Home

JAKARTA, Simaknews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pemahaman kepada para pegawainya mengenai aturan sekaligus bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang digelar Kemendagri. Langkah ini penting karena narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) merupakan bahaya laten di lingkungan masyarakat.

“Ini terbukti tidak pernah berhenti kasus narkotika ini terjadi, bahkan berkembang modus dan variannya,” ujar Evan di Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Kondisi tersebut membuat banyak pihak merasa prihatin. Ini mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang membahayakan bagi tubuh. Karena itu, penyalahgunaan tersebut perlu dicegah agar tidak berdampak terhadap kualitas generasi bangsa. “Apabila sudah dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan kecanduan, maka masa depannya akan suram,” ujarnya.

Lebih lanjut, Evan menegaskan, kegiatan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai. Dirinya berharap, para peserta yang hadir dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik. “Sehingga bahaya narkoba tidak menyentuh diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita bekerja demi masa depan kita, bangsa kita yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Klinik Pratama Kantor Pusat Kemendagri Christy Helvita Manalu dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi P4GN dan PN tersebut bertujuan agar para pegawai memperoleh informasi mengenai Napza. Melalui sosialisasi ini, para peserta juga diberikan pemahaman hukum terkait pelanggaran penyalahgunaan narkoba.

Guna memberikan pemahaman kepada para peserta, Kemendagri melibatkan sejumlah narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI). Mereka di antaranya Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wanda Ferdiana yang menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Narasumber lainnya yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wildah Djamaludin yang memaparkan materi mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba.**

KAB.BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kabupaten Bandung, kembali membuka program Beasiswa ti Bupati (Besti) gelombang I tahun 2024, untuk sebanyak 130 kuota calon mahasiswa yang menjadi warga Kabupaten Bandung.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Lilis Suryani mengungkapkan, pendaftaran program besti akan dimulai pada 4-8 Maret 2024 mendatang, melalui link website : https://besti.bandungkab.go.id, untuk informasi bisa langsung menghubungi nomor panitia seleksi : 08212007684 atau 081319437100.

“Pendaftaran akan dimulai 4-8 Maret 2024 secara online melalui link https://besti.bandungkab.go.id. Setelah itu akan dilakukan seleksi administrasi pada 12-17 Maret dan tes tertulis pada 19-20 Maret 2024,” ungkapnya usai menggelar rapat persiapan pembukaan Program Besti 2024, di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Selasa (13/2/ 2024).

Program Besti adalah program Bupati Bandung dalam bentuk bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2022. Program ini ditujukan dengan sasaran calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik dan yang tergolong sebagai keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

Lilis menerangkan, tahun 2024 Pemkab Bandung program Besti akan dibagi menjadi 2 gelombang dengan total sebanyak 250 orang kuota. “Besaran beasiswa yang diberikan adalah Rp 5.000.000 per semester atau paling besar Rp 40.000.000 selama 8 semester,” ujar Lilis.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, Program Besti ini dapat dijadikan sebagai upaya Pemkab Bandung, untuk terus melakukan akselerasi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang saat ini 9,10 tahun dan bupati berharap pada 2024 RLS bisa mencapai 10 tahun.

“Beasiswa ini merupakan upaya dan perhatian kami dalam mewujudkan salah satu visi Pemkab Bandung yakni menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, guna mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, saya harap tahun 2024 RLS kita bisa mencapai 10 tahun,” ujar Kang DS sapaan akrabnya, saat dihubungi via telepon selular.

Dirinya menjelaskan, beasiswa pendidikan tersebut diperuntukkan bagi 30 orang guru ngaji yang belum mengenyam pendidikan sarjana, dan sisanya untuk siswa yang berprestasi, khususnya bagi siswa penghafal Al-Quran minimal 1 juz dan siswa yang kurang mampu.

Dari program tersebut, Kang DS berharap selain meningkatnya RLS, Program Besti juga bisa menjadi instrumen dalam mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga ke depannya akan berdampak bagi pembangunan daerah, khususnya yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Selain siswa penghafal Al-Quran dan berprestasi yang bisa memanfaatkan program ini, guru ngaji di bawah usia 21 tahun yang belum S1 juga mendapatkan kuota sebanyak 30. Melalui besti, saya berharap akan lahir SDM yang hebat, berkualitas, memiliki daya saing, berintegritas dan profeional yang nantinya bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bandung yang Bedas (bangkit, edukatif dinamis agamis dan sejahtera) sesuai dengan RPJMD,” paparnya.

Dia melanjutkan, Besti adalah investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang, karena pendidikan merupakan aset besar untuk mempercepat pembangunan di masa depan. Menurutnya, dalam pembangunan tersebut tentu perlu dilakukan kolaborasi antara perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pemerintahan Kabupaten Bandung, sebagai cara yang paling tepat dalam upaya memajukan pencapaian Kabupaten Bandung yang BEDAS.

Calon mahasiswa atau mahasiswa yang akan menerima beasiswa dari Bupati Bandung harus memiliki 3 nilai yaitu, karakter, literasi dasar, dan kompetensi, yang secara bersama- sama membangun Kabupaten Bandung secara sinergi dan berkolaborasi untuk maju bersama.

Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ruli Haadiana Ekananta menjelaskan secara teknis mengenai pelaksanaan program Besti untuk masyarakat. “Beasiswa yang diberikan merupakan bantuan biaya kuliah selama delapan semester atau paling tinggi sekitar Rp. 5.000.000 per semesternya,”

Adapun sejumlah kriteria yang dipenuhi adalah penduduk Kabupaten Bandung yang dibuktikan dengan KTP, tengah menempuh pendidikan tinggi program studi S-1 dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan serupa lainnya.

“Selain kriteria, calon penerima beasiswa juga harus memenuhi persyaratan umum yaitu dengan mengajukan permohonan pemberian beasiswa kepada Bupati Bandung, lolos seleksi pemberian beasiswa pendidikan serta berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian),” urainya.

Ia juga menambahkan, penerima bantuan pendidikan juga harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain memiliki nilai rata-rata 8 (delapan) pada ujian nasional atau ujian sekolah, memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan 3,15 untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta.

“Selain Diskominfo, bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan umum serta khusus, bisa mengajukan juga permohonan beasiswa ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang – Bandung,” pungkas Ruli. (Sumber : Prokopim Kabupaten Bandung)

KAB.BANDUNG, Simaknews.id – Kenaikan harga beras di pasaran mulai membuat ibu-ibu rumah tangga ketar ketir. Terlebih sudah terjadi kelangkaan, khususnya untuk beras yang biasa beredar di supermarket.

Namun Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan stok cadangan beras di Kabupaten Bandung masih dalam kondisi aman hingga tiga bulan ke depan.

Bupati Bandung mengatakan pihaknya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung terus melakukan monitoring ke sejumlah pasar agar kenaikan tidak terlalu melambung.

“Memang menurut isu, beras kosong terutama yang biasa tersedia di supermarket. Kami juga sudah monitoring ke beberapa pasar, beras ini harganya naik di kisaran Rp16-17 ribu perkilo,” kata Bupati Bandung kepada wartawan seusai pencoblosan Pemilu di Jalan Raya Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsong, Rabu (14/2/2024).

Untuk itu bupati mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga beras dan memastikan tidak terjadi kerawanan pangan. Pihaknya juga siap untuk membantu masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

“Di Kabupaten Bandung sendiri kami siapkan 800 ton beras cadangan, Jadi, kondisinya masih aman dan enggak usah khawatir,” tukasnya.

Ditanya penyebab kenaikan harga beras ini, Bupati Dadang Supriatna bilang karena produksi padi sedang langka.

“Tentunya Bulog juga sebagai penampung, ada keterbatasan dalam penyediaan. Tetapi saya optimis ketersediaan beras untuk tiga bulan ke depan Kabupaten Bandung relatif aman,” tandasnya.

Dalam menanggapi kelangkaan beras ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugerah bersama jajarannya turut aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perdagangan.

“Langkah ini dilakukan dengan fokus pada tingkat agen dan pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras yang cukup di wilayah Kabupaten Bandung dan demi menjaga stabilitas pangan masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Dicky.

Dengan kelangkaan dan mahalnya komoditas beras, lanjut Dicky, Perum Bulog Kanwil Jabar akan menyalurkan Bantuan Pangan sebanyak 44 ribu ton per bulannya ke pasar-pasar, baik tradisional maupun modern.

“Pendistribusian ini akan terus dilanjutkan, untuk menahan laju kenaikan beras di pasaran,” tandas Dicky. (*)

DEPOK, Simaknews.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin pagi ini, Rabu (14/02/2024), menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin dan Ibu Wury tiba di TPS sekitar pukul 09.15 WIB bersama dua putrinya yang juga akan mencoblos, yakni Natasya Nisaul Alfani dan Najla Hanifa Mulkia Rahma.

Saat memberikan keterangan pers usai mencoblos, Wapres mengungkapkan bahwa dirinya telah menggunakan hak demokrasinya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2024. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan ini sangat penting untuk menentukan para pemimpin bangsa ke depan.

Wapres berharap agar Pemilu ini menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Ia pun berpesan kepada para pemimpin yang terpilih nantinya agar dapat merangkul seluruh pihak, baik yang mendukung maupun tidak mendukungnya.

“Pesannya itu supaya dia bisa membawa negara ini dan merangkul semua pihak baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi untuk menjadi pemimpin bangsa secara keseluruhan bukan pemimpin kelompok,” tuturnya.

Terkait penyelenggaraan Pemilu, Wapres juga menyampaikan harapannya agar berjalan dengan damai dan lancar, serta menjunjung tinggi asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Dengan demikian, hasilnya pun akan sah secara hukum (legitimate) dan diterima oleh seluruh pihak.

“Dan supaya ini memang hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dan keadaan menjadi damai, tenang, dan tidak ada masalah ke depannya. Sehingga, negara kita akan stabil dan pembangunan kita tidak terganggu, keutuhan bangsa tetap terjaga,” pesannya.

Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga menjadi hal yang sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Wapres kembali mengajak kepada masyarakat yang memiliki hak suara untuk segera datang ke TPS yang sudah ditentukan untuk memberikan suaranya.

“Oleh karena itu, semua masyarakat harus memilih, harus ikut menggunakan hak pilihnya di dalam rangka menentukan pemimpin kita ke depan,” imbau Wapres.

Setelah mencoblos, Wapres menyampaikan bahwa dirinya akan ikut memantau hasil hitung cepat (quick count) Pemilu di kediaman pribadinya yang berlokasi tidak jauh dari TPS.
“(Memantau) di rumah. Kan dekat sini rumahnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, di TPS tempat Wapres mencoblos terdapat 190 daftar pemilih tetap (DPT) dan 14 daftar pemilih tambahan (DPTb). Wapres sendiri tercatat pada DPT nomor 94 dan Ibu Wury nomor 180.

Sebagaimana layaknya masyarakat biasa, Wapres dan Ibu Wury datang ke TPS, kemudian menyerahkan surat panggilan pencoblosan, mengisi daftar hadir, dan menunggu antrian mencoblos bersama warga lainnya. Setelah mencoblos, Wapres dan Ibu Wury sempat berfoto besama masyarakat dan para wartawan sembari menunjukkan jari kelingking yang telah dilumasi tinta sebagai tanda telah menunaikan hak berdemokrasinya.

Selain Ibu Wury, mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. **

CIMAHI, Simaknews.id – Pastikan kesiapan dan kondusifitas kota jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Bersama Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan Kepala OPD terkait melakukan monitoring persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Cimahi, Selasa (13/02/2022).

Dicky bersama rombongan kali pertama berkunjung ke Puskesmas Cimahi Tengah untuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan (nakes) Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan Pemilu. Titik monitoring kedua adalah TPS 28 Jl. Sadarmanah RT 01 RW 05 Kelurahan Leuwigajah, sedangkan titik monitoring selanjutnya adalah TPS 29 Kelurahan Baros dan Gudang KPU.

Ditemui awak media, Dicky mengungkapkan monitoring ini dilakukan untuk memantau kesiapan serta keamanan pada pelaksanaan pilpres dan pileg yang akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.

“Kami beserta seluruh Forkopimda melakukan monitoring pada H-1 untuk memastikan segala sesuatu yang telah kita rencanakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan besok supaya tidak ada kekurangan yang tidak kita kehendaki,” ungkapnya.

Ia pun menyebut persiapan Pemilu telah dilakukan di antaranya dengan melakukan pengecekan awal dengan mengecek logistik Pemilu yang sudah ada di masing-masing wilayah, yakni di kelurahan untuk kemudian didistribusikan pada TPS-TPS. Selanjutnya Dicky juga menyebut telah memastikan kesiapan seluruh komponen yang akan bertugas pada hari H Pemilu, bahkan telah memberikan rekomendasi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan berlangsung.

“Kita juga sudah mengecek kesiapan dari seluruh petugas KPPS, Linmas dan seluruh aparat keamanan dalam mendukung itu semua, dan kita juga sudah melakukan simulasi, dari simulasi tersebut kita sudah memberikan masukan apa saja hal-hal yang harus diantisipasi oleh para petugas KPPS,” tutur Dicky.

Lebih lanjut, Dicky juga telah ikut memastikan kesiapan Puskesmas di masing-masing kecamatan, “Puskesmas ini akan beroperasi selama 24 jam dalam kurun waktu lima hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar petugas KPPS dalam rangka mendukung KPU dalam melaksanakan penghitungan suara,” ujar Dicky.

Selain untuk memastikan kesiapan Puskesmas, petugas KPPS, TPS, hingga unsur lain yang terlibat dalam Pemilu dari mulai persiapan pemilu, pemungutan suara hingga penghitungan suara, monitoring dilakukan Dicky beserta jajaran sebagai upaya transparansi proses persiapan Pemilu pada masyarakat. Pemusnahan kertas suara yang cacat dan tidak dapat digunakan akan dimusnahkan dengan disaksikan Gubernur Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kertas suara yang tidak layak tidak disalahgunakan.

Dalam kunjungannya di TPS 29 Kelurahan Baros, Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyampaikan bahwa dirinya beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan kesiapan akhir di tiga TPS yakni di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, “Alhamdulillah semua persiapan sudah selesai,” tuturnya.

Ia pun memastikan tidak adanya potensi terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi selama Pemilu berlangsung. Terakhir Bey mengingatkan para petugas KPPS untuk bersiap dan mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang di luar perkiraan, “Kita harus benar-benar memastikan DPT untuk meminimalisir kecurangan-kecurangaan,” tandasnya. **

CIMAHI, Simaknews.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat penting untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berkualitas karena melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai stakeholder.

Dia mengatakan, Pemkot Cimahi sudah memiliki rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaaan pembangunan daerah pengganti RPJMD pada masa transisi bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2022, dan menjadi acuan untuk perencanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan 2026.

“Pada tahun 2024 ini kita akan melaksanakan penyusunan dokumen RKPD tahun 2025 yang diawali dengan rangkaian musrenbang mulai FGD tingkat RW, FGD dan musrenbang tingkat kelurahan, FGD dan musrenbang tingkat kecamatan, serta FGD dan musrenbang tingkat kota,” ungkap Dicky, Senin (12/2/2024).

Dikatakanya, ini merupakan upaya Pemkot dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat guna memberikan masukan-masukan.

“Dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, Pemkot Cimahi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis  yamg masih menjadi fokus penyelesaian di Kota Cimahi.

“Yaitu tingginya angka kemiskinan, SDM kurang berdaya saing, belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi, belum optimalnya tata kelola pemerintahan, belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan,” tururnya.

Sehingga isu strategisnya adalah kemiskinan, kualitas dan daya saing SDM, kualitas pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, daya dukung, dan daya tampung  lingkungan hidup.

Berdasarkan rencana pembangunan daerah tahun 2025, maka tema pembangunan Kota Cimahi adalah Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka perwujudan stabilitas perekonomian daerah tersebut, kata Dicky, maka Pemkot Cimahi mendorong penguatan potensi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Lebih jauh dikatakannya, seluruh kegiatan perencanaan pembangunan mulai dari forum RW, pra-musrenbang dan musrenbang kelurahan, pra-musrenbang dan musrenbang kecamatan, pra- musrenbang dan musrenbang kota dan seluruh proses  penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kota cimahi sudah menggunakan sistem informasi pemerintah  daerah atau SIPD yang disediakan oleh Kemendagri, sehingga seluruh usulan program dapat dipantau secara transparan.

“Semoga rumusan RKPD di tingkat kecamatan  ini dapat menghasilkan kesepakatan usulan program yang dapat di teruskan pada musrenbang tingkat Kota Cimahi,” pungkasnya.**

KAB.GARUT, Simaknews.id –  Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin menghadiri Apel Pergeseran Pasukan dan Patroli Gabungan Terpadu dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 melalui zoom meeting bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, di Kepolisian Resor (Polres) Garut, Jalan Raya Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Senin (12/2/2024).

Tampak hadir dalam apel virtual ini Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, AKBP Rohman Yonky Dilatha, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahida, serta

Di hadapan KapoldaJawa Barat, Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin melaporkan persiapan pemilu di Kabupaten Garut, termasuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 8.000, terdiri dari 7.997 TPS reguler dan 3 TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 1.999.061 orang

“Hasil koordinasi kami dengan Polres dan Dandim, juga Kajari, alhamdulilah wilayah Garut aman sampai saat ini,” ucapnya.

Barnas berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, dan masyarakat Garut dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

“Mudah-mudahan kami terus bisa mengawal dan insha Allah kami terus mensosialisasikan terhadap kelancaran bagi seluruh pemilih untuk pada waktunya bisa memilih sekian Pak Kapolda,” tandasnya.**