BANDUNG BARAT, Simaknews.id – Pemkab Bandung Barat pada tahun 2023, belum bisa melaksanakan program rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan maksimal.
Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi, menyorotinya
“Kita miris banyak rumah warga yang ambruk, karena belum tersentuh dana rutilahu”,ujarnya.
“Sementara, APBD KBB malah dipergunakan kegiatan yang tidak terlalu penting,” lanjut Yacob, di Padalarang, Kamis (9/11/2023).
Lanjut Yacob, Pemkab Bandung Barat tidak menyediakan dana pendampingan yang nilainya hanya sekitar Rp300 jutaan.
“Kita miris banyak rumah warga yang ambruk, karena belum tersentuh dana rutilahu”, tutur Yacob.
Lagipula menurutnya, program rutilahu merupakan program yang sudah termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) “Akur”.
Pemkab Bandung Barat pada era kepemimpinan Akur, berjanji akan mengalokasi dana untuk pembangunan sekitar 21.000 an rutilahu.
Namun janji politik itu, masih jauh dari harapan karena baru terealisasi sekitar 8.000-an.
Itupun anggarannya bersumber dari APBD Propinsi dan Pusat.
Begitu juga dana-dana lainnya yang sudah tercantum di RPJMD tersebut.
“Kita juga melihat, dana-dana lainnyapun tidak ada seperti dana pembinaan olah raga, dana kepemudaan dan kemasyarakatan juga, ” beber Yacob.
Penasihat P4KBB, Eman Sulaeman menyoroti fungsi pengawasan dewan terkait pembangunan rutilahu yang gagal dilaksanakan.
Eman berharap, dewan KBB mendorong penuh untuk pembangunan rutilahu tersebut, sehingga tidak lagi ada alasan tidak teranggarkan.
Ketua Komisi 3 DPRD KBB Iwan Ridwan, mengungkapkan jika pihaknya telah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perkim KBB, Ani Rosyani tentang dana rutilahu.
“Untuk dana pendampingan itu tidak tersampaikan pada kami, sehingga kami pikir itu sudah include,” terang politisi dari PDIP ini.
Kemudian di pertengahan tahun 2023, pihaknya mempertanyakan lagi realisasi pembangunan rutilahu yang anggarannya bersumber dari APBD KBB.
Sekarang ada celah menggeser anggaran pengadaan lahan tanah.
Ia menegaskan, pembanguna rutilahu tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi warga kurang mampu.
Selanjutnya, Komisi 3 DPRD KBB, mendorong Pemkab Bandung Barat agar menambah pembangunan rutilahu dari 160 unit menjadi 300 unit.
“Mudah-mudahan, Perkim bisa menambah lagi dari APBD provinsi dan pusat,” pungkasnya. *tri
