BANDUNG, SimakNews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan kuliah umum dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Kamis (19/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, AHY mengungkapkan perkembangan signifikan terkait Sertipikat Tanah Elektronik yang sedang dipromosikan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Dalam tujuh bulan terakhir ini, peningkatan produksi Sertipikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik,” ungkap AHY, seperti dilansir dari laman resmi atrbpn.go.id.
Sertipikat Tanah Elektronik, yang sudah diterapkan di beberapa negara, menandakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia kini memiliki standar internasional.
“Dengan diterapkannya Sertipikat Tanah Elektronik, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya.”
Keuntungan dari Sertipikat Tanah Elektronik meliputi pengurangan risiko kehilangan, kebakaran, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, sertifikat ini sulit untuk diduplikasi, sehingga dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.
“Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat,” tambahnya.
Meskipun demikian, AHY mengakui bahwa layanan elektronik yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN masih memiliki kekurangan. Ia pun mengajak mahasiswa untuk memberikan masukan guna perbaikan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.
“Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun,” ujarnya kepada para mahasiswa.
Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita, menilai kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN sebagai kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan dari pemangku kebijakan.
“Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan,” jelasnya.
Kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati, dan dihadiri oleh anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta civitas akademika UNPAD.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, terdapat Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta pejabat tinggi lainnya dari Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.***
