SUMEDANG, Simaknews.id – Program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang telah diluncurkan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir . Program ini merupakan yang pertama diadakan di Provinsi Jawa Barat.
Bupati Dony melaunching program ini di Aula Tampomas Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (11/5) dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
Bupati Dony dalam sambutannya mengatakan bahwa program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
“Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang,” ujar terangnya.
Dikatakan bupati, transaksi non tunai juga akan menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak, uang langsung masuk rekening melalui transaksi non tunai.
“Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi,” imbuh bupati
Menurtnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa. “Membangun Reformasi Birokrasi dan Zona Intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan online nya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi,” ujarnya.
Bupati meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal perogram tersebut. “Dengan demikian, launchingnya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.
Dony meyakini transaksi non tunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa.
“Infonya dari BPKP, Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting,” ujarnya.
Sementara, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatannya mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam Launching Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa.
“Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa. “Oleh karena itu, Transaksi Non Tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia,” katanya.
Di penghujung acara dilakukan penandatangan kerja sama Pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Samono dengan disaksikan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. **
