artinya dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati utamanya untuk yang pesawat jet,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi minat investor dari beberapa negara yang akan berinvestasi di Bandara ini.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan segera memutuskan dan mempercepat proses investasi para investor tersebut.

“Kita putuskan nanti bulan Oktober agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati kita harapkan traffic-nya, lalu lintasnya makin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini,” ucap Presiden.

Presiden pun berharap sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati dapat memberikan hasil terbaik. Apalagi, Jalan Tol Cisumdawu yang akan segera diresmikan dapat mempersingkat waktu tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung.

“Saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan traffic yang sangat padat,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan kali ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin. (BPMI Setpres)

JAKARTA, Simaknews.id – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Senin, 10 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya mengatakan bahwa rapat tersebut membahas sejumlah hal terkait pangan, mulai dari El Nino hingga hilirisasi pangan.

“Yang dibicarakan adalah terkait El Nino, kemudian yang berikutnya lagi mempersiapkan peningkatan produksi khususnya produksi pertanian pangan, dan yang berikutnya lagi adalah untuk hilirisasi dari pangan tersebut,” ujar Arief kepada awak media usai mengikuti ratas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Terkait pangan, Arief mengatakan bahwa pemerintah telah mengatur pembagian tugas terkait sejumlah bidang pangan. Perum Bulog ditugaskan untuk mengatur beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan produk lainnya yang terdapat dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional akan diatur oleh BUMN bidang pangan, yaitu ID Food.

Selain itu, ratas tersebut juga membahas terkait skema pendanaan murah yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Arief menyebut bahwa skema pendanaan tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk pinjaman.

“Ada penjaminan dari Menteri Keuangan kemudian akan diberikan kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Himbara memberikan kepada BUMN di bidang pangan, yang pertama adalah Bulog, yang satunya adalah ID Food,” ungkap Arief.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima, tercatat bahwa inflasi berada di posisi yang stabil yaitu 3,5 persen. Presiden Jokowi pun minta jajarannya untuk mempertahankan atau menurunkan angka inflasi tersebut.

“Sehingga tetap inflasi itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi,” tutur Arief.(BPMI Setpres)

SUMEDANG, Simaknews.id – Sebanyak 150 titik penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya akan dipasang tahun 2023 ini di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang.

Kasubag TU UPTD PJU Dishub Sumedang Andy Merdian mengatakan, 150 PJU yang akan dipasang ini merupakan bantuan Kementrian ESDM.

“Ada 150 titik yang akan dipasang dimana PJU ini merupakan PJU dengan tenaga surya,” jelas Andy Senin 10 Juli 2023.

Ditambahkan Andi karena ini merupakan bantuan dari Kementrian ESDM maka segala sesuatu dalam pengerjaan akan dilakukan pihak Kementriam sementara Sumedang hanya menerima hasilnya.

Rencananya 150 titik PJU tenaga surya ini akan dipasang secara tersebar di 73 desa mencakup 21 kecamatan. Pemasangan PJU tenaga surya ini bisa menjawab permasalahan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat terkait jalan-jalan yang gelap. [*]

INDRAMAYU, Simaknews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berkomitmen mendukung pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indramayu berperan aktif melaksanakan berbagai upaya yang disampaikan oleh pemerintah pusat sehingga angka inflasi di daerah dapat terus ditekan, salah satunya adalah mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda usai mengikuti kegiatan rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Indramayu Command Center (ICC), Senin (10/7/2023).

“Keikutsertaan dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengikuti arahan pusat untuk mengendalikan inflasi,” ungkap Suwenda.

Suwenda mengemukakan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga berbagai faktor yang menjadi pemicu naiknya angka inflasi dapat diintervensi sesuai dengan kapasitasnya dan dilaporkan secara berjenjang sehingga data hasil pelaporan terkait inflasi ini baik pusat maupun daerah merupakan data yang sama serta upaya selanjutnya dalam pengendalian inflasi dapat dilaksanakan dengan tepat.

“Betul, sinergi diperlukan, kami berusaha mengintervensi sesuai dengan kapasitas kami di daerah dan tentunya selalu mengikuti saran yang diberikan oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, angka inflasi pada bulan juni 2023 mengalami penurunan pada angka 3,52 persen dalam periode tahun ke tahun.

Namun demikian, dikatakan Tito, walaupun secara periode tahun ke tahun mengalami penurunan, dalam periode bulan ke bulan angka mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut secara variatif terjadi di daerah.
Oleh karena itu, Tito meminta stakeholder terkait untuk melakukan analisis secara mendalam terkait kenaikan inflasi di daerah serta terus berupaya melakukan upaya pengendalian inflasi sehingga dapat segera diturunkan.

“Secara nasional angka inflasi kita terus menurun, tetapi di beberapa daerah terdapat kenaikan,” ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini mengungkapkan, kenaikan angka inflasi yang terjadi di beberapa daerah tersebut dipengaruhi oleh naiknya beberapa komoditas bahan pokok seperti cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, cabai rawit serta beberapa komoditas lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto menyampaikan, pihaknya bersama dengan stakeholder lain terus berupaya melakukan mitigasi dalam rangka ketersediaan dan stabilisasi pangan seperti melakukan fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan, melakukan tanam perdana sinergitas dem area pangan, serta terus secara konsisten melakukan pemantauan harga pangan.

Kegiatan rakor inflasi tersebut juga turut diikuti oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Indramayu, Didin Tajudin, Sekretaris Dinas Sosial, Caridin, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Heru Purwanto serta perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Indramayu. (Nuryasin).

JAKARTA, Simaknews.id – Para delegasi dari perwakilan 10 negara anggota ASEAN direncakan akan menghadiri Puncak Pertemuan Tahunan Keenam ASEAN Smart City Network (ASCN) di Bali, Rabu-Kamis (12-13/7/2023) mendatang. Kegiatan itu direncakan bakal membahas seputar permasalahan perkotaan, mulai transportasi, hunian, pelestarian lingkungan, hingga ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kerap menjadi masalah klasik di kota-kota saat ini.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, kegiatan tersebut bakal dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian yang akan menyampaikan sambutan pembuka.

“Setelah Pak Tito menyampaikan welcome remarks, disusul remarks oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn. Kemudian pembukaan oleh saya dan Lim Chze Cheen dari Sekretariat ASEAN,” kata Safrizal ZA selaku National Representative (NR) ASCN Indonesia yang merupakan Chairman 2023 di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Safrizal menjelaskan, kegiatan Annual Meeting ASCN 2023 ini akan dihadiri delegasi dari 10 negara anggota ASEAN. Di antaranya ASCN National Representatives (NRs), Chief Smart City Officers (CSCOs), pejabat pendamping Sekretariat Jenderal ASEAN, serta berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta dari mitra eksternal ASEAN.

Secara substantif, turut pula diisi oleh pembicara lain yakni Ngy Chanphal dari Kamboja, kemudian perwakilan dari Access Partnership yang mengupas mengenai Development of ASEAN Smart City Investment Toolkit dan sebagainya.

“Indonesia mengajak anggota ASCN untuk berkolaborasi mewujudkan kota cerdas yang berkelanjutan dan memiliki ciri khas kota cerdas ASEAN yang memenuhi kebutuhan warganya,” ujar Safrizal.

Safrizal mengatakan, di Indonesia terdapat beberapa daerah yang telah menjadi percontohan dalam ajang ASCN. Daerah tersebut yakni DKI Jakarta, Kota Makassar, dan Kabupaten Banyuwangi. Dirinya menambahkan, inti pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia tidak melulu berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan digitalisasi. Melainkan hal itu menyasar pada penerapan pengelolaan perkotaan yang berfokus pada peningkatan kemampuan pemerintah untuk dapat memahami persoalan masyarakat, memberikan solusi, serta kemudahan.

“Pembangunan perkotaan cerdas juga tidak harus mencontoh daerah/negara lain, karena setiap wilayah mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda. Pemanfaatan digitalisasi bersifat sebagai supporting system dan pendorong untuk mempercepat langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah, di mana pandemi Covid-19 telah memberikan pengalaman berharga betapa pentingnya transformasi digital,” tambah Safrizal.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan kota cerdas sesuai tujuan utama ASCN. Tujuan tersebut yakni meningkatkan kehidupan warga perkotaan ASEAN, mengingat peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi serta digitalisasi yang cepat. Menurutnya, upaya itu dapat dicapai dengan lebih berfokus pada berbagai isu lebih spesifik yang berkembang di sektor perkotaan, seperti pemberdayaan UMKM, pengurangan emisi karbon, pembangunan berkelanjutan, transportasi terpadu, dan kemudahan berusaha.

“Sebagai keramahtamahan negara kita selaku tuan rumah, pada 13 Juli nanti seluruh delegasi akan diajak ke Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali. Desa adat ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, memiliki hutan bambu yang jadi pelindung desa. Dan dapat menjadi salah satu percontohan smart village berbasis kearifan lokal,” tandas Safrizal.

Sebagai informasi, ASCN didirikan pada 8 Juli 2018 di Singapura. Forum tersebut digagas sebagai platform kerja sama bagi kota-kota dari sepuluh negara anggota ASEAN dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung.**