Home

BANDUNG, Simaknews.id – Satwa di Kebun Binatang Bandung dipastikan tetap terpelihara jika Yayasan Taman Margasatwa (YTM) melepas pengelolaannya. Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan bekerja sama dengan Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI).

Hal itu karena Pemkot Bandung tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kebun binatang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pengamanan lahan aset Kebun Binatang dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta institusi terkait seperti Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI), Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

“Nanti PKBSI yang akan merawat satwa. Itu ada ikatan formal selama 60 hari. Kita tidak ingin ada peristiwa seperti dulu gajah mati, jangan sampai di Kota Bandung kejadian,” tegas Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna saat rapat koordinasi.

Ema juga memastikan Pemkot Bandung tidak memiliki konflik dengan yayasan. Bahkan yayasan turut bagian dari tergugat.

“Saya luruskan soal perkara hukum, Pemkot Bandung tidak berkonflik dengan yayasan. Bahkan yayasan itu bagian turut tertgugat. Pemkot Bandung digugat oleh saudara Steven, ia mengklaim punya lahan di sana. Hasil pembelian seseorang. Jelas gugatan itu ditolak,” papar Ema.

Dalam rangka pengamanan aset lahan, Pemkot Bandung melalui Satpol PP telah melayangkan surat teguran terakhir untuk Yayasan Margasatwa Tamansari yang masih menempati lahan tersebut. (sya)**

BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana mengamankan lahan aset yang berada di Kebun Binatang Bandung, jalan Tamansari. Pada Senin 24 Juli 2023, Pemkot Bandung telah melayangkan surat peringatan terakhir.

“Kami sudah sesuai prosedur yang ada, melakukan berbagai tahapan. Teguran peringatan, hari ini peringatan terakhir,” tutur Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

Jika hal tersebut diabaikan oleh pihak kebun binatang, lanjut Ema maka Pemkot Bandung akan mengamankan aset yang ada di kawasan tersebut.

Hal itu sebagai salah satu penegakan hukum atau aturan yang berlaku di Kota Bandung terkait barang milik daerah.

“Kalau ini diabaikan kami akan ambil alih untuk mengamankan aset hingga proses penyegelan. Ini dipahami dalam rangka menegakan hukum Perda Barang Milik Daerah nomor 12 tahun 2018,” bebernya.

Tindakan itu terpaksa diambil, karena menurut Ema, pihak yayasan sudah menunggak sewa selama 16 tahun atau memiliki utang Rp17,7 miliar kepada Pemkot Bandung.

“Kita berangkat dari peristiwa awal. Ada proses sewa menyewa. Faktanya ada sejak tahun 1970-2007, itu ada ikatan sewa,” tuturnya.

“Waktu itu BKAD dilaporkan bahwa memanipulasi surat sewa menyewa, tapi tidak terbukti dipalsukan. Karena peristiwa hukum itu jelas ada, mereka tahun 2008 ke sini tidak bayar jadilah utang yang kita hitung Rp17,7 miliar. Utang bagi mereka, piutang bagi kita. Ini kita ambil hak kita,” tegasnya.

Ia memastikan, Pemkot Bandung mengamakan aset lahan bukan kebun binatang.

“Tentunya dimaksud dengan pengamanan itu aset tanah, bukan kebun binatang. Kebun binatang tidak pernah klaim memiliki, yang diyakini miliki Pemkot Bandung itu tanahnya. Ini mohon dipahami betul,” tegas Ema.

Ema menambahkan, jika tunggakan tersebut dibayar oleh pihak bersangkutan, maka Pemkot Bandung akan memanfaatkan untuk dialokasikan kepentingan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

“Bayar kewajibannya. Kalau masuk ke kas daerah ini ada peluang besar untuk alokasi kepentingan lain bagi masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan juga infrastruktur. Uang ini besar, bisa menopang berbagai kegiatan,” tuturnya.

Soal satwa yang ada di kebun binatang, Ema mengatakan, seandainya pihak terkait meninggalkan kawasan tersebut, maka Pemkot Bandung akan bermitra dengan Perhimpunan Kebun Binatang se Indonesia (PKBSI).

“Ada dari PKBSI yang akan menjamin keberlangsungan hidup satwa. Kalau seandainya mereka meninggalkan tempat, kita sudah antisipasi,” ujarnya.

Ia menyebut, ada beberapa pihak yang memiliki satwa di kebun binatang tersebut.

“Satwa beragam kepemilikan, ada milik negara, mungkin ada milik yayasan. Ada 123 jenis satwa dengan jumlah 664 individu satwa. Mulai reptil, unggas dan sebagainya, ” jelas Ema.

Soal isu alih fungsi, Ema menangkal hal tersebut. Bahwa kawasan itu tetap menjadi konservasi bagi hewan.

“Tidak ada isu alih fungsi. Kita tetap itu untuk kawasan konservasi kawasan kebun binatang,” tegasnya. (yan)**

SUMEDANG, Simaknews.id – Sebanyak 128 mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung menjalani Riset dan Praktik Administrasi Publik di Kabupaten Sumedang. Bersama sejumlah dosen yang dipimpin oleh Plt. Dekan Fakultas Unpas Bandung Dr. Kunrad, rombongan mahasiswa diterima oleh Sekda Herman Suryatman di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/7/2023)

Sekda juga secara resmi membuka kegiatan riset dan praktik tersebut yang mengangkat tema “Smart Government Melalui Tata Kelola Pemerintahan Efektif Efisien dan Komunikatif”. Plt. Dekan Fisip Unpas Dr. Kunrad  mengatakan, dipilihnya Sumedang sebagai objek riset dan praktik para mahasiswanya ialah terkoneksinya infrastruktur Tol Cisumdawu dan Waduk Jatigede sebagai ikon wisata, juga erat kaitannya dengan kejayaan Sunda.

Pertimbangan lainnya, jika melihat statistik, Sumedang akan mengalami fenomena rising number of population atau pertambahan populasi penduduk. “Berdasarkan data statistik 2015, tercatat ada 1,1 juta penduduk Sumedang dan di tahun 2023 ini 1,2 juta penduduk. Tentu ini fenomena menarik, pertumbuhan jumlah penduduk harus ditopang dengan perkembangan lain di bidang pembangunan,” ujarnya

Dikatakan Kunrad, Sumedang juga memiliki Kecamatan Jatinangor sebagai salah satu distrik yang punya tingkat metropolis dengan segala kompleksitasnya sehingga dipandang sangat cocok dengan tema kegiatan riset dan praktik Unpas. “Kami ke sini dalam konteks memberikan tugas mahasiswa untuk melakukan riset lapangan. Meski masih dalam taraf belajar, hasil di lapangan diharapkan menjadi  embrio yang membawa  kemajuan bagi Sumedang ke depan,” ujarnya.

Sekda Herman Suryatman menyampaikan, adu manis (kolaborasi) antara Pemda Sumedang dan Unpas melalui riset dan praktik tematik sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan standar akademis Unpas yang akan menguntungkan kedua belah pihak. “Insyaallah riset dan praktik mahasiswa Unpas ini akan memberi manfaat untuk Sumedang dan para mahasiswa Unpas karena mereka adalah future leader,” ujarnya.

Sekda mengatakan, saat ini pemerintahan harus dikelola secara kolaboratif, saling mengisi untuk memajukan pemerintahan dan masyarakat. “Kami manfaatkan riset dan praktik untuk kepentingan bersama. Temanya sangat relate membangun pemerintahan yang cerdas untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Mahasiswa yang melaksanakan riset dan praktik terdiri dari Angkatan 2019 dan Angkatan 2020. Mereka akan ditempatkan di 15 badan/dinas/kantor/kecamatan dan Puskesmas selama 14 hari, terhitung dari 1 – 14 Agustus 2023. [*]

CIMAHI, Simaknews.id  – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Dwihadi Isnalini mengatakan, biaya pengobatan korban keracunan makanan ditanggung Pemkot Cimahi.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Cimahi mencatat sudah ada 268 warga Kota Cimahi yang keracunan usai mengkonsumsi makanan dari acara reses salah satu Anggota DPRD Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah.

“Untuk pembiayaan sedang dipersiapkan, ini kejadian luar biasa sehingga dipersiapkan pembiayaan ditanggung Pemkot Cimahi,” ucap dia saat ditemui di Pemkot Cimahi, Senin (24/7/2023).

Dia mengatakan kasus keracunan imbas dari nasi boks itu sudah ditetapkan sebagai kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga menjadi perhatian dari Pemkot Cimahi. Sehingga seluruh biaya pengobatan ditanggung APBD Kota Cimahi.

Dia mengungkapkan, semua korban keracunan itu rata-rata merasakan gejala yang sama yakni mual, diare, dan muntah, sehingga mereka harus segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan puskesmas. Dan hingga pagi ini masih ada warga yang berdatangan ke Puskesmas Padasuka untuk mendapatkan penanganan medis.

Ratusan peserta reses yang keracunan itu mendapat perawatan di Rumah Sakit Cibabat sebanyak 23 orang, Rumah Sakit Mitra Kasih ada 41 orang, Rumah Kasih Dustira ada 66 orang dan Rumah Sakit Kasih Bunda ada 2 orang dan Rumah Sakit Mall.

“Undangan 350 yang hadir 335 kalau melihat perkembangan, kasusnya nambah terus. Tadi jam 5 pagi pasien itu masuk ke Rumah Sakit Cibabat. Kami arahaln ke Rumah Sakit Dustira sampai di sana membludak. Tapi banyak yang sudah pulang,” terangnya.

Dirinya melanjutkan, warga yang mengalami keracunan berasal dari Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Cimahi. “Tapi yang paling banyak memang warga dari Kelurahan Padasuka. Sisanya Cimahi sama Setiamanah,” ujarnya.

Yopi Yana, Ketua Layanan Siaga Kota Cimahi menceritakan  kasus keracunan massal itu mulai ditemukan pada Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 01.00 WIB. Dimana ada warga yang merasakan berbagai gejala seperti mual, pusing ,mintah hingga diare.

“Kam acara resesnya itu Hari Sabtu, Minggu dini hari mulai ada yang laporan dengan berbagai gejala,” ujar Yopi, yang juga sopir ambulans itu.

Kemudian pada Minggu siang hingga malam warga pun berdatangan ke Kelurahan Padasuka hingga kondisinya begitu mencekam. Seluruh ambulan siaga milik semua kelurahan di Kota Cimahi pun akhirnya dikerahkan karena pasien semakin membludak.

Ratusan pasien itu langsung dibawa ke berbagai rumah sakit di Kota Cimahi untuk mendapatkan perawatan awal lantaran Puskesmas terdekat hari itu libur. Sebab kondisinya pasien terus bertambah, pihaknya akhirnya meminta bantuan ambulans tambahan dari wilayah Bandung Barat dan relawan.

“Total ambulan kelurahan itu ada 15 tapi yang dipakai kemarin ada 8 unit, ditambah bantuan dari komunitas, relawan ada 35 ambulan. Per ambulans itu rata-rata antar pasien ke rumah sakit 4-5 kali. Ada yang dijemput di rumah ada yang ke kelurahan,” kata Yopi. **

CIMAHI, Simaknews.id – Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan kembali melantik sejumlah Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV) dan Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan secara hybrid (ofline dan live IG) oleh Pj, Wali Kota Cimahi di Convention Hall Technopark, Senin (24/07/2023).

Pada pelantikan kali ini, Dikdik melantik sebanyak 289 orang, terdiri dari 11 orang Pejabat Administrator (eselon III), 20  orang Pejabat Pengawas  (Eselon IV), dan 258 orang Pejabat Fungsional Tertentu (180 orang diantaranya berasal dari dinas pendidikan)

Dalam sambutannya Dikdik  meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk cepat tanggap, memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia menekankan agar seluruh pejabat dapat menjaga integritasnya, “pelantikan ini hendaknya dapat dimaknai untuk kepentingan sudut pandang organisasi agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama untuk kesempurnaan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat” tukasnya.

Lebih lanjut dikdik mengingatkan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus memiliki wawasan yang luas serta siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.  Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu juga harus memiliki pemikiran dan ide yang jernih untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya Kota Cimahi sebagai role model kawasan perkotaan yang maju dan makmur di Indonesia.

saya juga berpesan untuk terapkan nilai-nilai berakhlak, kembangkan komunikasi yang positif disetiap lini saat bertugas serta ciptakan inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta bangunlah sinergitas dan kebersamaan dengan seluruh unsur perangkat daerah untuk memaksimalkan pencapaian program dan target pembangunan. “sesuai dengan tagline yang kita miliki, “Cimahi Ngahiji”, dimana kita harus senantiasa berjalan seirama untuk memantapkan kinerja ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat, khususnya di Kota Cimahi” imbuhnya.

sementara itu, dari 258 pejabat fungsional tertentu yang dilantik, 180 diantaranya adalah guru yang berasal dari Dinas Pendidikan, dalam kaitan hal tersebut Dikdik berpesan secara khusus kepada guru agar dapat mendidik anak-anak Kota Cimahi dengan penuh kasih sayang, dapat memposisikan diri sebagai sahabat atau orang tua dari anak didik, sehingga anak-anak menjadi nyaman bersekolah.

“saya mengharapkan agar anak-anak di Kota Cimahi wajib sekolah semuanya dan pemerintah kota pun sudah menyediakan akses seluas-luasnya bagi warga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan dana Pendidikan” pungkasnya.(*)

BENGKULU, Simaknews.id – Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo meninjau kegiatan upaya penurunan stunting di Puskesmas Srikuncoro, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pada Kamis, 20 Juli 2023. Presiden mengapresiasi kemajuan penurunan angka stunting yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Saya senang di Provinsi Bengkulu ada penurunan yang sangat baik, dari 22 (persen) ke 18 (persen) , ini berarti di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, di bawah dari rata-rata nasional,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan

Kepala Negara juga berharap nantinya angka stunting di Provinsi Bengkulu dapat turun di bawah 14 persen. “Kita harapkan nanti di 2024 sudah bisa turun di bawah 14 (persen),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Puskesmas Srikuncoro yang membuat olahan makanan dari belut dan singkong sebagai asupan gizi guna penurunan angka stunting.

“Tadi juga bagus ini memberikan protein yang tinggi, nugget belut itu bagus banget, saya lihat bagus banget, saya kira inovasi-inovasi di daerah yang seperti ini yang kita lihat sangat bagus untuk mempercepat penurunan stunting di semua provinsi, kabupaten, dan kota,” ucapnya.

Selain itu, dalam upaya penurunan angka stunting, Presiden Jokowi juga menginginkan semua daerah dapat terus meningkatkan upaya dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak.

“Saya lihat juga (di sini) tidak banyak yang stunting dan terus diberikan injeksi gizi yang baik, dan ini yang saya ingin di semua provinsi melakukan hal yang sama,” tandasnya.

“Partisipasi masyarakat, partisipasi swasta, donasi-donasi swasta itu dipakai untuk stunting saya kira bagus,” sambungnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Pj Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni. (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)