Home

CIMAHI, Simaknews.id – Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih di seluruh Indonesia Tingkat Kota Cimahi pada gelar apel pagi Senin (31/07/2023) bertempat dilapangan apel Pemkot Cimahi.

Pejabat  (Pj.) Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan selaku Pembina Upacara secara simbolis menyerahkan bendera merah putih kepada perwakilan dari unsur Oraganisasi Perangkat Daerah, Organisasi/lembaga masyarakat dan partai politik, yaitu: PKK Kota Cimahi, LPM di 15 kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kwarcab Pramuka Kota Cimahi dan semua Partai Politik yang ada di Kota Cimahi.

“Hari ini kita melaksanakan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2023 diselenggarakan dalam rangka membangkitkan kesadaran dan semangat nasionalisme masyarakat indonesia. Pelaksanaan gerakan ini dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2023, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman sejarah indonesia dalam merebut kemerdekaan serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” tutur Dikdik.

Pembagian bendera merah putih ini dilaksanakan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1/1965/SJ Tanggal 7 April 2023 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023. Tujuannya  adalah  untuk  membangkitkan kembali rasa kebersamaan sebagai  bangsa dan negara serta meningkatkan semangat nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya bendera yang telah dibagikan akan dibagikan kembali kepada masyarakat setelah kegiatan pencanangan  ini secara bersama sama oleh organisasi masyarakat lainnya.

Lebih lanjut dalam sambutannya Dikdik menghimbau dan mengajak semua Instansi Pemerintah, swasta, organisasi sosial kemasyarakatan dan warga masyarakat untuk ikut serta memeriahkan dan menyemarakkan peringatan HUT RI  ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dengan  memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan bernuansa merah putih,  serta mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2023.

“Bendera kitalah yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia di bawah satu naungan, yakni rasa cinta pada negeri kita Indonesia. saatnya bagi kita untuk meneruskan semangat perjuangan sang merah-putih  mengisi kemerdekaan dengan prestasi anak bangsa” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan pembagian bendera merah putih ini Unsur Forkopimda,diantaranya Kapolres Cimahi, Dandim 0609,  perwakilan dari  Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD dan Para Pejabat Eselon III dan IV serta para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. (Bidang IKP)

BANDUNG, Sumaknews.id – Tiga tahun vakum akibat pandemi Covid-19, Asian African Festival 2023 mendapat perhatian dari banyak pihak. Tidak hanya masyarakat Kota Bandung, warga dari beberapa kota hingga mancanegara tumpah ruah di Jalan Asia Afrika, Sabtu 29 Juli 2023.

Pantauan Humas Kota Bandung, warga tampak memadati sepanjang Jalan Asia Afrika, mulai dari persimpangan Jalan Tamblong – Asia Afrika hingga mendekati kawasan Alun-alun Bandung.

Diperkirakan, ribuan warga tumpah ruah merayakan Asian African Festival yang pertama kali digelar luring sejak 2019 ini.

Yanti Mulyanti, warga Cileunyi Kabupaten Bandung mengaku senang Asian African Festival kembali digelar. Ia pun berharap, tahun depan acara ini dapat digelar kembali

“Seru, ramai, senang banget Asia Afrika Festival ini meriah lagi,” katanya.

Yanti tidak sendiri. Masih ada Vito, Anisa, dan Davi, yang merupakan perantau dari Manado. Mereka menyambut positif Asian African Festival 2023.
“Walaupun panas, tapi seru. Kami menikmati acara keren ini. Dan kebetulan, enggak sengaja jadi ketemu sesama perantau seperti dari Bolaang Mongondow, atau Minahasa,” kata Vito diamini teman-temannya.

Sebagai informasi, Asian African Festival 2023 dihadiri delegasi dari 17 negara Asia-Afrika, antara lain: Pakistan, Sri Lanka, Libya, Sudan, Filipina, Syiria, Nigeria, Kenya, Korea Utara, Bangladesh, Zimbabwe, India, Laos, Malaysia, Thailand, serta Mozambik.

Selain itu, acara ini menampilkan banyak penampilan seru dari pelaku seni budaya Kota Bandung, antara lain Ega Robot Ethnic dan Manshur Angklung. Tidak lupa, para penampil dari skala nasional hingga internasional pun hadir di sini.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan terima kasih dan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang hadir memadati kawasan Jalan Asia Afrika. Menurutnya, keberlangsungan Asian African Festival secara luring patut disyukuri.

“Acara ini sudah lama kita nantikan setelah 3 tahun tidak diselenggarkan. Semoga kreativitas seni budaya yang ditampilkan tidak hanya menghibur dan menjadikan kita lebih saling mengenal, tetapi juga dapat menjadi perekat persaudaraan antar bangsa Asia-Afrika,” kata Ema.

Ema berharap pelaksanaan Asian African Festival tahun 2023 dapat menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi bagi Kota Bandung. 

Menurutnya, salah satu potensi besar di Kota Bandung adalah seni, budaya, dan sumber daya manusia, yang mana pada gelaran ini semuanya ditampilkan.

“Mohon maaf juga, karena selama acara berlangsung, kita menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Asia Afrika,” ucap Ema. (ray)**

JAKARTA, Simaknews.id – BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menutup proses pelaporan data inovasi daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Jumat, 28 Juli 2023 pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan data BSKDN per tanggal 27 Juli 2023, sebanyak 27.111 inovasi daerah sudah berhasil dihimpun.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, jumlah yang terhimpun itu terdiri dari berbagai inovasi. Dia merinci jenis inovasi yang terhimpun itu yakni sebanyak 24.699 inovasi penerapan, 1.039 inovasi uji coba, dan 1.373 inovasi inisiatif. Pelaporan tersebut dilakukan oleh 521 Pemda.

“Terima kasih kepada pemerintah kota yang sudah 100 persen melaporkan, sementara kabupaten sebesar 94,7 persen dan provinsi masih tersisa tiga provinsi yang belum (melaporkan inovasinya) dan sudah mencapai 92,1 persen,” ungkapnya saat memberi arahan dalam Webinar Koordinasi Progress dan Pengayaan Pelaporan Inovasi Daerah dalam Rangka Penilaian IGA Tahun 2023 yang berlangsung secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Jumat. (28/7).

Yusharto mengatakan, pelaporan data inovasi daerah melalui aplikasi IID semula akan ditutup pada 7 Juli 2023. Namun karena animo pelaporan yang masih tinggi membuat pihaknya menambah waktu pelaporan hingga 28 Juli 2023.

Adapun pelaporan tersebut berkaitan dengan gelaran Innovative Government Award (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri sebagai ajang penghargaan bagi daerah terinovatif.

 Dia melanjutkan, pascapelaporan data inovasi 2023, BSKDN Kemendagri akan segera melakukan pengukuran meliputi kegiatan verifikasi, validasi, dan analisis laporan IID berdasarkan bukti oleh tim teknis. Untuk itu, Yusharto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar segera melaporkan data inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN.

“Hari ini adalah hari terakhir bapak ibu sekalian, untuk bapak dan ibu menginput dan ini menjadi bagian dari kegiatan penjaringan inovasi untuk tahun 2023. Kami tunggu sampai pukul 23.59 WIB,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada Pemda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Binwas tersebut menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk memacu Pemda meningkatkan kualitas dan peringkatnya dalam gelaran IGA 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan rentetan pembinaan dan pengawasan sepanjang 2023 ini akan meningkatkan kualitas inovasi kita dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (Z-5)

CIMAHI, Simaknews.id – Sebanyak 341 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Kota Cimahi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan di lapangan apel Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Jumat (28/7/2023). Diharapkan mereka dapat menunjukkan komitmen pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penyerahan SK dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan. Penerima SK merupakan formasi PPPK tahun 2022.

“Dilakukan penyerahan secara simbolis SK Wali Kota Cimahi tentang pengangkatan PPPK jabatan fungsional guru, formasi tahun 2022 dengan total penerima sebanyak 341 orang,” ujarnya.

Pihaknya berharap, penerima SK PPPK menerima amanah ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.

“Amanah ini jangan disia-siakan, tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya. Jaga dan imbangi amanah ini dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja,” katanya.

Untuk itu dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama dari jajaran PPPK Guru tersebut. “Serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Cimahi,” katanya.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negera (ASN) PPPK Guru merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tangung  jawab. “Dengan menerima keputusan Wali Kota Cimahi sebagai ASN PPPK, maka saudara-saudara telah terikat, baik itu dalam berucap dan berperilaku,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Dikdik juga menyampaikan pesan kepada para PPPK penerima SK untuk mematuhi  aturan dan norma yang mengikat sebagai ASN.

“Jaga nama baik korps dan integritas sebagai abdi negara. Pelajarilah aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta larangan-larangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Laksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum yang ada. Sebagaimana Kemendikbudristek menghadirkan kurikulum merdeka untuk membantu guru dan murid dalam proses belajar mengajar,” imbuhnya.

Masyarakat mengharapkan peran dan kiprah para PPPK dalam mengabdikan diri sebagai ASN di Kota Cimahi secara optimal.

“Saudara sekalian harus bisa  menjadi panutan bagi masyarakat, baik dalam berperilaku, bekerja maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.***

BANDUNG, Simaknews.id – DPRD Kota Bandung mengesahkan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Jumat 28 Juli 2023.

Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi menjelaskan, kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan penganggaran daerah,” jelas Salman.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kota Bandung tahun 2022 terdapat temuan yang harus menjadi perhatian kita bersama.

“Ini berdampak pada turunnya opini dari WTP ke WDP. Penurunan opini disebabkan adanya permasalahan aset berupa penyajian aset tetap tanah, prasaran sarana, dan utilitas umum. Senilai Rp3,43 triliun yang belum dicatat,” bebernya.

Ia mengatakan, berdasarkan realisasi pendapatan Kota Bandung tahun anggaran 2022 sebesar 94,01 persen terdapat 5 OPD dengan realisasi pendapatan terendah yaitu Dishub 53,76 persen. Lalu DKPP sebesar 56,25 persen. Dispora sebesar 57,58 persen. Diskar sebesar PB 82,01 persen. Kemudian Dinkes sebesar 86,85 persen.

Adapun dari realisasi belanja dana transfer Pemerintah Kota sebesar 87,35 persen terdapat 5 OPD dengan realisasi belanja terendah. Di antaranya BKAD sebesar 66,36 persen. DPPKB sebesar 80,72 persen. Dinkes 83,90 persen. Disdik 84,48 persen. Serta DPKP3 85,92 persen.

“DPRD terus mendorong Pemkot Bandung agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kemudian, untuk mengantisipasi penemuan yang berulang, Pemkot Bandung perlu segera memutakhirkan aplikasi e-satria agar berfungsi secara efektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, hal ini menjadi atensi dan perhatian Pemerintah Kota Bandung.

“DPRD dan Banggar telah melakukan pembahasan. Terdapat beberapa catatan dan rekomendasi. Baik di bidang pedaoatan dan belanja perlu menjadi atensi. Tentunya ini menjadi catatan bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan berbagai kinerja,” ujar Ema.

Ia mengakui, di bidang pendapatan Pemkot Bandung memang tidak mencapai 100 persen, tapi angka ini dirasa sudah cukup baik, yakni sebesar 94,01 persen.

Kemudian, Ema menjelaskan, dalam realisasi belanja terutama pada dana transfer, ada beberapa OPD yang belum bisa menjalankan 100 persen. Namun, angkanya tetap cukup tinggi.

“Selain itu pada sektor pendapatan terutama retribusi parkir tetap menjadi persoalan kita untuk membangun sistem lebih baik agar sesuai dengan potensi. Seharusnya kita bisa melompat beberapa kali lipat dari realisasi yang ada,” ucapnya.

Selain itu, dalam hal pengendali internal, Ema menuturkan, SDM inspektorat harus bisa bekerja lebih optimal. Sehingga mampu mendeteksi awal sebelum adanya proses pemeriksaan reguler yang biasanya dilaksanakan.

“Jika sistem ini bisa berjalan maksimal, maka bisa disampaikan langkah-langkah awal sebelum pemeriksaan masuk, sudah ada perbaikan maksimal. Dengan begitu tidak ada lagi persoalan yang berulang baik itu pendekatan administrasi atau gak berpotensi untuk terjadinya fraud,” tuturnya.

Fraud tersebut, ujarnya, akan berdampak pada opini yang diterima Pemkot Bandung. Seperti yang terjadi tahun ini, Kota Bandung dalam empat tahun terakhir, selalu WTP, tapi sekarang mendapatkan predikat opini WDP.

“Tahun 2023 ini kita harus jauh lebih optimal. Sekarang kita sedang dalam proses penyusunan APBD. Dalam waktu dekat mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi kesepakatan. Sehingga bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2024,” kata Ema.

“Tentunya kita sudah tidak berpedoman lagi kepada RPJMD. Tapi, berpedoman kepada RPD yang sudah dilegalkan melalui peraturan kepala daerah. Fokusnya disesuaikan dengan RKPD 2024 baik itu tema maupun isunya,” imbuhnya. **

JAKARTA, Simaknews.id – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke China selama dua hari. Presiden dan isteri menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, tiba Sabtu (29/7/2023) sekira pukul 03.55 WIB.

Setelah pesawat berhenti, Presiden dan Ibu Iriana kemudian turun dan tampak sejumlah penyambut berbaris di bawah tangga pesawat yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Panglima TNI Laksamana YNI Yudo Margono, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Selama di RRT, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan, dimulai dari pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping, bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan RRT, hingga menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games.

Sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana bertolak dari Bandar Udara Internasional Tianfu, Chengdu, RRT, pada Jumat malam, 28 Juli 2023, sekira pukul 23.25 waktu setempat.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada penerbangan dari RRT yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(BPMI Setpres)

BANDUNG, Simaknews.id – Rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 28 Juli 2023 mengumumkan pemberhentian Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi. Ia mengatakan, pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung yang diselenggarakan Jumat, 28 Juli 2023, disepakati pimpinan DPRD Kota Bandung mengumumkan mengenai pemberhentian jabatan wali Kota Bandung periode 2018-2023.

“Yana Mulyana diberhentikan sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023. Sebelumnya sudah kita bahas juga di Bamus. Lalu kita umumkan di rapat paripurna hari ini,” ujar Salman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyebutkan, pengumuman ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Sesuai dengan ketentuannya, pimpinan DPRD akan menyampaikan surat pemberhentian tersebut ke Kementeri Dalam Negeri melalui Gubernur Jabar,” ujar Tedy.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, seluruh mekanisme telah dilakukan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014. Sebab menurutnya, setiap jabatan ada masa periodesasinya.

“Kepala daerah dan wakilnya selesai tanggal 20 September 2023. Sesuai dengan ketentuan, ini harus diumumkan dulu. Setelah itu kita menuju proses pemberhentiannya,” ungkap Ema.

Ia menambahkan, setelah proses pengumuman ini, Pemkot Bandung menunggu keputusan dari Kemendagri.

“Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, 21 September ini akan hadir pejabat kepala daerah yang masanya sesuai dengan daerah lain karena ini masuk kepada kelompok pilkada serentak,” imbuhnya. **