Home

GARUT, Simaknews.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Garut aman hingga pasca Lebaran 2024 mendatang, khusunya komoditas beras.

Penjabat Bupati Kabupaten Garut, Barnas Adjidin, mengatakan tidak ada kekurangan ketersediaan pangan di Kabupaten Garut, berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, khususnya komoditas beras.

“Tentu ini adalah merupakan kerja sama yang luar biasa antara kita dengan Bulog, juga dengan para stakeholder terkait. Dan hari ini juga disaksikan oleh ibu Kajari bahwa stok beras di Kabupaten Garut aman sampai dengan pasca lebaran,” ujarnya saat mengecek langsung

ketersediaan beras di Gudang Bulog, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (5/3/2024).

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Ciamis, Ashville Nusa Panata, menyebutkan bahwa stok beras wilayah Priangan Timur saat ini sekitar 6 hingga 7 ribu ton. Untuk Kabupaten Garut sendiri, menurutnya, terdapat stok beras sebanyak 900 ton, dengan tambahan seribu hingga dua ribu ton beras sedang dalam perjalanan.

Menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga beras, Ashville menjelaskan bahwa Bulog berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Dia menambahkan bahwa El Nino tahun lalu mengakibatkan gagal panen dan mundurnya masa tanam, yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Maret hingga April.

“Nah untuk mengisi waktu itu, akhirnya untuk menyikapinya Bulog melakukan upaya-upaya dengan pemerintah, upaya pertamanya yaitu dengan bantuan pangan yang sekarang sedang berjalan, itu untuk yang Garut tonase alokasi 2900 sekian gitu berjalan,” ucapnya.

Ashville juga menyoroti program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah didistribusikan ke pasar tradisional maupun retail binaan Bulog. Terakhir, operasi pasar dengan dinas-dinas terkait dilakukan sebagai upaya penanganan kelangkaan beras.

“Mudah-mudahan bisa menurunkan harga atau minimal menahan harga. Kalau posisi sekarang kita koordinasi dengan DKP cukup untuk pasca lebaran mungkin sekitar 3 bulan ke depan, dan ini stok ini dalam posisi dinamis, jadi kalaupun ini kurang juga nanti ada barang baru yang masuk,” katanya. (Ade)

SUMEDANG, Simaknews.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus berikhtiar dalam pengendalian inflasi terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1445 H. Pemda Kabupaten Sumedang menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Tampomas, Selasa (5/3/2024).

“HLM pengendalian inflasi ini dilakukan untuk mempersiapkan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) di Sumedang. Ini menjadi langkah tepat dalam membangun sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan inflasi,” ujar Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman.

Pemda Kabupaten Sumedang berkomitmen terus menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan kebijakan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Pengendalian inflasi ini menjadi prioritas dan perhatian khusus yang perlu diantisipasi oleh kami menjelang bulan Ramadan yang akan datang,” jelas Herman.

Dijelaskan Herman, ada empat strategi dalam penanganan inflasi di Sumedang yaitu kestabilan harga, ketersediaan pangan, kelangkaan distribusi dan komunikasi secara efektif.

“Inflasi ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Apabila harga-harga naik maka daya beli akan turun, dan apabila daya beli masyarakat turun risikonya tingkat konsumsi akan turun yang nantinya kemiskinan akan naik maka empat strategi ini menjadi solusi dalam pengendalian inflasi,” ujar Herman.

Dalam penanganan inflasi, Herman menyebutkan Pemda Sumedang juga menggelar operasi pasar di tiap kecamatan. “Hari Senin ini dilaksanakan operasi pasar murah di Kecamatan Cibugel, kami memberikan pasokan beras murah yang diharapkan membantu menstabilkan harga-harga dipasar-pasar,” katanya. [*]

KOTA BANDUNG, Simaknews.id –  Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengunjungi rumah duka mantan Gubernur Jawa Barat Letnan Jenderal (Purn) Solihin Gautama Purwanegara atau yang akrab dikenal dengan Solihin GP di Jalan Cisitu Indah, Dago, Kota Bandung, Selasa (5/3/2024).

Almarhum Solihin GP berpulang dalam usia 97 tahun di Rumah Sakit Advent, Kota Bandung, Selasa (5/3) dini hari, pukul 03.09 WIB.

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya atas nama Pemprov Jabar dan warga Jawa Barat menyampaikan dukacita mendalam atas berpulangnya Mang Ihin. Saya doakan almarhum meninggal dalam husnulkhatimah dan diterima seluruh amalnya serta mendapat tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa taala,” kata Bey di rumah duka.

Solihin GP merupakan Gubernur Jabar periode 1970-1975. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota MPR pada tahun 1998.

“Beliau Gubernur Jawa Barat periode 1970- 1975, walaupun sudah lama, tapi kita tetap kenang jasa-jasa beliau sebagai gubernur dan saya rasa kita semua tahu bahwa almarhum adalah tokoh besar Jawa Barat dan tokoh nasional. Banyak yang kehilangan atas berpulangnya Pak Solihin GP,” kata Bey.

Bey mengatakan, Mang Ihin merupakan sosok negarawan, tokoh yang selalu memikirkan kemajuan bangsa walau di usia senjanya.

“Saya bersama Presiden Jokowi pernah menemui Pak Solihin, dan waktu itu almarhun menitipkan revitalisasi DAS Citarum. Beliau walaupun usia sepuh tetap memikirkan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Bey mengungkapkan, saat itu almarhun Solihin GP meminta revitalisasi Citarum juga direplikasi di banyak tempat di Jabar.

“Jadi artinya ketegasannya dalam memimpin, keteladanan beliau menjadi contoh bagi kita dalam memimpin. Kita sangat kehilangan,” ucap Bey.

Solihin GP dikenal sebagai sesepuh Jawa Barat, pejuang lingkungan dan pendiri Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).

Rencananya jenazah Solihin GP akan dibawa ke rumah keluarga besar di Jalan Cisitu Indah, Dago, Bandung, pada pukul 07.00 – 09.00.

Kemudian jenazah almarhum akan dibawa ke Mako II Kodam III Siliwangi di Jalan Sumbawa, Kota Bandung, sekitar pukul 09.30 hingga 12.30,  lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, pukul 13.30.**

KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri pemakaman tokoh politik dan budayawan Sunda Uu Rukmana di TPU Astana Anyar, Kota Bandung, Senin (4/3/2024).

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pertama-tama kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan dukacita mendalam atas berpulangnya Bapak Uu Rukmana. Kita kehilangan seorang tokoh Jawa Barat, beliau tak hanya tokoh politik, tapi juga memiliki dedikasi yang besar untuk warga Jabar, terutama di bidang kebudayaan, budaya Sunda,” kata Bey Machmudin.

Uu Rukmana berpulang dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Advent Kota Bandung, sekitar pukul 18.50 WIB, Minggu (3/3).

Selain menyampaikan doa dan dukungan moril untuk keluarga yang ditinggalkan, Bey Machmudin juga mengingatkan tentang semangat persatuan dan kelestarian budaya Sunda yang harus terus dihidupkan dari sosok mendiang yang dikenal mudah akrab dengan semua kalangan.

“Dengan siapapun kita harus tetap bersatu. Dalam kondisi sekarang, kita sama-sama membangun Jawa Barat dan pesan beliau adalah mempertahankan dan menjaga kelestarian budaya Sunda,” ucap Bey.

Uu Rukmana lahir dan besar di Kota Bandung. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1972 menjadi anggota DPRD Kota Bandung hingga mengemban Wakil Ketua DPRD Jabar periode 2004-2009 serta anggota DPRD Jabar periode 2009-2014.

Mendiang juga aktif dalam kegiatan organisasi kebudayaan Sunda. Dikenal gigih merawat budaya Sunda, sosok Uu Rukmana pernah menjadi Pemimpin Redaksi Mangle, majalah berbahasa Sunda.

“Beliau sangat ingin budaya Sunda tetap eksis. Semoga kita bisa meneladani apa yang beliau arahkan,” ujar Bey.**

KAB. CIREBON, Simaknews.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (04/03). Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu. Tiga puluh tujuh instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP. Untuk itu Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.

“Kedepan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.

Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya. **

KOTA BANDUNG, Simaknews.id – Innalillahi wainnailaihi rojiun, kabar duka datang dari salah satu tokoh di Jawa Barat (Jabar). Mantan Gubernur Jabar dan perwira Kodam III Siliwangi Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara (GP) meninggal dunia pada Selasa (5/3/2024) dini hari pukul 03.09 WIB.

Mang Ihin panggilan akrabnya itu meninggal saat dalam perawatan di RS Advent, Kota Bandung.

Kabar meninggalnya Solihin GP pun dibenarkan oleh Jurubicara keluarga sekaligus Kabid Infokom Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Taufan Suranto.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Letnan Jenderal TNI Purn. H. Solihin GP (Mang Ihin) sesepuh Jawa Barat dan Siliwangi, pejuang lingkungan dan pendiri Dewan Pemerhati Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) pada usai 97 tahun pada hari Selasa, 5 Maret 2024 pukul 03.09 WIB di RS Advent Bandung.”

“Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan, aamiin YRA,” tulis Taufan dalam pesan singkatnya.

Rencananya, jenazah akan dibawa ke rumah keluarga besar di Jalan Cisitu Indah, Dago, Bandung pada pukul 07.00-09.00 WIB.

Kemudian, dibawa ke Mako II Kodam III Siliwangi di Jalan Sumbawa Nomor 22 Bandung sekitar pukul 09.30-12.30 WIB. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra sekitar pukul 13.30 WIB.

Dikutip dari berbagai sumber, Solihin GP lahir di Tasikmalaya, 21 Juli 1926 dari pasangan Haji Abdulgani Poerwanegara dan Siti Ningrum. Berasal dari keluarga menak atau priyayi Sunda.

Ia merupakan mantan perwira TNI yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 1970-1975. Mengawali karier militernya ketika masa revolusi sebagai komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Kabupaten Bogor, kemudian bergabung dengan Divisi Siliwangi.

Salah satu kiprahnya yang mencuat, yakni ketika ia mengatasi krisis pangan di Indramayu dengan memasyarakatkan padi yang disebut dengan gogo rancah.**

KAB. BANDUNG, Simaknews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan sosialisasi penyampaian SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Hotel Grand Sunshine Soreang, Senin (4/3/2024).

Dalam kegiatan sosialisasi itu dengan para pesertanya adalah Kadus (Kepala Dusun) dan Kolektor Desa di 270 desa dan 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung. Sosialisasi ini pula dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu hari Senin-Rabu (4-6/3/2024) dengan jumlah 581 peserta.

Namun untuk hari pertama, Senin ini diikuti para Kadus dan Kolektor Desa dari 92 desa dengan jumlah 195 peserta. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas para Kadus dan Kolektor Desa dalam penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan untuk penyampaian SPPT PBB P2 itu, Bapenda Kabupaten Bandung merekrut para petugasnya dari para Kadus yang tersebar di semua desa di Kabupaten Bandung.

“Maksud dan tujuan kenapa dilaksanakan launching dan sosialisasi penyampaian SPPT PBB P2 ini. Ternyata ada wajib pajak yang belum memahami bagaimana cara bayar (PBB). Tentunya, kalau zaman dulu, petugas kolektor desa dari perangkat desa, RT, RW dan Kadus. Kalau sekarang ini, petugas SPPT PBB P2 ini tidak perlu menarik uang. Hanya menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak,” tutur Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Dadang Supriatna mengatakan terkait dengan pembayarannya langsung melalui aplikasi maupun transfer langsung ke rekening yang sudah ada di masing-masing bank.

“Apalagi sekarang dengan adanya digital saku, misalnya dengan BPR. Nanti kita kasih arahan (Kadus) dan nanti para petugasnya mendapatkan anggaran tambahan kalau seandainya menggunakan aplikasi seperti itu,” kata Dadang Supriatna.

Pada dasarnya, imbuh Bupati Bedas, para petugas ini hanya menyampaikan saja SPPT PBB P2. “Tidak boleh menerima langsung pembayaran dari wajib pajak. Langsung saja dimasukkan ke rekening yang sudah ditentukan,” katanya.

Dadang Supriatna mengatakan bahwa sosialisasi SPPT PBB P2 ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bandung.

“Namun demikian, perlu ada edukasi kepada petugas maupun wajib pajak. Soalnya ada informasi yang saya terima sebelumnya, ada wajib pajak menitipkan uang kepada petugas, tapi belum disetorkan. Ini merupakan sebuah keluhan dari wajib pajak, dan jangan sampai terjadi lagi,” tuturnya.

Bupati Bandung juga menginformasikan kepada wajib pajak di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 ini tidak ada kenaikan tentang NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) PBB.

“Ini penting saya sampaikan. Dan juga saya berharap kedepan nanti disesuaikan dengan kajian akademisi yang akan kita lakukan. Prinsipnya kami tidak akan memberatkan masyarakat. Insya Allah saat ini lebih fokus untuk penanganan inflasi yang berdampak dari beberapa kenaikan,” tuturnya.

Tahun 2024 ini, kata dia, ada insentif atau bebas denda pajak untuk wajib pajak. Ia pun mengungkapkan target pendapatan dari PBB pada tahun 2024 ini sebesar Rp 177 miliar.

“Memang tahun kemarin, belum tercapai semuanya. Dari angka baru 56 persen yang tercapai,” katanya.

Pemkab Bandung, imbuhnya, turut menggulirkan program yaitu menghapus denda pembayaran pajak untuk wajib pajak.

“Apakah masyarakat tahu atau tidak. Nanti kita akan lihat lagi dan kaji lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi penyampaian SPPT PBB P2 ini dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Kepala Dusun atau Kolektor Desa selaku yang ditugaskan dalam penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak tersebut.

“Sosialisasi ini untuk mempercepat pelayanan penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak melalui Kepala Dusun dan Kolektor Desa sehingga dapat pelaksanannya diharapkan tepat waktu. Selain itu verifikasi dan validasi data SPPT PBB P2,” ucapnya.**

CIMAHI, Simaknews.id – Pemerintah Kota Cimahi menggelar sosialisasi penataan lapangan Cibaligo dan penataan Pasar Eco Wisata (Ewic) Cimenteng. Hal itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait pembangunan ruang-ruang terbuka sebagai fasilitas bagi masyarakat Kota Cimahi.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung di aula Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Turut hadir perwakilan masyarakat sekitar lokasi lapangan Cibaligo dan Pasar Ewic.

Sekertaris Daerah Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan mengatakan, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Hal itu sesuai amanah UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Dia menyatakan, sejumlah ruang terbuka yang telah dibangun Pemkot Cimahi. “Semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga sekaligus berekreasi,” ucapnya.

Dengan adanya destinasi wisata cimenteng, Pemkot Cimahi berharap dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar destinasi untuk turut serta mengembangkan usaha khususnya bidang jasa dan perdagangan yang mendukung industri pariwisata.

Keberadaan ekowisata Cimenteng akan memiliki efek ganda terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan adalah peningkatan potensi usaha masyarakat di destinasi pariwisata.

Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak saja mendorong masyarakat berperan serta dalam pembangunan pariwisata dengan mewujudkan sapta pesona tetapi juga mendorong masyarakat untuk dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam kegiatan pariwisata Kota Cimahi.

“Saat ini kita mengenal destinasi digital yaitu bentuk aktivitas offline komunitas. Mendesain tempat yang cameragenic, indah di screen camera dan instagramable. Jika diposting di media sosial, akan direspons banyak audience lalu menjadi viral. Hal itu dapat mendorong orang berkunjung, demikian yang digerakkan komunitas, publik netizen yang sejatinya adalah para followers, friends, fans yang eksis di dunia maya,” jelasnya.

Destinasi digital juga menginspirasi banyak pelaku bisnis pariwisata, seperti cafe, restoran, hotel, akomodasi, atraksi. “Saat ini, salah satu yang terpenting adalah instagramable, cameragenic. Spot selfie menjadi sangat penting. Dapat menjadi salah satu teknik marketing dan promosi yang efektif untuk suatu destinasi wisata,” ucapnya.

Menurut Dikdik, konsep Ewic yang akan dijadikan pasar wisata akan memberi banyak manfaat untuk masyarakat, komunitas dan membuat daerahnya lebih dikenal.

“Dibutuhkan kolaborasi semua elemen masyarakat. Yang berjualan masyarakat sekitar, yang mempromosikan dan menata kawasannya masyarakat bersama komunitas,” tambahnya.

Pemkot Cimahi juga tengah mempersiapkan Pasar Awi Campernik, merupakan pasar wisata digital kerjasama Disbudparpora Kota Cimahi dengan masyarakat maupun komunitas yang berlokasi di kampung Torobosan Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lokus kegiatan berada pada lahan milik Pemerintah Kota Cimahi pada area Taman Kehati.

Kegiatan ini merupakan program padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Konsep pasar wisata ewic diharapkan akan menjadi daya tarik wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan/ramah lingkungan.

Selain itu juga diharapkan akan terwujudnya penataan kawasan wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keselamatan pengunjung.

“Wisata ewic mendorong terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan bahan mentah yang ada di wilayah sekitar,” tuturnya.**

JAKARTA, Simaknews.id – Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras di beberapa pasar, khususnya di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di Karawang, sudah mengalami penurunan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Menjelang bulan Ramadan, pemerintah memperkuat antisipasi terhadap stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024, Presiden Jokowi menyatakan bahwa stok beras nasional dalam kondisi yang baik dan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan.

Menurut Presiden Jokowi, persiapan menjelang bulan puasa dan Lebaran, termasuk ketersediaan bahan pokok, merupakan prioritas utama pemerintah. “Untuk beras, saya kira stoknya tidak ada masalah, dan bahan-bahan lainnya nanti secara detail saya lihat di lapangan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras di beberapa pasar, khususnya di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di Karawang, sudah mengalami penurunan. Presiden pun berharap panen raya yang akan segera terjadi bisa menurunkan harga beras lebih rendah lagi.

“Kita harapkan karena panen raya segera mungkin dalam satu bulan ke depan akan terjadi, saya kira harga itu akan turun banyak,” imbuhnya.

Meskipun harga gabah di lapangan dilaporkan telah mengalami penurunan, Presiden menekankan pentingnya penurunan harga yang tidak terlalu drastis agar petani tetap mendapat ruang keuntungan yang adil.

“Gabah juga saya mendapat informasi di lapangan sudah turun, tetapi turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan,” tuturnya.**