JAKARTA, SimakNews.id – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (Pusdiklatjemen) Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghelat seminar sekolah siswa Susjemen Litbanghan tingkat Angkatan XXIII.
Mengusung tema ‘Ketangguhan Kapasitas Apkowil guna Memitigasi Bencana Multi Ancaman’, kegiatan seminar yang dilaksanakan di Jalan Jati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dan penanggap dari berbagai instansi terkait.
Diantaranya Mayor Cke Dr. Indra Kristian, S.I.P., S.Kom., M.A.P., CIQaR, CHRMP, CAA, yang menjabat sebagai Peneliti Muda Alkomlek dan Sisdaljat Dislitbangad, menjadi pemapar utama dalam seminar ini.
Sementara itu, Keynote Speaker dalam acara ini adalah Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., Deputi Sistem dan Strategi BNPB. Penanggap I adalah Kolonel Inf Saad Miyanta dari Pusterad, dan Penanggap II adalah Dr. Farid Wadjdi dari BRIN.
Kegiatan seminar ini dibuka oleh Kapusdiklatjemen Badiklat Kemhan yang diwakili oleh Kabidopsdiklat Kolonel Kal Tjandra Ari Wibowo, M.Tr. (Han).
“Seminar ini merupakan puncak dari pelaksanaan pendidikan, di mana Serdik diminta untuk menjadi penyelenggara seminar, mulai dari merencanakan hingga memaparkan hasil penelitian dari naskah yang telah mereka susun,” kata Kabidopsdiklat, Kapusdiklatjemen Brigjen TNI WAsono, S.Sos., M.Hum dalam sambutannya.
Sementara itu dalam pemaparannya, Dr. Raditya Jati menyampaikan sejumlah poin penting, yakni perlunya sosialisasi untuk mencapai kesepahaman terkait PDB, pentingnya koordinasi sipil-militer dalam tahapan penanganan bencana dan penyusunan rencana kontingensi (Renkon) atau rencana operasi (RO) untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.
“Diperlukannya regulasi dan pedoman yang bersifat operasional sebagai turunan dari undang-undang yang sudah ada,” kata Raditya.
Sementara itu, pemapar utama, Mayor Cke Dr. Indra Kristian, menambahkan bahwa Apkowil saat ini telah berada dalam tahap Madya berdasarkan hasil penilaian.
“Diperlukan adanya regulasi terkait penguatan kelembagaan Apkowil, termasuk usulan agar Kasdim dapat menjadi ex-officio pejabat BPBD,” kata Indra.
Tak cuma itu, Mayor Indra juga menyoroti pentingnya membuka kembali kursus manajemen bencana di Pusdiklatjemenhan.
Kolonel Inf Saad Miyanta dari Pusterad, sebagai penanggap pertama, menyampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh pemapar telah relevan dengan lima kemampuan teritorial.
Namun, ia menegaskan bahwa Pusterad hanya sebagai pelaksana teknis, sementara kebijakan ada di Sterad.
Dr. Farid Wadjdi dari BRIN, sebagai penanggap kedua, memberikan kritik mengenai penulisan penelitian yang tidak menyampaikan novelty dalam pendahuluannya.
“Penulisan akademik membutuhkan waktu yang lama, kecuali dengan bantuan AI,” kata Farid.
Seminar ini dihadiri oleh para pejabat utama, Widyaiswara Pusdiklatjemenhan, serta undangan dari mahasiswa Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan.
Seminar dilaksanakan secara hybrid, dengan testimoni dari beberapa pelaku yang terlibat secara langsung dalam bencana yang terjadi di Cianjur, baik dari apparat komando kewilayahan, unsur Pemerintahan Daerah maupun masyarakat. Acara diakhiri dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan sesi ramah tamah.***
