JAKARTA, SimakNews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, terutama untuk masyarakat marginal dan rentan.
Hal ini disampaikan dalam pembukaan International Conference on Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Selasa (17/09/2024).
“Tanah adalah fondasi pembangunan yang harus dikelola dengan adil. Kita harus memastikan bahwa masyarakat, terutama yang marginal dan kurang mampu, mendapatkan perlakuan yang layak,” ujar Menteri AHY dikutip dari laman resmi atrbpn.go.id.
Menteri AHY menegaskan komitmennya untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan melalui pengadaan tanah yang tepat.
“Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Penasihat Utama Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Maria S.W. Sumardjono, mengungkapkan pembangunan yang berkeadilan sosial memerlukan penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) sejak tahap perencanaan.
Menurut Maria, SIA harus mencakup seluruh aspek dari rencana hingga evaluasi untuk memitigasi dampak sosial yang mungkin timbul.
“Penilaian dampak sosial perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif. Saat ini, SIA belum sepenuhnya diterapkan,” jelas Maria.
Maria juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan Peraturan Menteri untuk menerapkan SIA dalam pengadaan tanah, guna memberikan kepastian hukum dan mitigasi dampak sosial yang lebih manusiawi.
“Kami ingin pengadaan tanah tidak hanya sekadar proses administrasi, tetapi juga memperhitungkan nilai pengganti yang adil dan memastikan bahwa masyarakat tidak merasa ditinggalkan,” tambahnya.
Konferensi yang dimoderatori oleh Akademisi Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona, menghadirkan narasumber seperti Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 2014-2016, Budi Mulyanto; Profesor Sosiologi Pedesaan IPB, Endriatmo Soetarto; Koordinator Perlindungan Sosial untuk Indonesia dan Timor Leste pada Bank Dunia, Satoshi Ishihara; dan Director General of Department of Town and Country Planning PLAN Malaysia, Hassan Yaacob.
Dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness,” konferensi ini bertujuan untuk memperbaiki praktik pengadaan tanah dalam konteks yang menantang, melibatkan berbagai instansi dan mitra pembangunan terkait.***
