(JAKARTA), simaknews.id – Wacana, Jembatan Selat Sunda sempat akan dibangun dengan jadwal operasi pada 2025 mendatang, ternyata dihentikan oleh Presiden Jokowi.
Ada satu hal yang cukup menarik untuk diketahui dalam pembangunan infrastruktur, adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda yang justru tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, meski bukan jadi prioritas namun jembatan ini seakan sudah selayaknya dibangun mengingat infrastruktur Tol Trans Sumatera di wilayah Selatan sudah dibuka secara bertahap.
Tak hanya itu, adanya jembatan ini juga dapat memecah kepadatan dari Pelabuhan Bakauheni yang padat di musim liburan baik lebaran hingga akhir tahun.
Dirangkum dari berbagai sumber, ini alasan kenapa gagasan pembangunan jembatan selat sunda itu dibatalkan/ditolak Jokowi.
1. Biaya yang Tidak Sedikit.
Jika Jembatan Selat Sunda dibangun, dengan estimasi operasional pada 2025 mendatang maka biaya investasi yang dipersiapkan juga tidak sedikit.
Dilansir dari detik.com, perhitungan pembangunan JSS oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah pada 2009 silam mengatakan jika dana yang dipersiapkan mencapai Rp100 triliun.
“Menurut studi kelayakan yang telah kita saksikan bersama, untuk pertanyaan berapa anggaran atau bujet untuk proyek ini, kurang lebih Rp100 triliun. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam dua provinsi itu belum termasuk,” ungkapnya.
2. Sulit Balik Modal
Selain biaya yang sangat tinggi, Jembatan Selat Sunda juga akan sangat sulit balik modal meski tarif masuk mencapai Rp25 juta.
“Investor tidak akan balik modal hanya dari tarif, meskipun dipatok Rp25 juta sekali nyebrang,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (24/3/2014) dilansir dari kompas.com.
Menurut Djoko, siapapun yang memperoleh hak konsesi bahkan hingga 100 tahun, tetap harus diberikan kompensasi lain di luar hak memungkut tarif, sehingga investasi JSS ini akan sangat besar.
3. Lebih Baik untuk Bangun Infrastruktur yang Lain
Alasan Jembatan Selat Sunda dihentikan oleh Presiden Jokowi juga karena dianggap mematikan identitas maritim dan menciptakan kepentingan ekonomi.
Menurut Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengkhawatirkan pembangunan jembatan antarpulau itu akan mematikan identitas maritim nasional, mengingat memiliki kepadatan tinggi.
Daripada membangun JSS, Selat Sunda lebih baik dikembangkan dan dipamerkan sebagai identitas maritim seperti dengan memperbaiki infrastruktur pelabuhan, menambah dermaga dan unit kapal.
Selain itu, pembangunan JSS juga akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Artinya, pertumbuhan pembangunan tidak merata, melainkan terfokus di Jawa dan Sumatera. *sn.//
