BANDUNG BARAT, Simaknews.id – Kepergian Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan beserta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Bali menuai kritikan pedas.
Pasalnya itu dilakukan pada saat kondisi keuangan Pemda KBB sedang defisit hingga lebih dari Rp500 miliar, dan terjadi pemangkasan sejumlah program kerja dinas yang dianggap bukan prioritas.
“Tidak elok bupati dan rombongan kepala dinas pergi ke Bali, padahal KBB lagi defisit anggaran. Bahkan tukin PNS yang harusnya dicairkan bersama gaji ke-13, hingga kini belum juga dibayarkan,” kata Tokoh Pemuda KBB, Bob Sofian, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya kepergian rombongan bupati dan kepala dinas itu memang didanai oleh CSR dari Bank bjb, namun tetap saja hal tersebut tidak pantas dilakukan. Sebab anggaran CSR semestinya dipergunakan untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Misalnya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), peningkatan infrastruktur pendidikan, jalan, atau keperluan yang lainnya. Sementara jika CSR digunakan untuk membiayai bupati dan kepala dinas pergi ke Bali, sama sekali tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami mempertanyakan, dimana kepedulian Pemda KBB terhadap masyarakat? Di saat kondisi anggaran sedang defisit tapi malah pergi ke Bali, seperti tak punya sense of crisis. Lihat saja, peserta mojang jajaka yang mau ikut kontestasi harus bayar, sekolah SD di Cipeundeuy, Padalarang, gak punya kursi dan meja jadi belajar lesehan, itu yang harusnya jadi prioritas perhatian, bukan jalan-jalan ke Bali. Ini jadi rapor merah bagi Bupati Hengki yang sebentar lagi akan lengser,” tuturnya.
Sementara itu Pengamat Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudi dalam opininya menilai, jika kunjungan ke Bali memiliki tujuan staregis dalam rangka pengembangan kepariwisataan di KBB melalui pemberdayaan ekonomi kreatif, dan sudah diprogram melalui mekanisme perencanaan sejak awal atau bukan ide spontan, hal ini tidak bisa disalahkan.
Hanya saja jika melihat dari urgensinya apakah waktunya tepat, menjadi masalah tersendiri. Apalagi kalau dikaitkan dengan defisit anggaran yang selalu diingatkan oleh Sekda KBB selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tahu percis kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan ini.
Sehingga banyak program unggulan masing-masing SKPD yang ditangguhkan karena tidak ada dananya. Walaupun dalam setiap kesempatan, Bupati Hengki Kurniawan menyatakan kondisi APBD KBB semakin membaik yang ditandai dengan penerimaan daerah yang meningkat.
“Dengan demikian, kunjungan ke Bali menunjukan para pejabat KBB tidak memperlihatkan rasa prihatin terhadap kondisi daerah,” tulisnya.
Dijelaskannya, dana yang bersumber dari CSR tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Menurut ketentuan ada empat jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan dana CSR, yaitu Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Keselamatan, serta Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
“Sehingga kaitan dengan kunjungan wisata para pejabat ini dapat dikatakan tidak mungkin bersumber dari dana CSR, melainkan mungkin saja bersumber dari dana operasional BJB dalam menjalin kemitraan dengan Pemda KBB,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemda KBB mengambil keputusan penghematan belanja daerah yang sudah direncanakan pada APBD 2023. Kebijakan itu diambil melihat potensi pendapatan daerah yang diprediksi tak sesuai target. Keputusan penghematan diambil TAPD dengan memangkas sejumlah kegiatan dan rencana belanja barang dan jasa dari tiap OPD.
“Salah satu alasan merasionalisasi anggaran untuk menutupi utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jatuh tempo tahun ini. Beban utangnya mencapai Rp170 miliar. Di samping itu, potensi pendapatan diprediksi tak sesuai target,” kata Bupati Hengki Kurniawan beberapa waktu lalu
Oleh karena itu, sejumlah rencana belanja serta kegiatan yang telah dirancang perangkat daerah (OPD) pada awal tahun 2023 harus ditangguhkan atau dirasionalisasi. OPD juga diminta membuat program skala prioritas. Sementara kegiatan yang bisa ditangguhkan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor. (*)
