CIMAHI, SimakNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi terus gencar melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kota Cimahi.
Salah satunya dengan kontinyu melaksanakan sosialisasi yang menyasar setiap elemen masyarakat, termasuk para pendidik atau guru-guru di berbagai sekolah di Cimahi.
“Sesuai regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya Bawaslu mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada Serentak 2024,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin disela Sosialisasi Pengawasan Pemilihan yang mengusung tema Peran Kaum Pendidik dalam Membangun Martabat Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Cimahi, di Hotel Ahadiat, Kamis 19 September 2024.
Akhmad Yasin mengakui, mandat yang diberikan terasa berat jika dilaksanakan hanya oleh Bawaslu Kota Cimahi tanpa ada peran aktif masyarakat.
“Kita hanya punya lima pimpinan di Bawaslu Kota Cimahi, kita hanya punya pimpinan pengawas di tingkat kecamatan tiga orang, lalu ditingkat kelurahan hanya satu orang,” ujarnya.
Artinya, jelas Akhmad, ketika diberi mandat oleh Undang-Undang (UU) secara pribadi berat. Namun untuk meringankan beban tersebut maka penting dilakukan pengawasan partisipatif.
“Hari ini kegiatannya adalah sosialisasi pengawasan pemilihan, itu tujuannya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan serta dengan Bawaslu,” jelasnya.
“Berperan aktif dengan melakukan pengawasan partisipatif, hari ini kami sengaja mendatangkan atau mengundang bapak/ibu, sahabat-sahabat para kaum pendidik,” sambungnya.
Sebelumnya, terang Akhmad, pihaknya sudah banyak mengundang berbagai elemen masyarakat
pemilih muda, pemilih pemula, serta Ormas OKP, dan sebagainya dalam rangka sosialisasi Pilkada Serentak 2024.
“Hari ini spesial kita mengundang ibu/bapak kaum pendidik, bahkan tadi saya di forum juga menyampaikan bahwasannya ada ruang-ruang strategis bagi kaum pendidik dalam berperan aktif melakukan pengawasan sosialisasi partisipatif Bawaslu Kota Cimahi,” terangnya.
Sedikitnya, sebut Akhmad, ada enam poin yang dirinya sampaikan terkait dengan peran strategis kaum pendidik sebagai pengawas partisipatif di Pilkada Serentak 2024.
“Tentu mereka itu kan pendidik, terbiasa mendidik, baik itu di sekolahan umum ataupun di sekolahan-sekolahan lainnya. Kita coba geser, kita coba gerakkan disamping mereka sebagai pendidik yang terbiasa mendidik siswa di sekolah, coba kita geser juga mereka bisa sebagai pendidik di pemilihan atau pemilu,” bebernya.
Pasalnya, mereka juga bisa menyampaikan ulang materi sosialisasi yang mereka dapat dari kegiatan ini, minimal untuk di sekolahnya masing-masing.
“Karena kalau guru SMA pasti kelas 3 atau 2 yang umurnya sudah 17 tahun kan mereka punya hak pilih. Mereka bisa diedukasi dari awal oleh para pendidik,” sebutnya.
Kedua, pihaknya mencoba untuk mendorong para pendidik sebagai motor pembentukan kesadaran politik. Sebab para pendidik memiliki peran kepada siswanya untuk menyampaikan hal yang sederhana terkait pendidikan politik saat mengajar.
“Bisa ditanyakan, apakah siswanya yang sudah 17 tahun sudah mempunyai hak pilih, sudah tercantum dalam daftar pemilih, jelas kalau 17 tahun sudah memiliki hak pilih, tapi bisa dipastikan dan bisa diberikan kesadaran politik kepada siswanya,” jelasnya.
“Kalau belum terdaftar kan bisa melaporkan sebagai saran masukan kepada KPU atau ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti masuk ke dalam daftar pemilih,” sambungnya.
Ketiga, lanjut Akhmad, kaum pendidik juga bisa berperan aktif bergabung menjadi penyelenggara. Apalagi hari ini sudah mulai dibuka rekrutmen pengawas TPS, bahkan di KPU juga sudah dibuka rekrutmen KPPS.
“Jadi temen-temen kaum pendidik pun juga bisa terlibat langsung sebagai penyelenggara yakni sebagai pengawas TPS,” imbuhnya.
Keempat, kaum pendidik pun pihaknya dorong untuk mengkampanyekan netralitas dan keteladanan seorang pendidik, kemudian bagaimana para guru agar terjebak dalam situasi hingar-bingar pesta demokrasi hari ini.
Misalnya dengan menunjukkan kode-kode keberpihakan, meski dirasa mereka tidak tahu sebetulnya.
“Nah ketidaktahuan itu kita dorong kepada para peserta hari ini, kaum pendidik yang kita undang sebagai peserta sosialisasi. Karena ke depan guru-guru pun harus netral dan memberi keteladanan karena memang mereka para pendidik,” paparnya.
Kelima, lanjut Akhmad, para guru pun juga harus bisa ikut menyosialisasikan hasil dari pertemuan hari ini dan pihaknya berharap mereka bisa ikut menularkan minimal ke teman-teman gurunya yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing.
Terakhir, guru itu sebagai motivator dan dukungan partisipatif. Para guru juga bisa memotivasi siswa-siswanya untuk bisa berperan aktif berpartisipasi, baik hadir di TPS untuk nyoblos, maupun ikut mengawasi secara langsung.
“Keinginan Bawaslu ke depan kaum guru pun juga ikut berperan aktif menjadi pengawas partisipatif,” pungkasnya. ***
